Ketua DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Kevin McCarthy, memberikan lampu hijau pada Selasa (12/09) untuk mengupayakan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden.

Beberapa anggota parlemen dari sayap kanan mengatakan bahwa pihaknya juga akan berupaya untuk menurunkan McCarthy dari kursi kepemimpinan DPR AS, jika dirinya tidak melanjutkan upaya pemakzulan terhadap Biden.

Apa yang dikatakan Ketua DPR

McCarthy mengatakan bahwa presiden dari Partai Demokrat itu berbohong kepada rakyat AS tentang urusan bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Dia mengatakan bahwa penyelidikan Komite Pengawasan DPR justru menemukan adanya "budaya korupsi" di lingkungan keluarga Biden.

"Saya mengarahkan komite-komite DPR untuk membuka penyelidikan pemakzulan resmi terhadap Presiden AS Joe Biden," kata McCarthy kepada para wartawan. "Kami akan pergi ke mana pun bukti-bukti akan membawa kami."

"Ini adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan dan korupsi, dan ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh DPR," tambahnya.

Penyelidikan ini akan dipimpin oleh Ketua Komite Pengawasan James Comer, berkoordinasi dengan Ketua Komite Kehakiman Jim Jordan dan Ketua Komite Cara dan Sarana Jason Smith.

Partai Republik ingin menyelidiki urusan bisnis Hunter Biden, selama ayahnya menjabat sebagai wakil presiden AS di bawah Barack Obama. Mereka mengklaim bahwa Hunter telah memperdagangkan status ayahnya dalam skema jual-beli pengaruh kekuasaan, saat duduk di dewan perusahaan energi Ukraina, Burisma, hamper satu dekade yang lalu.

Namun, sejauh ini belum ada bukti nyata yang menghubungkan presiden AS dengan aktivitas ilegal.

Partai Demokrat meremehkan usulan penyelidikan

Gedung Putih justru mengutuk keputusan tersebut sebagai "politik ekstrem yang paling buruk."

"Anggota DPR dari Partai Republik telah menyelidiki Presiden selama sembilan bulan, dan mereka tidak menemukan adanya bukti-bukti kesalahan," kata Ian Sams, juru bicara Gedung Putih untuk pengawasan dan investigasi, dalam sebuah pernyataan di akun X, yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter.

Partai Demokrat mengatakan bahwa upaya pemakzulan yang dilakukan Partai Republik itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dari pertarungan hukum yang dihadapi mantan Presiden AS Donald Trump. Trump menghadapi empat dakwaan kriminal secara terpisah, dan tengah berusaha untuk mendapatkan nominasi dari partainya, agar dapat menghadapi Biden pada pemilu AS 2024 mendatang.

Juru bicara kampanye pemilihan kembali Biden, Ammar Moussa, menyebut penyelidikan pemakzulan terhadap Joe Biden itu sebagai "aksi politik".

Seberapa besar kemungkinan penyelidikan akan berhasil?

Kongres AS memiliki wewenang untuk memakzulkan pejabat federal, termasuk presiden, atas kasusu pengkhianatan, penyuapan, serta "kejahatan dan pelanggaran berat lainnya."

Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya, jika DPR terlebih dahulu menyetujui pasal-pasal pemakzulan dengan mayoritas sederhana dan Senat memberikan suara untuk menghukum setelah mengadakan sidang dengan dua pertiga suara.

Upaya pemakzulan terhadap Biden ini tidak mungkin berhasil. Tidak ada kepastian bahwa DPR yang dikuasai Partai Republik akan memilih untuk memakzulkan Biden, mengingat selisih suara yang tipis, yakni 222-212 suara.

Jika penyelidikan ini terjadi, langkah ini justru hampir pasti akan gagal di Senat, yang Sebagian besar dikuasai oleh Partai Demokrat.

kp/rs (AFP, AP, Reuters)