Bulgaria bersiap menukar mata uang lev dengan euro. Jika rencana berjalan sesuai jadwal, pada 1 Januari 2026 negara Eropa Timur itu akan resmi menjadi anggota ke-21 zona euro. Sebuah tonggak yang menutup hampir dua dekade sejak Sofia bergabung dengan Uni Eropa pada 2007.

Aksesi Bulgaria meninggalkan hanya enam dari 27 negara Uni Eropa (UE) yang masih berada di luar zona mata uang: Swedia, Polandia, Republik Ceko, Hungaria, Rumania, dan Denmark.

Euro adalah “bukan sekadar mata uang, tetapi juga pilihan strategis” yang memperkuat posisi Bulgaria di Eropa, kata Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zhelyazkov pada konferensi tingkat tinggi di ibu kota Bulgaria, Sofia, pada November lalu.

Pada acara yang sama, Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, mengatakan bahwa adopsi euro “memperkuat fondasi ekonomi Bulgaria, membangun ketahanannya terhadap guncangan global, dan memperkuat suaranya dalam pengambilan keputusan di zona euro.”

Namun, tidak semua pihak optimis terhadap masuknya negara Balkan ini ke zona euro.

“Para pendukung masuknya Bulgaria ke zona euro menunjuk fakta bahwa dengan bergabung ke 'klub negara kaya,' negara ini akan diuntungkan dan akan mencapai kemajuan signifikan,” kata Rossitsa Rangelova, profesor di Institut Penelitian Ekonomi Akademi Ilmu Pengetahuan Bulgaria, kepada DW.

“Segalanya digambarkan seolah-olah Bulgaria secara otomatis akan meningkatkan standar hidup dan kesejahteraannya, tetapi tidak dijelaskan bagaimana hal itu akan terjadi mengingat perlunya reformasi wajib yang tertunda, tanpa itu negara kita tidak akan menjadi peserta yang setara,” tambahnya.

Bagaimana kinerja ekonomi Bulgaria?

Mata uang nasional Bulgaria, lev, telah dipatok terhadap euro sejak pengenalan mata uang tersebut pada 1999.

Pemerintah Bulgaria secara resmi memulai proses bergabung dengan blok mata uang pada 2018, dan lev kemudian dimasukkan ke dalam Mekanisme Kurs Euro pada Juli 2020.

Komisi Eropa dan para menteri keuangan zona euro sebelumnya tahun ini menyetujui permohonan keanggotaan Bulgaria di zona euro.

Menjadi anggota zona euro menunjukkan bagaimana ekonomi Bulgaria telah membaik dalam dekade terakhir. Indikator makroekonomi tetap stabil, dengan inflasi kini sekitar 2,8%, turun dari sekitar 13% pada 2022.

Defisit anggaran dan tingkat utang rendah, masing-masing sekitar 3% dan 24%, sesuai dengan aturan UE yang mewajibkan negara anggota menjaga defisit dalam 3% dari output ekonomi, dan total utang fiskal dalam 60% dari PDB.

Prospek pertumbuhan juga terlihat positif. UE memperkirakan PDB riil negara itu akan tumbuh sekitar 3% tahun ini, 2,7% pada 2026, dan 2,1% pada 2027.

Bulgaria masih harus mengejar ketertinggalan

“Kinerja makroekonomi Bulgaria telah stabil dalam beberapa dekade terakhir, meskipun pertumbuhan ekonominya dan upaya mengejar ketertinggalan masih suboptimal,” kata Guntram Wolff, pakar kebijakan fiskal zona euro di think tank ekonomi Eropa, Bruegel, kepada DW.

Norbert Beckmann, Kepala Kantor Yayasan Konrad Adenauer di Bulgaria, memiliki pandangan serupa.

Bulgaria memenuhi semua kriteria konvergensi untuk bergabung dengan zona euro, katanya, khususnya mencatat bahwa negara itu memiliki salah satu rasio utang terendah di Eropa.

“Namun, ekonomi Bulgaria masih banyak tertinggal dari segi struktur dan kinerja. Tingkat pendapatan di Bulgaria juga hanya 59% dari rata-rata UE.”

Para ahli memperingatkan pemerintah Bulgaria untuk tidak longgar dalam pengeluaran setelah adopsi euro.

“Risiko utama adalah setelah bergabung dengan euro, batasan anggaran mungkin dianggap kurang mengikat oleh sistem politik dan defisit bisa meningkat,” kata Wolff. “Namun, mengingat rendahnya tingkat utang, saya rasa risiko ini tidak signifikan.”

Beckmann juga menekankan perlunya menghindari distorsi pasar.

“Penting bahwa pendapatan selalu mencerminkan kapasitas ekonomi dan orang tidak hidup melebihi kemampuan mereka. Jika pendapatan menjadi terlepas dan dipaksakan melalui pinjaman, ini bisa menyebabkan distorsi, seperti yang kita lihat di Yunani,” katanya kepada DW.

Guncangan politik menjadi risiko

Di sisi lain, ketidakstabilan politik merupakan tantangan serius. Kemarahan dan frustrasi publik meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena salah urus ekonomi dan korupsi yang merajalela.

Bulgaria, salah satu negara termiskin di UE, menempati peringkat sebagai salah satu negara paling korup di blok tersebut, menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.

Negara Balkan dengan 6,4 juta penduduk ini telah mengadakan tujuh pemilihan parlemen sejak 2021, dan kemungkinan menghadapi lebih banyak pemilihan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Perdana Menteri Zhelyazkov mengundurkan diri pada 11 Desember di tengah protes massal atas korupsi dan rencana anggaran administrasi, termasuk kenaikan pajak dan kontribusi jaminan sosial.

Meskipun anggaran ditarik, kemarahan publik masih berlanjut.

Jika upaya membentuk pemerintahan baru gagal, presiden akan menunjuk administrasi sementara dan mengadakan pemilihan mendadak, yang akan menjadi pemilihan kedelapan dalam empat tahun.

Dan jika pemungutan suara gagal menghasilkan koalisi yang berfungsi, hal itu bisa memperpanjang ketidakstabilan politik dan mengikis kepercayaan investor.

Publik terpecah soal adopsi euro

Survei menunjukkan bahwa publik Bulgaria juga terpecah mengenai adopsi euro. Pendukung mata uang Eropa mengatakan bahwa hal itu akan meningkatkan aliran investasi asing ke negara tersebut, menghilangkan biaya valuta asing, dan memungkinkan integrasi lebih besar ke pasar tunggal UE, antara lain.

Skeptis, bagaimanapun, khawatir inflasi akan meningkat saat harga barang dan jasa dikonversi dari mata uang nasional, lev, ke euro setelah pergantian mata uang. Beberapa juga khawatir kehilangan kontrol atas kebijakan moneter ke Bank Sentral Eropa di Frankfurt.

“Proses aksesi zona euro tidak akan menguntungkan ekonomi Bulgaria. Negara ini akan menjadi periferi zona euro, kurang fleksibel dan tidak mampu mengurangi atau menghilangkan guncangannya sendiri,” kata Rangelova.

Ia juga mengkritik pihak berwenang Bulgaria karena tidak mengadakan referendum soal aksesi euro. “Untuk proyek-proyek fundamental seperti ini, pemerintah negara demokratis mana pun mempertimbangkan opini publik,” katanya, seraya mencatat bahwa “otoritas Bulgaria secara tegas menolak referendum sebagai bentuk opini publik selama bertahun-tahun dan masih menemukan cara untuk mengabaikannya.”

Meskipun ada kekhawatiran yang sah, Wolff mengatakan, kampanye disinformasi dan teori konspirasi telah memperburuk sentimen anti-euro.

“Bulgaria secara rutin diserang oleh kampanye disinformasi Rusia dan Rusia tentu berusaha meyakinkan negara ini untuk kembali ke wilayah pengaruhnya,” katanya.

“Dengan bergabung ke euro, Bulgaria lebih dalam berakar di Eropa Barat, yang memperkuat Uni Eropa. Akan sangat penting untuk meningkatkan upaya melawan perang hibrida Rusia serta memperkuat perjuangan melawan korupsi.”

Meskipun pemerintah sering berganti dalam beberapa tahun terakhir, Beckmann mengatakan, “partai dan politisi di Bulgaria yang ingin memperkenalkan euro dan mendorong integrasi negara dengan Barat selalu memiliki mayoritas di parlemen.”

Ia menekankan bahwa posisi euroskeptis “selalu menjadi minoritas di Bulgaria.”

“Saya tidak berpikir itu akan berubah di masa depan,” tambah Beckmann.

Rangelova mengatakan, bergabung dengan zona euro dengan cara apapun bukanlah jalan menuju kemakmuran. “Sebaliknya, daripada bergabung dengan zona euro sekarang dan segera, upaya Bulgaria seharusnya fokus pada menstabilkan situasi politik, kebijakan makroekonomi yang bijaksana, didukung oleh institusi domestik yang kuat dan tata kelola yang baik.”

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Rizki Nugraha