RUU anti-fesyen cepat baru-baru ini mendapat persetujuan dari majelis rendah Prancis. Keputusan itu menciptakan konsensus yang jarang terjadi di Majelis Nasional, di mana pemerintahan Presiden Emmanuel Macron tidak memiliki mayoritas dan sebabnya sering menghadapi penolakan.

Namun kebulatan suara anggota parlemen tidak mencerminkan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah.

Aturan yang baru akan berdampak pada perusahaan yang memiliki kuota produksi harian. Nantinya, pemerintah akan menerbitkan kuota maksimal  yang tidak boleh dilanggar. Targetnya adalah platform belanja murah asal Cina, Shein dan Temu, yang belakangan kian populer di Eropa.

Semua perusahaan diwajibkan menjelaskan secara gamblang dampak lingkungan semua produk yang dijual, serta mendorong konsumen mendaur ulang barang-barang yang sudah dibeli. Jika melanggar, perusahaan akan dikenakan denda hingga 15.000 euro atau setara dengan Rp250 juta.

Pemerintah juga menerbitkan sistem eco-point untuk mengevaluasi perusahaan fashion. Perusahaan yang kinerjanya buruk harus membayar retribusi pada awalnya sebesar 5 euro per item yang meningkat menjadi 10 euro per item pada tahun 2030.

Perusahaan fesyen cepat dilarang memasarkan merek atau produknya mulai tahun 2025. Setiap pelanggaran akan dikenakan denda hingga 100.000 euro.

Meski masih harus mendapat persetujuan Senat Prancis, UU yang baru nantinya akan mulai berlaku dalam beberapa bulan mendatang.

Perang kebudayaan

Bagi Julia Faure, RUU tersebut adalah sebuah kabar baik. Dia adalah perancang busana dan presiden asosiasi En Mode Climat yang beranggotakan sekitar 600 perusahaan, yang memproduksi busana secara berkelanjutan.

"Kita telah memenangkan pertarungan budaya, karena fesyen cepat adalah bencana lingkungan, sosial dan budaya yang memusnahkan segalanya kecuali sektor barang mewah di pasar, seperti sebuah bencana besar,” katanya kepada DW.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Faure berpendapat pemerintah telah memberikan sinyal yang tepat ketika fesyen yang terbuat dari katun dan diproduksi secara lokal mendapat nilai ramah lingkungan yang baik, sementara produk yang diproduksi jauh dan terbuat dari kain sintetis mendapat penilaian buruk.

"Namun, kita harus tetap memastikan batas definisi perusahaan fesyen cepat tidak dipatok terlalu tinggi,” tambahnya.

Namun Philippe Moati berpendapat, bahwa ambang batas ini tidak boleh terlalu rendah untuk melindungi merek fesyen Prancis. Moati adalah profesor ekonomi di Paris Cite University dan pendiri perusahaan riset pasar ObSoCo.

Metode terbaik?

Dia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya RUU tersebut "memperkuat stigma negatif terhadap konsumen fesyen cepat, yang menurut penelitian kami, kebanyakan berasal dari kalangan berpendidikan rendah dan kurang mampu," kata dia.

"Penting bagi mereka untuk mampu membeli produk fesyen dengan tren teranyar agar mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat,” katanya kepada DW .

Moati memperkirakan, fesyen ultra-cepat memiliki sekitar tiga persen pangsa pasar di Prancis. Dia menganjurkan regulasi yang lebih ketat, namun dengan instrumen hukum yang sudah tersedia.

"Pemerintah bisa mewajibkan garansi dua tahun untuk barang-barang fesyen, larangan menjual di bawah harga dan kewajiban menetapkan diskon dengan menggunakan harga referensi yang realistis," kata Moati.

"Selain itu, kita harus memungut bea masuk atas semua impor tekstil, tanpa batasan harga yang sebesar 150 euro seperti saat ini,” desaknya, merujuk pada hilangnya pajak bea masuk untuk kebanyakan produk fesyen impor karena volume pengiriman yang kecil.

Shein, Temu, Zara atau H&M menolak memberi komentar terhadap pertanyaan DW.

Prancis sebagai pionir fesyen ramah lingkungan?

Gildas Minvielle, direktur Observatorium Ekonomi di sekolah mode Institut Francais de la Mode di Paris, meyakini waktu yang akan membuktikan apakah pendekatan pemerintah sudah tepat.

"Fesyen cepat adalah wilayah bisnis yang belum dipetakan. Kita perlu menguji mana yang berhasil dan mana yang tidak," katanya kepada DW. "Bagaimanapun juga, penting untuk mengingatkan konsumen akan dampak buruk fesyen cepat terhadap lingkungan."

Baginya, suara bulat di parlemen menunjukkan bahwa para politisi Prancis memahami adanya urgensi untuk mengambil tindakan.

"Rancangan undang-undang tersebut merupakan reaksi terhadap anjloknya penjualan produk desain siap pakai sejak tahun 2022 dengan banyak merek yang mengajukan kebangkrutan," katanya.

"Prancis adalah rumah kelahiran industri mode dan sebabnya bisa menjadi teladan. Aturan ini harus diperluas ke seluruh Eropa karena pasar mode adalah pasar Eropa,” katanya. (rzn/hp)