Setidaknya lima orang tewas dan banyak lagi yang terluka, pekan lalu dalam bentrokan jalanan antarumat beragama di negara bagian Uttar Pradesh, India utara. Kerusuhan dipicu oleh survei pemerintah yang menyelidiki apakah Masjid Shahi Jama dibangun di atas bekas kuil Hindu. Masjid tersebut adalah rumah ibadah tertua peninggalan Kesultanan Mughal di India.

Masjid di puncak bukit di Kota Sambhal itu telah lama diperebutkan. Kelompok garis keras Hindu mengeklaim bahwa masjid tersebut dibangun di atas reruntuhan kuil Harihar pada tahun 1529.

Pengadilan setempat memerintahkan survei lapangan setelah seorang pendeta Hindu pada bulan November mengajukan gugatan.

Akibatnya, hampir 1.000 pengunjuk rasa muslim berkumpul di luar masjid dalam upaya untuk menghalangi surveyor dari Lembaga Survei Arkeologi India, ASI.

Cepatnya pengadilan mengeluarkan izin survei ikut memanaskan ketegangan antara komunitas Hindu dan Islam di India. Penyelidikan komisi yudisial kini sedang menyelidiki siapa dalang bentrokan di Sambhal.

Pada saat yang bersamaan, kelompok Hindu sayap kanan mengajukan sebuah petisi ke pengadilan di negara bagian Rajasthan di barat laut, yang menggugat keberadaan sebuah makam Sufi, Ajmer Sharif Dargah, karena diyakini dibangun di atas kuil Hindu.

Politik dan agama saling terkait

Partai-partai oposisi di India mencurigai adanya motif politik di balik perselisihan tersebut, bukan semata meluruskan sejarah.

Beberapa kelompok aktivis Hindu, yang sering dikaitkan dengan partai BJP pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, mengeklaim bahwa beberapa masjid di India dibangun di atas kuil Hindu berabad-abad yang lalu pada masa Kesultanan Muslim Mughal.

"Pemerintahan Partai Bharatiya Janata yang berkuasa dan mentor ideologinya, RSS, telah melemahkan supremasi hukum di negara ini,” kata Asaduddin Owaisi, advokat hak minoritas beragama, kepada DW.

Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, adalah kelompok ultranasionalis Hindu yang mendukung agenda menjadikan India sebagai negara Hindu.

Owaisi menunjukkan bahwa situs Sufi Ajmer Sharif Dargah telah berusia 800 tahun dan banyak non-muslim juga beribadah di sana.

Dia menambahkan, Undang-Undang Tempat Ibadah tahun 1991 disahkan untuk melestarikan karakter sekuler India dan mencegah konflik komunal. Tujuannya adalah untuk melestarikan tempat ibadah seperti pada tanggal 15 Agustus 1947, Hari Kemerdekaan India.

Sengketa hukum seputar situs agama

Meskipun kerangka hukum ini dirancang untuk melindungi situs keagamaan agar tidak diperebutkan berdasarkan klaim sejarah, pengadilan kini makin terbuka menerima petisi yang menggugat status tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir, kelompok nasionalis Hindu melancarkan gugatan demi gugatan terhadap status masjid di seluruh negeri. Dalih yang digunakan relatif serupa, yakni bahwa lokasi masjid dulunya adalah kuil yang dihancurkan oleh penguasa muslim.

Saat ini, perdebatan mengenai masjid Gyanvapi yang berusia berabad-abad di Varanasi, salah satu kota paling suci dalam agama Hindu, telah berkembang menjadi sengketa hukum.

Status masjid Mathura Shahi Idgah di utara Kota Mathura juga masih disidangkan. Demikian pula dengan kompleks Bhojshala-Kamal Maula dari abad ke-13 di Madhya Pradesh, yang tengah menjadi lokasi terbaru survei ilmiah ASI.

Adalah Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh yang memerintahkan ASI untuk melakukan survei terhadap lokasi masjid, karena kompleks tersebut diperebutkan oleh umat Hindu dan Islam, yang masing-masing menyebutnya Kuil Vagdevi dan Masjid Kamal Maula.

Klaim serupa juga dibuat mengenai situs bersejarah lainnya, seperti Qutub Minar, menara dari abad ke-13 dan Situs Warisan Dunia UNESCO di New Delhi, yang semakin memicu ketegangan.

Candi Ayodhya sebagai peringatan

Tahun lalu, Modi meresmikan kuil Ram di Ayodhya, yang dibangun di lokasi Masjid Babri yang juga diperebutkan sebagai situs suci umat Hindu. Masjid tersebut dirobohkan oleh ekstremis Hindu pada tahun 1992 dan sebuah kuil kemudian dibangun sebagai gantinya.

Keberhasilan kampanye pembangunan kuil di Ayodhya dipandang meningkatkan tuntutan umat Hindu atas semakin banyaknya masjid di seluruh negeri yang dibongkar untuk dijadikan tempat bagi kuil Hindu.

Dua tahun lalu, S Eshwarappa, mantan wakil kepala menteri negara bagian Karnataka, mengeklaim bahwa setidaknya 36.000 kuil kuno telah dihancurkan untuk membangun masjid pada masa kesultanan Islam di India. Dia mengatakan, semuanya akan diklaim kembali secara hukum.

Shazia Ilmi, juru bicara nasional BJP, mengatakan kepada DW bahwa memicu perselisihan antara kuil dan masjid bertentangan dengan rencana "India Maju 2047” – sebuah janji untuk menjadikan India sebagai negara dengan ekonomi maju sepenuhnya pada ulang tahun keseratus kemerdekaannya.

"Kita tidak bisa mengingat kembali masa lalu tapi harus bergerak maju. Ironisnya, kuil Ajmer dikunjungi oleh ribuan umat yang melintasi perbedaan agama setiap hari,” kata Ilmi.

 

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris