Arab Saudi kemungkinan secara drastis membatasi jumlah haji tahunan guna mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus corona. Jumlah kasus positif corona di negara ini mencapai lebih dari 100 ribu. Ini adalah informasi yang dikatakan sejumlah sumber orang dalam kepada Reuters. 

Sekitar 2,5 juta peziarah mengunjungi tempat-tempat paling suci bagi umat Islam di Mekah dan Madinah selama masa ibadah haji. Data resmi menunjukkan dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah menyumbang pendapatan ke kerajaan Arab Saudi sekitar 12 miliar dollar AS per tahun. 

Namun akibat pandemi corona, pada bulan Maret lalu, Arab Saudi meminta umat muslim untuk menunda rencana haji dan menangguhkan umrah sampai pemberitahuan lebih lanjut. 

Dikutip dari Reuters, dua sumber di Arab Saudi yang mengurusi pelaksanaan haji mengatakan pihak berwenang sekarang tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan "hanya angka simbolis" untuk ibadah haji pada tahun ini. Dalam pelaksanaannya nanti akan dikenakan berbagai pembatasan termasuk larangan bagi jemaah yang berusia lanjut dan akan ada tambahan prosedur pemeriksaan kesehatan bagi yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah.  

Dengan prosedur yang ketat, pihak berwenang mempertimbangkan mungkin akan disediakan hingga 20% dari kuota reguler masing-masing negara, demikian Reuters mengutip seorang sumber di Arab Saudi. 

Ada tentangan 

Sementara beberapa pejabat di Arab Saudi masih mendorong pembatalan ibadah haji pada tahun ini, yang diperkirakan akan dimulai pada akhir Juli. 

Kantor media pemerintah, juru bicara haji dan kementerian umrah Arab Saudi tidak menanggapi permohonan Reuters untuk wawancara menanggapi kemungkinan tersebut. 

Membatasi atau membatalkan haji akan semakin menekan keuangan pemerintahan Arab Saudi, yang terpukul oleh jatuhnya harga minyak dan pandemi. Analis memprediksi terjadi penurunan ekonomi yang parah tahun ini. 

Kerajaan Arab Saudi menghentikan penerbangan penumpang internasional pada bulan Maret, dan pada hari Jumat lalu diberlakukan kembali jam malam di Jeddah, setelah terjadi lonjakan infeksi di kota itu. 

Pada tahun 2019, tercatat sekitar 19 juta orang menjalani umrah dan sedikitnya 2,6 juta orang menunaikan ibadah haji. Dalam rencana reformasi ekonomi Putra Mahkota 

Mohammed bin Salman termaktub tujuan untuk meningkatkan kapasitas umrah dan haji hingga 30 juta peziarah setiap tahunnya. Harapannya, peningkatan jumlah jemaah itu diperkirakan bisa meningkatkan pendapatan hingga 13,32 miliar dollar AS atau 185 triliun rupiah pada tahun 2030. 

Jaminan keamanan dana biaya peserta haji 

Salah satu negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia adalah Indonesia. Awal Juni lalu pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan lebih dari 220.000 calon jemaah haji. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan keputusan pembatalan itu karena otoritas Arab Saudi tak juga menjelaskan, apakah ibadah haji akan tetap diizinkan.  

Dikutip dari Kontan, Menteri Agama Fachrul Razi menjamin keamanan dana biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) milik jemaah yang batal berangkat tahun ini. Dana itu dikelola secara terpisah oleh badan pengelola keuangan haji (BPKH). Jemaah yang tak menarik dana pelunasan Bipih dipastikan akan mendapat pengembalian nilai manfaat pada 30 hari sebelum pemberangkatan haji tahun 2021. Pemerintah Indonesia menjanjikan, jemaah yang ingin menarik dana pelunasan Bipih akan dilayani dengan mudah.  

Sementara itu di media United News Bangladesh (UNB) diberitakan, di Bangladesh, pemerintah setempat masih menanti keputusan resmi Arab Saudi. Menteri Negara Urusan Agama Bangladesh, Sheikh Md Abdullah mengatakan: "Sekarang ini tergantung pada keputusan pemerintah Saudi dan situasi corona," katanya. 

Menurut Departemen Agama Bangladesh, sekitar 64 ribu orang sejauh ini terdaftar untuk melakukan ibadah haji tahun ini.  Lebih dari 3000 orang tersebut diurus oleh manajemen pemerintah dan lebih dari 60 ribu orang diurus manajemen swasta. 

 

ap/vlz (reuters,kontan, unb)