1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikAmerika Serikat

Komite AS Rekomendasikan Trump Dituntut Pidana

20 Desember 2022

Komite bipartisan mendesak Departemen Kehakiman untuk menuntut Donald Trump atas perannya dalam kerusuhan Capitol. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah AS, Kongres merekomendasikan tuduhan terhadap mantan presiden.

Mantan Presiden AS Donald Trump
Foto: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Komite Penyelidik Kerusuhan Capitol AS telah merekomendasikan tuntutan pidana terhadap mantan Presiden Donald Trump pada Departemen Kehakiman, Senin (19/12).

Trump dinyatakan bersalah atas serangan kekerasan di Capitol oleh para pendukungnya.

Ketua Komite Bennie Thompson mengkritik Trump karena merusak kepercayaan pada sistem demokrasi sekaligus menyalahkan mantan presiden AS itu karena menggerakan massa ke Capitol hampir dua tahun lalu.

"Jika keyakinan rusak, begitu pula demokrasi kita. Donald Trump merusak keyakinan itu," kata Thompson.

Komite bipartisan itu dengan suara bulat merekomendasikan bahwa Trump didakwa dengan pemberontakan, menghalangi proses resmi, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, dan konspirasi untuk membuat pernyataan palsu.

Trump: 'Upaya untuk menyingkirkan saya'

Di hari yang sama, Trump membalas dengan menuduh anggota parlemen merekomendasikan "tuduhan palsu" terhadapnya sebagai bagian dari upaya untuk menghentikannya dari pencalonan diri untuk Gedung Putih di masa depan.

"Seluruh urusan menuntut saya ini sama seperti pemakzulan- upaya partisan untuk menyingkirkan saya dan Partai Republik," kata Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya.

Bulan lalu, Trump telah menyampaikan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.

Laporan akhir komite ini akan dirilis pada hari Rabu (21/12) mendatang.

Thompson mengatakan sistem peradilan pidana dapat memberikan pertanggungjawaban. "Kami sangat yakin bahwa pekerjaan komite ini akan membantu memberikan peta jalan menuju keadilan" katanya.

Komite menguraikan bukti melawan Trump

"Komite telah menguraikan bukti signifikan bahwa Presiden Trump bermaksud mengganggu transisi kekuasaan yang damai di bawah Konstitusi kita," kata anggota komite Jamie Raskin.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah AS Kongres merekomendasikan tuduhan terhadap mantan presiden.

"Setiap presiden dalam sejarah kita telah membela peralihan otoritas yang tertib kecuali satu," kata wakil ketua panel, Liz Cheney dari Partai Republik.

Komite memberikan suara 9-0 untuk menyetujui laporan akhirnya, yang akan mencakup temuan, transkrip wawancara, dan rekomendasi legislatif.Foto: Jim Lo Scalzo/REUTERS

Komite telah membuat ringkasan 154 halaman untuk publik saat sidang berakhir. Ditemukan bahwa Trump terlibat dalam "banyak konspirasi" untuk membatalkan pemilu 2020, yaitu dengan sengaja menyebarkan tuduhan palsu penipuan pemilih, menekan Kongres, Departemen Kehakiman, dan wakil presidennya untuk bergabung dalam usahanya menumbangkan hasil pemilu. Ia juga menolak selama berjam-jam untuk memberitahu para pendukungnya untuk meninggalkan Capitol pada 6 Januari lalu.

Meskipun sebagian besar temuan utama laporan tersebut bukanlah hal baru, secara keseluruhan laporan itu berhasil memperlihatkan satu potret yang paling memberatkan dari seorang presiden Amerika dalam sejarah baru-baru ini.

Jalan panjang investigasi kerusuhan Capitol

Pertemuan Komite pada hari Senin (19/12) itu telah mengakhiri penyelidikan selama 18 bulan atas kerusuhan pada 6 Januari 2021 di mana para pendukung Trump menyerbu Kongres dalam upaya untuk menghentikan sertifikasi Joe Biden sebagai presiden.

Banyak perusuh menggemakan kebohongan Trump tentang penipuan pemilu yang meluas.

Lima orang, termasuk seorang petugas polisi, tewas selama kejadian tersebut dan lebih dari 140 petugas polisi terluka. Capitol menderita kerusakan jutaan dolar.

Pascakerusuhan, Partai Republik di Senat memblokir upaya untuk mengadakan komisi bikameral untuk menyelidiki kekerasan tersebut.

Mantan Ketua DPR Nancy Pelosi kemudian menunjuk komite, yang terdiri dari tujuh Demokrat dan dua Republik. Mereka mengadakan pertemuan pertama mereka pada Juli 2021.

Komite pun melakukan lebih dari 1.000 wawancara, mengadakan 10 audiensi publik yang diawasi dengan baik serta mengumpulkan lebih dari satu juta dokumen.

Dengan Partai Republik akan mengambil kendali DPR bulan depan, 'Komite 6 Januari' itu kemungkinan akan dibubarkan.

bh/gtp (AP, Reuters, AFP)