Dalam pertemuan puncak selama dua hari dengan para pemimpin negara ASEAN, pemerintahan Joe Biden menekankan komitmen bahwa Amerika Serikat masih memprioritaskan Asia meskipun berbulan-bulan fokus menyoroti invasi Rusia di Ukraina.

Gedung Putih mengumumkan bantuan baru sekitar $150 juta (Rp2,1 triliun),  jumlah yang sedikit bila dibandingkan dengan $40 miliar (Rp584,3 triliun) untuk Ukraina dan miliaran dana yang digelontorkan oleh Cina di kawasan tersebut, yang telah melampaui Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar ASEAN.

Namun, AS mengatakan saat ini sektor swastanya sedang bekerja dan berencana untuk membuat program yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik, ditandai dengan kunjungan Biden ke Tokyo dan Seoul pada minggu depan.

"Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk kembalinya kehadiran AS di kawasan," kata Presiden Indonesia Joko Widodo dalam KTT AS-ASEAN sebelum para pemimpin menuju jamuan makan malam di Gedung Putih.

AS juga berencana memberikan $60 juta (Rp876,4 miliar) untuk inisiatif maritim baru, termasuk mengerahkan personel penjaga pantai untuk memerangi kejahatan di laut. Upaya ini akan mencakup melawan penangkapan ikan ilegal dan tindakan kerja paksa, kata seorang pejabat AS.

Washington akan menyumbangkan $40 juta (Rp584,4 miliar) untuk investasi energi bersih di Asia Tenggara dan menggalang kerja sama dengan sektor swasta untuk mengumpulkan hingga $2 miliar (Rp29,2 triliun).

Inisiatif lain yang disampaikan Biden secara terpisah ketika melakukan pertemuan puncak tentang COVID-19 secara virtual, yakni tentang proyek untuk menguji penyakit pernapasan yang muncul di perkotaan Asia Tenggara melalui kantor baru Pusat Pengendalian Penyakit AS di Hanoi.

Pertemuan dengan oposisi Myanmar

Asia Tenggara sering dilihat sebagai korban dari keberhasilannya sendiri, sementara Amerika Serikat fokus di tempat lain karena kurangnya masalah mendesak di kawasan itu.

Namun Myanmar, yang pernah dipuji Amerika Serikat sebagai kisah sukses demokrasi, terus mengalami ketegangan sejak Februari tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Saat para pemimpin berkumpul di Washington, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman bertemu dengan perwakilan kepemimpinan demokratis di pengasingan, Pemerintah Persatuan Nasional, termasuk menteri luar negerinya, Zin Mar Aung.

Sherman mengatakan Amerika Serikat akan "terus bekerja sama dengan ASEAN dan mitra lainnya dalam mendesak resolusi yang adil dan damai untuk krisis di Burma," kata pernyataan Departemen Luar Negeri yang menggunakan nama Myanmar sebelumnya, Burma.

Human Rights Watch mengatakan bahwa fokus pada Myanmar tidak cukup sehingga Biden harus mengatasi kemunduran demokrasi di seluruh Asia Tenggara.

"Jika AS tidak secara terbuka mengangkat masalah hak asasi manusia selama pertemuan, pesannya adalah bahwa pelanggaran hak asasi manusia sekarang ditoleransi atas nama membentuk aliansi untuk melawan Cina," kata John Sifton, Direktur Advokasi Asia kelompok itu.

bh/ha (AFP)