Kecewa dengan lambannya keputusan pengetatan imigrasi, Geert Wilders menarik partainya PVV dari koalisi pemerintahan. Hal ini terjadi sebelum KTT NATO digelar akhir bulan mendatang.
Pemimpin partai ektrem kanan PVV, Geert WildersFoto: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP/Getty Images
Iklan
Koalisi pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Dick Schoof runtuh pada Selasa (3/6). Hal ini terjadi setelah Geert Wilders, ketua Partai Kebebasan PVV yang berhaluan ekstrem kanan menarik partainya keluar dari koalisi pemerintahan karena perbedaan pendapat terkait kebijakan imigrasi.
"Tidak ada kesepakatan untuk rencana suaka kami. Tidak ada penyesuaian perjanjian koalisi. PVV akan keluar dari koalisi," tulis Wilders di platform sosial X.
Ia mengatakan bahwa ia telah menginformasikan PM Dick Schoof sebelumnya terkait hal ini, serta menarik semua menteri dari partainya keluar dari pemerintahan.
Setelah meraih kemenangan yang tidak diduga dalam pemilihan umum parlemen Belanda November 2023 lalu, PVV muncul sebagaio fraksi terkuat dan berkoalisi membentuk pemerintahan dengan partai konservatif VVD (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi), partai berhaluan tengah NSC (Partai Kebebasan dan Demokrasi) dan partai populis BBB (Partai Gerakan Petani Sipil).
Iklan
Frustrasi Wilders dan kemarahan sekutu koalisi
Koalisi ini memang cukup rapuh sejak awal, karena para politisi enggan bekerja sama dengan Wilders. Mereka meragukan kesediaan Wilders mematuhi konstitusi negara. Koalisi pemerintahan akhirnya terbentuk, karena Wilders setuju untuk tidak menjadi perdana menteri dan tidak menjadi anggota kabinet,
Tetapi Geert Wilders merasa frustrasi dengan penerapan "pengetatan kebijakan imigrasi" yang menurutnya begitu lamban, padahal hal tersebut telah disepakati para mitra koalisi.
Seradikal Apa Ekstrem Kanan Eropa?
Perkembangan ekonomi yang terseok-seok, ketidakpuasan akan kebijakan Uni Eropa dan krisis imigran menyebabkan partai ekstrem kanan Eropa meraih sukses besar. Inilah para tokohnya serta politik mereka:
Foto: picture-alliance/dpa
Frauke Petry, Partai Alternative (Jerman)
Ketua Alternative für Deutschland AfD, Frauke Petry, menyarankan penjaga perbatasan menggunakan senjata terhadap pelintas perbatasan ilegal. AfD awalnya partai yang skeptis terhadap Uni Eropa. Sekarang mereka sudah menjadi kekuatan anti Eropa dan anti pemerintah. AfD berhasil meraih suara cukup besar dalam pemilu di sejumlah negara bagian Jerman Maret 2016.
Foto: Reuters/W. Rattay
Marine Le Pen, Front National (Perancis)
Banyak orang khawatir, bahwa Brexit dan kemenangan Donald Trump di AS bisa menjadi dorongan baru bagi partai ekstrem kanan Perancis, Front National. Partai itu didirikan 1972, dan kini dipimpin Marine Le Pen, yang 2011 mengambilalih kepemimpinan dari ayahnya, Jean-Marie Le Pen. Partai nasionalis ini menggunakan retorika populis untuk mendorong sikap anti imigran dan anti Uni Eropa.
Foto: Reuters
Geert Wilders, Partai Kebebasan (Belanda)
Pemimpin Partij voor de Vrijheid Belanda ini adalah salah satu politisi ektrem kanan paling penting di Eropa. Ia dinyatakan bersalah atas komentar penuh kebencian yang dilontarkan 2014 terhadap warga Maroko. Partainya dianggap anti UE dan anti Islam. Hadapi pemilu Maret 2017, jajak pendapat tunjukkan, partainya yang menduduki 15 kursi di majelis rendah, dapat dukungan besar.
Foto: picture-alliance/dpa/S. Koning
Nikos Michaloliakos, Chrysi Avgi (Yunani)
Partai Golden Dawn adalah partai neo fasis Yunani. Pemimpinnya, Michaloliakos ditangkap September 2013 bersama sejumlah anggota lainnya, dan dituduh membentuk organisasi kriminal. Michaloliakos dibebaskan Juli 2015. Golden Dawn memenangkan 18 kursi dalam pemilu parlemen September 2016. Partai itu bersikap anti imigran dan mendukung kesepakatan dengan Rusia mengenai pertahanan.
Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images
Gabor Vona, Partai Jobbik (Hongaria)
Partai Jobbik yang anti imigrasi, anti LGBT, populis dan dukung proteksi ekonomi berusaha masuk dalam parlemen Hongaria tahun 2018. Sekarang mereka sudah jadi partai ketiga terbesar di Hongaria. Dalam pemilu terakhir tahun 2014, partai ini mendapat 20% suara. Partai inginkan referendum keanggotaan negara dalam Uni Eropa. Jobbik dipimpin Gabor Vona.
Foto: picture alliance/dpa
Jimmie Akesson, Sverigedemokraterna (Swedia)
Nama partainya berarti Demokrat Swedia. Setelah kemenangan Trump di AS Akesson menyatakan, di Eropa, seperti di AS, ada gerakan yang melawan "establishment" dan pandangan yang selama ini berlaku. Partai Demokrat Swedia menyerukan restriksi imigrasi, dan menentang keanggotaan Turki dalam UE juga menginginkan referendum keanggotaan Swedia dalam UE.
Foto: AP
Norbert Hofer, Freiheitliche Partei (Austria)
Hofer dari Partai Kebebasan FPÖ yang nosionalis hanya kalah 30.000 suara dalam pemilu presiden terakhir. Mantan pemimpin Partai Hijau, Alexander Van der Bellen mendapat 50,3% suara, sementara Hofer 49,7%. Pemimpin FPÖ itu menyerukan penguatan perbatasan Austria dan pembatasan sokongan finansial bagi imigran.
Foto: Reuters/L. Foeger
Marian Kotleba, ĽSNS (Slovakia)
Pemimpin partai ekstrem kanan, Partai Rakyat-Slovakia Milik Kita mengatakan, "Satu imigranpun sudah terlalu banyak." Dalam kesempatan lain ia menyebut NATO organisasi kriminal. Partai Slovakia ini ingin negaranya meninggalkan Uni Eropa dan zona mata uang Euro. Mereka menang 8% suara dalam pemilu Maret 2016, dan mendapat14 kursi dari total 150 mandat parlemen. (ml/as)
Foto: picture-alliance/dpa
8 foto1 | 8
Bubarnya koalisi terjadi hanya beberapa minggu sebelum Belanda akan menjadi tuan rumah untuk KTT NATO 2025. Kolapsnya koalisi pemerintahan dapat menyebabkan pembahasan peningkatan anggaran NATO semakin dipenuhi ketidakpastian. Posisi yang sulit terutama bagi Pemimpin NATO, Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda dan juga mantan pimpinan partai VVD, yang akan memimpin KTT tersebut akhir bulan ini.
Meskipun mitra koalisi yang tersisa dapat melanjutkan pemerintahan dengan suara minoritas, pemilihan umum lebih dini adalah konsekuensi yang mungkin terjadi.
Frans Timmermanns, pemimpin oposisi dari Partai Buruh/Hijau, mengatakan, "Saya tidak melihat cara lain untuk membentuk pemerintahan yang stabil."
"Belanda layak mendapatkan pemerintahan yang dapat menyatukan rakyat dan bekerja bahu-membahu untuk solusi-solusi nyata," kata Timmermanns, "Ini saatnya untuk pemilihan umum, kami siap untuk itu."
Para mitra koalisi mengecam tindakan Geert Wilders yang dianggap tidak serius.
"Ada perang di Eropa. Alih-alih mencari solusi, Wilders justru menunjukkan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab," kata Dilan Yesilgoz, pemimpin partai konservatif VVD.
"Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pemerintah saat ini," tegas Nicolien van Vroonhoven, pemimpin partai berhaluan tengah, NSC.
Belanda: Masihkah Negara Panutan di Eropa?
Belanda, salah satu negara pendiri Uni Eropa, terkenal dengan warganya yang liberal dan toleran. Ekonominya tumbuh stabil dan tingklat pengangguran rendah. Tapi dalam pemilu kali ini ada yang berubah.
Foto: Fotolia/samott
Negara Panutan di Eropa?
Menjelang pemilu sudah terlihat pertanda, bahwa partai populis terus memimpin dalam angket. Mengapa negara yang dulu dijuluki negara panutannya Eropa dalam toleransi ini berubah drastis?
Foto: NBTC Holland Marketing
Tokoh Penyederhanaan Masalah
Dalam globalisasi, masalah politik, ekonomi dan kemasyarakatan semakin kompleks. Banyak orang merasa kewalahan. Di sinilah letaknya peluang besar bagi partai populis. Geert Wildes dengan partainya PVV menawarkan jawaban simpel bagi masalah rumit. Karena itu ia sukses mendulang suara pendukung.
Foto: SHK
Gagal Penuhi Janji
Kepala pemerintahan Mark Rutte dulu maju dengan janji mengurus pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Data ekonomi menunjukkan nilai positif. Masalahnya, kalangan menengah dan bawah tidak merasakan perubahan apapun. Bagi mereka situasi saat ini tidak lebih baik dari 5 tahun silam.
Foto: Getty Images/AFP/F. Florin
Kehilangan Kepercayaan Publik
Rutte dulu berjanji, tidak akan mengalirkan uang bagi negara lain yang dililit utang. Tapi sesaat setelah diangkat jadi PM, pemerintah Belanda menyepakati paket bantuan bagi Yunani. Kepercayaan publik terus turun. Situasi makin parah, setelah pemerintah menaikkan umur pensiun jadi 67 dan memotong bantuan sosial.
Foto: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
Tak Ada Yang Merasa Diuntungkan
Warga Belanda dengan cepat merasakan, harus membayar ongkos pertumbuhan. Mereka harus menerima pemotongan tunjangan pengangguran dan dampak penghematan asuransi kesehatan. Konjungktur tidak dirasakan rakyat. Walau angka pengangguran turun, tapi banyak warga Belanda merasakan, gaji mereka tidak lagi mencukupi memenuhi standar kehidupan seperti sebelumnya.
Foto: Reuters/M. Kooren
Refleks Nasionalistis
Dalam situasi semacam itu refleks nasionalistis muncul. Juga di Belanda yang terkenal berpaham liberal dan bertahun lamanya jadi negara panutan di Uni Eropa. Warga menentang penerimaan pengungsi. Bagi tokoh populis kanan sekelas Geert Wilders, refleks ini bagaikan bahan bakar tambahan untuk mesin propagandanya.
Foto: Getty Images/AFP/P. van de Wouw
Takut Warga Asing
Warga asing terutama kaum Muslim terutama jadi incaran Wilders. Setiap tampilan publiknya selalu dimbumbui peringatan, Belanda tidak lama lagi akan dilanda Islamisasi. Wilders juga meniru gaya Donald Trump, dengan menuding etnis tertentu sebagai penyebab memburuknya situasi. Wilders selalu menyerang migran Maghribi dan menyebutnya kesasar masuk Belanda.
Foto: Getty Images/AFP/A. Johnson
Bukan Budaya Kami
Islam di Eropa terlihat lewat masjid yang mereka gunakan. Banyak warga Belanda yang tidak ingin melihat ada masjid di wilayahnya. Ini juga refleks berikutnya yang dimanfaatkan Wilders. Ia menuntut pelarangan masjid di seluruh Belanda dan membuka polemik soal ideologi Islam serta mengritik mata uang Euro. Di sisi lain ia berjanji memperbaiki perawatan manula dan menaikkan pensiun.
Foto: Getty Images/AFP/B. Maat
Melindungi Diri Sendiri
Dalam atmosfir ketidakpuasan dan ketidakpastian, Wilders kelihatannya bisa memetik keuntungan. Argumen yang sering dilontarkan Geert Wilders, Belanda perlu tanggul untuk menahan gelombang Laut Utara, dan sebentar lagi untuk menahan imigran asing dan pengungsi. Penulis: Dirk Kaufmann (as/yf)
Foto: picture-alliance/Ton Koene
9 foto1 | 9
Apa yang dituntut Geert Wilders?
Akhir Mei lalu, Wilders telah mengindikasikan kesiapannya untuk ‘pecah kongsi' jika 10 poin rencananya untuk mengekang arus migrasi tidak segera diimplementasikan.
Rencana tersebut mencakup penutupan perbatasan bagi para pencari suaka, kontrol perbatasan yang lebih ketat, dan mendeportasi warga negara denga kewarganegaraan ganda yang terkena sanksi hukum karena melakukan kejahatan.
"Tutup perbatasan untuk para pencari suaka dan untuk pemohon penyatuan keluarga. Tidak ada lagi pusat penerimaan pengungsi yang dibuka. Tutup," begitulah dia meringkas skema tersebut.
Selain itu PVV menyerukan pengerahan militer untuk melindungi perbatasan negara, dan Wilders menuntut agar para pengungsi Suriah dipulangkan.
Namun, rencana tersebut dianggap tidak dapat dilaksanakan atau bahkan ilegal oleh beberapa pakar politik. Para mitra koalisi menolak
tuntutan Wilders. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Wilders menciptakan krisis saat ini sebagai sarana untuk menggulingkan pemerintah.
Pemilihan umum baru di Belanda dinilai akan menjadi sarana kontestasi politik mengukur seberapa besar kemarahan para pemilih dengan masalah imigrasi dan tingginya biaya hidup di negara itu. Meskipun PVV memperoleh sekitar 23% suara pada November lalu, saat ini dalam jajak pendapat PVV hanya meraih sekitar 20% suara - setara dengan Partai Buruh/Hijau.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Hendra Pasuhuk