Mengenai keputusan Mahkamah Internasional tentang kasus pembantaian di Srebrenica selama perang Bosnia harian Italia La Reppublica berkomentar:

„Ini adalah keputusan pengadilan yang tidak ingin mengeluarkan vonis tegas. Jadi keputusannya hanya sebatas formalisme yuridis. Untuk memutuskan, apakah Jendral Mladic yang merencanakan dan melaksanakan pembasmian etnis itu bertindak atas perintah dari Beograd, Mahkamah Internasional meminta bukti-bukti bahwa memang ada perintah yang datang dari Beograd. Apakah belum cukup kenyataan bahwa pimpinan militer Serbia-Bosnia telah dibiayai oleh Beograd dan menjalin hubungan dengan pimpinan politik dan militer di Serbia?”.

Harian Perancis Le Figaro menulis:

“Dengan membebaskan Beograd dari tanggung jawab langsung, dan pada saat yang sama mengecam Beograd karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menghindari dan mengadili pelaku genosida, Mahkamah Internasional di Den Haag menunjuk pada kalangan Serbia-Bosnia dan para pemimpinnya, Radovan Karadzic serta Ratko Mladic. Dengan keputusan itu peradilan internasional sudah bertindak memadai.“

Harian Inggris Times berkomentar:

“Keputusan ini merupakan kompromi yang memang sudah diduga sebelumnya dari sebuah mahkamah internasional yang hanya memiliki otoritas terbatas. Serbia dibebaskan dari tuduhan melakukan pembasmian etnis, sekaligus didesak untuk menyerahkan para tokoh garis keras Ratko Mladic dan Radovan Karadzic. Dengan sedikit keberuntungan dan dengan kesabaran mungkin saja bisa ada semacam keadilan. Sejarah menunjukkan, pengejaran terhadap para pelaku kejahatan perang sering punya peluang berhasil, sedangkan gugatan terhadap suatu negara jarang berhasil.“

Keputusan Mahkamah Internasioanal di Den Haag tentang kasus Srebrenica dikomentari harian Swiss Neue Zürcher Zeitung sebagai berikut:

„Pembantaian di Srebrenica memang secara eksplisit disebut sebagai genosida, definisi yang sampai sekarang ditolak oleh Beograd. Juga pimpinan Serbia ketika itu disebut ikut bertanggung jawab. Sampai sekarang, pimpinan Serbia tidak mengeluarkan kecaman resmi tentang pembantaian itu. Pengadilan Tertinggi PBB memang tidak secara umum menyatakan bahwa negara Serbia bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi di Serbia dan Bosnia. Yang dinyatakan bersalah adalah beberapa pribadi, dan mereka tetap harus diusut menurut hukum pidana.“

Harian Swiss lainnya, Basler Zeitung menulis:

„Mahkamah Internasional menjatuhkan keputusan yang berimbang. Pembedaan antara kesalahan individual dan tanggung jawab kolektif belum terlalu dikenal di kawasan yang dulu termasuk daerah Yugoslawia. Keputusan ini merupakan peluang bagi Serbia menarik manfaat dari pembedaan tersebut. Rakyat Serbia memang tidak bersalah pada pembantaian massal, tapi masyarakatnya punya kewajiban, menerima kenyataan yang terjadi dan menarik konsekuensinya, agar kejahatan seperti itu bisa dihindari di masa depan.“