Venezuela mencatat inflasi sebesar 82,700% pada Juli silam. Akibatnya nilai mata uang Bolivar terjun bebas dan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan pokok tanpa mata uang asing. Untuk seekor ayam potong berbobot 2,4 kilogram saja penduduk harus merogoh 14,6 juta Bolivar atau setara US$ 2,2.

Adapun satu kilogram tomat di Venezela dibanderol 5 juta Bolivar atau sekitar US$ 0,76. Saat ini nilai tukar Bolivar terhadap Dollar AS berada di kisaran 6.900.000 Bolivar untuk setiap Dollar. Padahal lima tahun silam nilainya hanya 6.000 Bolivar per satu Dollar AS.

Akibat hiperinflasi dan kelangkaan bahan pokok, biaya hidup di Venezuela melangit. Untuk satu roll tisu toilet saja penduduk harus membayar 2,6 juta Bolivar di ibukota Caracas.

Tiga setengah juta Bolivar adalah harga eceran untuk sebungkus pembalut wanita di Venezuela. Padahal jika dikonversi ke mata uang Dollar AS, harganya tak lebih dari US$ 0,53.

Terutama buat penduduk yang gemar mengkonsumsi beras, hiperinflasi menjadikan biaya hidup meningkat tinggi. Satu kilogram beras dibandrol seharga 2,5 juta Bolivar atau sekitar 0.38 Dollar AS.

Adapun satu kantung popok bayi yang kebanyakan masih diimpor dihargai 8 juta Bolivar atau sekitar 1,22 USD. Kondisi ini diperparah dengan langkah pemerintah memperketat regulasi perdagangan. Akibatnya distributor enggan mengimpor dalam jumlah besar.

Meski diproduksi dengan biaya murah dan dibanderol 1,14 USD per kilogram, keju dijual seharga 7,5 juta Bolivar di Venezuela. Pada Senin (27/8) pemerintah di Caracas akan memberlakukan redenominasi yang memangkas lima angka nol. Jadi mulai pekan depan harga sebongkah keju akan berkisar 75 Bolivar. (rzn/ap: Reuters)

Selama berpuluh tahun warga Brunei menikmati kemakmuran tak berbatas berkat produksi minyak berlimpah. Namun kemakmuran tersebut tidak bertahan lama. Pasalnya cadangan minyak Brunei bakal pupus dalam dua dekade ke depan. Negeri kesultanan itu pun dilanda resesi sejak tiga tahun terakhir dan terpaksa memangkas berbagai subsidi.

Tidak heran jika laju pertumbuhan ekonomi Brunei merangkak di kisaran 0,6% pada 2016 silam dan bahkan anjlok menjadi minus 2,7% pada 2017. Pondasi ekonomi yang terlalu bergantung pada pemasukan dari sektor migas menjadi petaka ketika harga minyak dunia menukik tajam sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut analis pasar tenaga kerja, warga Brunei cendrung menginginkan pekerjaan di pemerintahan, perusahaan pelat merah atau industri minyak. Tapi justru ketiganya sedang babak belur. Akibatnya angka pengangguran meroket tajam. Kondisi ini memaksa Sultan Hassanal Bolkiah mencari sumber duit baru.

Biasanya Brunei melirik negara-negara Arab untuk mencari investasi. Namun kali ini Sultan Hasanah Bolkiah melirik poros ekonomi baru dan mendapati Cina sebagai juru selamat. Sejak beberapa tahun terakhir Beijing aktif menyuntikkan dana untuk perekonomian Brunei yang tengah lesu.

Ketika Citibank hengkang setelah mengawal investasi asing untuk Brunei selama 41 tahun, Bank of China justru membuka cabang di Bandar Seri Begawan. Kehadiran bank pelat merah itu diharapkan menjadi pintu masuk aliran dana investasi langsung dari Tiongkok. Sejauh ini Cina telah menginevatasikan 4,1 miliar USD di Brunei.

Investasi Cina mencakup berbagai sektor, mulai dari industri pertanian dan makanan, energi dan perikanan. Menurut klaim pemerintah, aliran dana investasi dari Tiongkok akan menciptakan 1.600 lapangan kerja baru dan menopang sekitar 5.000 lapangan kerja di sektor pendukung seperti logistik dan perbankan.

Pertautan itu bukan tak beriak. Sultan Bolkiah banyak membisu ihwal konflik di Laut Cina Selatan. Sikap gamang Brunei dinilai merupakan hasil dari strategi Cina mendekati negara kecil di ASEAN terkait klaim teritorial Beijing. Padahal kawasan laut yang diperebutkan diyakini mengandung cadangan energi dalam jumlah besar, sesuatu yang dibutuhkan Brunei buat menjamin kemakmuran warganya di masa depan

Sejak Xi Jinping memegang jabatan Sekretaris Jendral PKC 2012 silam, Beijing aktif menggunakan 'diplomasi buku cek' terhadap negara-negara ASEAN untuk mengamankan klaimnya di Laut Cina Selatan. Selain Brunei, Cina juga aktif menanam investasi di Malaysia, Laos dan Kamboja. Harapannya dengan meningkatnya kebergantungan ekonomi, ASEAN akan sulit menyatukan suara dalam konflik Laut Cina Selatan.