Perundingan Arab-Israel dimulai pada tahun 1978 di bawah penengahan AS. Bertempat di Camp David, pada 26 Maret 1979, Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah).

Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani pada September 1993. Perjanjian tersebut menuntut pasukan Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi lima tahun. Kesepakatan kedua ditandatangani pada tahun 1995.

Presiden AS Bill Clinton pada tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, permukiman, pengungsi dan status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington di Kairo dan Taba, Mesir - semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut, Maret 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 1967. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan setuju untuk mengakui Israel.

AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama sebagai Kuartet Timur Tengah untuk mengembangkan peta jalan menuju perdamaian. PM Palestina saat itu, Mahmoud Abbas, menerima teks tersebut, namun mitranya dari Israel, Ariel Sharon, keberatan. Peta jalan itu memuat tentang solusi dua negara Sayangnya, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam foto: Yasser Arafat dan pejabat Uni Eropa Lord Levy.

Presiden AS Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020. Tetapi rancangan itu menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Palestina menolak rencangan tersebut.

Rencana Israel mengusir empat keluarga Palestina dan memberikan rumah mereka di Yerusalem Timur kepada pemukim Yahudi berujung bentrokan dan aksi protes di Yerusalem. Hamas kemudian menembakkan lebih 2.000 roket ke Israel, dibalas dengan serangan udara militer Israel, yang menghancurkan banyak bangunan di Jalur Gaza. (hp/gtp)

Sejak awal Ramadan pada pertengahan April 2021, polisi Israel dan warga Palestina saling serang. Dengan alasan menjaga ketertiban, kepolisian memasang penghalang untuk menghentikan orang-orang berkumpul di Gerbang Damaskus Kota Tua setelah berbuka puasa. Warga Palestina menganggap tindakan tersebut membatasi kebebasan mereka.

Belum lama ini, Mahkamah Agung Israel diagendakan membahas kasus hukum mengenai penggusuran terhadap beberapa keluarga Palestina di Sheikh Jarrah. Jelang sidang, warga Palestina dan sayap kiri Israel menggelar demonstrasi dan menyerukan penggusuran dapat menyebabkan efek domino di seluruh Palestina. Sheikh Jarrah berisi situs yang dihormati kaum Yahudi, karena terdapat makam pendeta Simon.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengungkapkan "keprihatinan serius tentang potensi penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah." Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan "keprihatinannya yang mendalam atas berlanjutnya kekerasan di Yerusalem Timur, serta kemungkinan penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka."

Pada Minggu (09/05), sidang Mahkamah Agung dengan agenda penggusuran ditunda dan memberikan lebih banyak waktu untuk resolusi. Sidang akan kembali digelar dalam 30 hari ke depan. Senin adalah Hari Yerusalem, peringatan tahunan Israel yang biasanya menampilkan pawai, yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Politik, sejarah, dan agama. Israel melihat seluruh Yerusalem sebagai ibu kota yang abadi dan tak terpisahkan, sementara Palestina menginginkan bagian timur sebagai ibu kota negara masa depan. Aneksasi Israel atas Yerusalem Timur tidak diakui secara internasional. Ed: ha/vlz (Reuters)