Keselamatan jalan raya di Thailand menjadi sorotan publik menyusul insiden mematikan minggu lalu ketika sebuah bus sekolah terbakar dan menewaskan 23 siswa dan guru.

Investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut, namun diduga kebocoran gas menjadi penyebabnya. Pihak berwenang mengetahui bahwa bus tersebut dilengkapi dengan 11 tabung gas alam, meskipun izinnya hanya untuk enam tabung gas.

Publik pun marah dan para pejabat yang bertanggung jawab menerima kecaman pedas dan harus mendapat penjagaan keamanan. Bus tersebut ternyata lolos pemeriksaan keamanan hanya empat bulan sebelum insiden kebakaran itu.

Keluarga korban serukan pengetatan keamanan kendaraan.

Menteri Transportasi Thailand Suriya Jungrungreangkit mengatakan pemerintah akan meluncurkan penyelidikan terhadap penggunaan gas alam terkompresi, atau CNG, di bus. Menurut data resmi, ada lebih dari 13.000 bus bertenaga CNG beroperasi di Thailand.

Kementerian Perhubungan telah memerintahkan Departemen Transportasi Darat  untuk memeriksa semua bus CNG dalam waktu dua bulan untuk memastikan bahwa bus-bus tersebut memenuhi standar keselamatan kebakaran.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Sumet Ongkittikul, direktur penelitian kebijakan transportasi dan logistik di Institut Penelitian Pembangunan Thailand, mengatakan kepada stasiun siaran Thai PBS bahwa banyak bus yang beroperasi tidak memenuhi standar.

Dia menunjukkan bahwa hanya 5% dari sekitar 10.000 bus yang memenuhi standar baru yang mulai berlaku tahun 2022. Peraturan baru ini memang tidak berlaku untuk kendaraan yang sudah beroperasi, dan perusahaan bus mengeluh bahwa memasang bahan tahan api pada kendaraan lama mereka akan memakan biaya yang terlalu besar, kata Sumet. "Di negara lain, standar serupa berlaku retroaktif baik terhadap bus lama maupun baru,” tegasnya.

Jalan dan lalu lintas yang berbahaya

Jurnalis Thailand, Pravit Rojanaphruk, mengatakan keselamatan jalan raya telah lama menjadi masalah utama di Thailand, dan penegakan hukum yang tidak memadai berkontribusi terhadap ribuan kematian setiap tahunnya.

Negara Asia Tenggara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia, mencatat sekitar 25,7 kematian per 100.000 orang pada tahun 2021, dibandingkan dengan rata-rata global 15, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO.

Secara keseluruhan, sekitar 20.000 orang terbunuh setiap tahun di jalan raya Thailand – rata-rata lebih dari 50 orang meninggal setiap hari, terutama pengendara motor.

"Kebanyakan pengendara sepeda motor terus melakukan perjalanan tanpa mengenakan helm. Pemeriksaan bus juga rentan terhadap suap dan kami hanya berbicara tentang keselamatan jalan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas besar seperti kebakaran bus sekolah yang terjadi. membunuh 23 orang," kata Pravit Rojanaphruk kepada DW.

"Situasi ini menjadi lebih tragis karena kurangnya kemauan dari para politisi, pejabat dan masyarakat umum untuk menjadikan perbaikan dalam keselamatan jalan raya sebagai agenda nasional, dengan target yang jelas untuk mengurangi rata-rata 38 orang yang tewas di jalan setiap hari sejak bulan Januari tahun ini,” tambahnya.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya masalah besar di Thailand

Namun masalahnya tidak hanya terjadi di Thailand, karena negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya Malaysia dan Vietnam, juga menghadapi tantangan serupa. Pada bulan September, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah keselamatan jalan raya di negara tersebut setelah statistik menunjukkan terdapat 6.443 kematian pada tahun 2023.

Ia menyerukan publikasi harian statistik kecelakaan fatal dalam upaya meningkatkan kesadaran di kalangan pengemudi mobil dan pengendara motor untuk mendorong mereka mengambil lebih banyak tindakan pencegahan. Dia juga mendesak pengemudi untuk mengikuti program keselamatan perjalanan yang bertujuan untuk mengurangi setengah kematian di jalan raya sampai tahun 2030.

Pemerintah Vietnam mengeluarkan peraturan baru tahun ini untuk mengatasi masalah keselamatan jalan raya, misalnya, mewajibkan semua anak yang bepergian dengan kendaraan untuk duduk di kursi anak dalam mobil, jika mereka berusia di bawah 10 tahun atau di tinggi badannya di bawah 135 cm. Dengan peraturan keselamatan baru ini, angka kematian anak-anak di Vietnam diharapkan bisa turun sampai 71%.

"Perubahan undang-undang ini merupakan bentuk dukungan terhadap keselamatan anak-anak, dan akan membantu mewujudkan janji mobilitas yang aman – terutama bagi generasi muda – di Vietnam,” kata Angela Pratt, perwakilan WHO di Vietnam pada bulan Juli lalu.

Para ahli dan pengusaha di Asia Tenggara telah menyerukan negara-negara untuk membuat aplikasi real-time untuk memantau kondisi jalan dan memberikan informasi terkini kepada pengemudi di jalan. Beberapa politisi telah mendukung penerapan teknologi terbaru dan alat kecerdasan buatan untuk mengatasi masalah lalu lintas.

Artikel ini diadapasi dari artikel DW bahasa Inggris