Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, dan sejumlah kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri seperti Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.  

Setidaknya ada sembilan kementerian yang dipecah, salah satunya Kementerian Hukum dan Ham menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada satu kementerian baru yang dibentuk yaitu Kementerian Penempatan Migran yang sebelumnya menjadi ranah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Total 17 menteri di era Jokowi-Ma’ruf Amin dipilih kembali untuk membantu Prabowo-Gibran. Namun, 12 di antaranya menduduki jabatan lamanya, seperti Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Muhammad Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Dito Ariotedjo, hingga Bahlil Lahadalia.

Belum sepekan usai dilantik, beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih menjadi sorotan publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sempat menyatakan bahwa Tragedi 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Selain itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menggunakan kop surat kementerian untuk undangan acara haul dan syukuran.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengundang sorotan karena mengungkapkan keinginannya agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Menurutnya, anggaran Rp64 miliar tidak cukup untuk pembangunan HAM baik fisik dan nonfisik.  

Presiden Prabowo menggagas Retreat Kabinet Merah Putih pada 24-27 Oktober 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, retreat ini sebagai tambahan pembekalan dan bukan menandakan militerisme, tetapi menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintahan ke depan. Magelang dipilih sebagai lokasi karena dianggap memiliki nilai historis perjuangan melawan penjajah.

Di era pemerintahan Prabowo, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. 

Kompleks Kementerian Hukum dan HAM kini menjadi rumah bagi empat menteri Prabowo, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jabatan tersebut masing-masing diisi oleh Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Natalius Pigai, dan Agus Andrianto. 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, berbagi kantor dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Kemenko PMK menangani isu pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, sementara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat fokus pada pekerja migran, UMKM, dan ekonomi kreatif. 

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Presiden Prabowo melantik Budi Arie sebagai Menteri Koperasi dan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM. Budi Arie berkantor di gedung lama Kemenkop-UKM, Kuningan, sementara Maman Abdurrahman berkantor di Gedung Smesco, Pancoran. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi dipecah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menyebut Prabowo menginginkan pembagian tugas di Kementerian Lingkungan Hidup lebih responsif, strategis, dan fokus. Selain itu, pemisahan ini diperlukan untuk menghadapi kriris lingkungan. 

Dari 48 kementerian yang terdaftar, termasuk di antaranya dua kementerian baru, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai hasil pecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Widiyanti Putri didapuk sebagai Menteri Pariwisata. Sementara, Menteri Ekonomi Kreatif diduduki oleh Teuku Riefky Harsya, yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. 

Papan nama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kini telah berganti menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sesuai dengan nomenklatur baru kabinet Prabowo-Gibran. Berlokasi di jalan Medan Merdeka Barat, gedung ini menjadi kantor bagi Budi Gunawan. 

Presiden Prabowo telah memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Sebelum dilebur Jokowi pada tahun 2014-2024, Indonesia juga pernah memiliki kementerian yang khusus menangani urusan perumahan rakyat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga dipecah menjadi dua, yaitu Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut Prabowo memproyeksikan Kementerian Transmigrasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah lewat program transmigrasi. (am/ha)