Beberapa hari sebelum Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan pergi ke Washington, D.C. untuk pertemuan pertama Board of Peace, sebuah dewan yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, juru bicara TNI membuat pengumuman kontroversial.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan Indonesia siap mengerahkan hingga 1.000 prajurit ke Gaza pada April, dan jumlah itu bisa meningkat menjadi 8.000 pada akhir Juni tahun ini.

Sebelumnya, Pemerintahan Trump menyebut ada beberapa negara yang sudah menjanjikan pengiriman pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Pasukan itu, bersama proyek Board of Peace, merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza yang didukung AS dan telah disetujui Dewan Keamanan PBB pada November 2025.

Indonesia menjadi negara pertama yang terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan. Jika benar terealisasi, jumlah tersebut akan menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam sebuah misi penjaga perdamaian di dunia. Namun, penempatan pasukan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo.

"Jadwal keberangkatan sepenuhnya bergantung pada keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” kata Kadispenad Donny Pramono kepada Reuters.

Langkah yang berisiko

Masyarakat Indonesia sendiri tidak sepenuhnya setuju dengan rencana pengiriman tentara ke Gaza, jelas Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia.

"Di tingkat akar rumput, ada kecurigaan bahwa Board of Peace hanya menjadi perpanjangan rencana Netanyahu melalui Presiden Trump,” kata Juwana.

Indonesia selama ini mendukung penuh pembentukan negara Palestina, dan karena letaknya jauh dari Timur Tengah, Indonesia bisa dianggap sebagai pihak yang lebih netral.

"Indonesia memang jauh dari Gaza, tetapi diterima oleh semua pihak, termasuk Israel. Sejauh ini, Israel tidak memberikan komentar apa pun terkait pernyataan Indonesia,” kata Mohamad Kawas, jurnalis di Inggris sekaligus komentator isu politik di televisi berbahasa Arab.

Hal yang sama tidak berlaku untuk usulan keterlibatan Turki. "Israel tidak menerima kehadiran Turki di Gaza, meski Ankara mengakui Tel Aviv, memiliki hubungan dengannya, dan menjadi anggota NATO,” kata Kawas. "Israel mungkin bisa menerima Indonesia meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik, dan secara aktif mendukung Palestina.”

Kawas menambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. "Trump ingin rencananya mendapat dukungan luas dari dunia Islam, jadi ini mungkin menjadi alasan tambahan.”

Majalah Foreign Policy juga mencatat bahwa Indonesia memiliki pengalaman mengirim pasukan untuk misi serupa, termasuk di Timur Tengah. Pertama kali Indonesia mengirim pasukan ke Mesir pada 1956 setelah krisis Suez, dan kini sekitar 1.000 pasukan Indonesia ditempatkan di perbatasan Israel–Lebanon.

Pasukan tanpa peran tempur

Sebagian rencana perdamaian untuk Gaza mengharuskan kelompok Hamas meletakkan senjata. "Ada kekhawatiran bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional mungkin akan mencoba melucuti senjata Hamas,” kata Juwana. "Aksi seperti itu bisa dipandang negatif oleh masyarakat Indonesia.”

Pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa pasukan yang dikirim akan berada di bawah kendali Indonesia, dengan tugas kemanusiaan, bukan tempur. Mereka tidak akan terlibat dalam aksi yang berpotensi menempatkan mereka dalam konfrontasi langsung, dan hanya akan bertindak jika harus membela diri.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) juga mengatakan bahwa pengiriman pasukan tidak boleh dianggap sebagai langkah menuju normalisasi hubungan dengan Israel.

Pemerintah kembali menegaskan dukungan pada negara Palestina dan penolakan terhadap "pemindahan paksa atau perubahan demografis yang merugikan rakyat Palestina.” Pasukan Indonesia juga akan ditarik dan Indonesia akan keluar dari Board of Peace jika misinya berubah secara signifikan atau dewan tersebut gagal memperjuangkan hak-hak Palestina.

Keberhasilan pasukan sangat bergantung pada bagaimana misi itu dirancang, kata Tahani Mustafa dari European Council on Foreign Relations.

"Itu tergantung pada mandat dan kerangka institusional yang menjadi dasar masuknya pasukan,” katanya. "Jika pasukan tidak mendapat persetujuan Palestina, mereka akan dipandang dan diperlakukan sebagai entitas bermusuhan, sebagai perpanjangan dari pendudukan Israel.”

Selain itu, banyak tantangan lain yang akan dihadapi pasukan internasional yang belum memahami konteks dan medan. "Hamas bukan satu-satunya kelompok bersenjata di sana,” tegasnya.

Joan Aurelia Rumengan turut berkontribusi dalam laporan ini

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Arab

Diadaptasi oleh Hani Anggraini

Editor: Tezar Aditya