Penyiksaan, pembantaian dan penjarahan adalah segelintir dari ragam kejahatan kemanusiaan yang didakwakan terhadap kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group. Reputasi itu didapat di berbagai zona perang yang melibatkan Rusia di dalamnya, entah itu di Suriah atau Libya

Di Libya, Wagner dituduh menyebar ranjau darat anti-personel yang dilarang oleh konvensi internasional. Di Mali dan Republik Afrika Tengah, kelompok bentukan mendiang Yevgeny Prigozhin ini dikabarkan melakukan eksekusi massal.

"Operasi Grup Wagner di Ukraina, Timur Tengah dan Afrika adalah ancaman bagi keamanan global,” kata Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, sembari menambahkan bahwa "mereka adalah teroris, titik.”

Kemendagri Inggris belum lama ini mengajukan proposal legislasi ke parlemen. Perdana Menteri Rishi Sunak secara terang-terangan mendukung langkah menterinya itu melalui unggahan di media sosial.

Konsekuensi hukum

Secara umum, UU Terorisme di Inggris mendefinisikan organisasi teror sebagai entitas yang menggunakan kekerasan dan ancaman untuk "dengan target mempengaruhi pemerintah Inggris atau organisasi internasional lain, dan menakut-nakuti publik atas dasar politik, agama, rasisme atau ideologi."

Daftar teror di Inggris mengharamkan segala bentuk dukungan atau transfer uang untuk Grup Wagner. Daftar dakwaan bisa mencakup pendanaan atau penyediaan logistik, hingga membantu mengorganisir pertemuan bagi anggota Wagner.

Negara juga berhak menyita properti dan membekukan aset milik Grup Wagner. Status itu juga memudahkan korban untuk menggugat Grup Wagner atas uang ganti rugi di pengadilan Inggris.

Legislasi serupa sedang digodok di Kongres Amerika Serikat. Pada awal 2023, AS mendeklarasikan Wagner baru sebatas "organisasi kriminal transnasional.” 

Di Eropa, usulan pertama dicetuskan Parlemen Prancis dan Swedia untuk melarang operasi Wagner. Lituania sudah mengambil langkah tersebut sejak jauh hari sebelumnya. Pun dewan parlementer Organisasi Kerja Sama dan Keamanan Eropa (OSCE) telah menerbitkan resolusi yang sama.

Larangan di negara lain?

Di Jerman, desakan dilancarkan kelompok oposisi yang menuntut labelisasi di tingkat Eropa. Akhir Mei silam, Partai Uni Kristen Demokrat dan Uni Kristen Sosial (CDU/CSU) mengajukan permohonan resmi di parlemen. 

Namun demikian, upaya tersebut dikritik oleh koalisi pemerintah karena dianggap tidak memiliki landasan hukum.

"Persyaratan hukum untuk menempatkan sebuah organisasi di daftar teror Uni Eropa adalah sangat tinggi,” tulis pemerintah Jerman dalam jawabannya seperti dilansir harian Frankfurter Allgemeine.

Mengklasifikasikan Grup Wagner sebagai organisasi teror membutuhkan "paket bukti-bukti yang komprehensif, berdasarkan informasi yang bisa diakses secara legal” Jika tidak, informasinya tidak bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan.

Di AS, perdebatan soal status teroris bagi Wagner di Kongres berlangsung sengit. Namun demikian, alasan yang diajukan lebih bersifat politis, ketimbang hukum. 

Menempatkan Grup Wagner sejajar dengan organisasi serupa Boko Haram, Islamic State atau al-Qaida bisa menjadi sinyal yang kuat. Tapi status tersebut dikhawatirkan akan membebani relasi diplomatik dengan negara-negara Afrika seperti Mali atau Republik Afrika Tengah. Karena di sana, Wagner disambut bagai sekutu dekat. 

rzn/hp