Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam operasi penindakan terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menewaskan belasan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, 14 April lalu di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Puluhan warga sipil lainnya turut mengalami luka serius. "Operasi penindakan yang dapat dikategorikan operasi militer maupun operasi militer selain perang yang menimbulkan korban jiwa warga sipil - tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun," jelas komisi tersebut dalam sebuah pernyataan pers akhir pekan lalu.

Komnas HAM menyebut tengah mengumpulkan informasi dan langkah-langkah pemantauan terkait kejadian tersebut. Belum jelas apakah warga sipil tersebut tewas akibat tembakan pihak militer Indonesia atau dari pihak pemberontak atau keduanya.

"Kami mengecam operasi penegakan hukum terhadap pemberontak Papua yang menewaskan korban sipil,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. "Segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun lainnya, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan Hukum Humaniter Internasional," jelasnya.

Ketua Komisi dalam pernyataannya kepada AFP menyebut ada "dugaan kuat” keterlibatan tentara Indonesia atas kematian warga sipil tersebut.

Komisi tersebut turut mendesak militer Indonesia untuk mengevaluasi kembali operasi-operasi terhadap pemberontak Papua. 

Juru bicara militer, Aulia Dwi Nasrullah, dalam sebuah pernyataan kepada AFP, mengatakan bahwa empat pejuang pemberontak telah "dinetralkan” di Kembru, tanpa menyebut kematian warga sipil. Sedang kelompok pemberontak Papua menyatakan setidaknya 12 warga sipil telah tewas akibat operasi militer.

Saat artikel ini diterbitkan, Kementerian HAM dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Senin (20/4) menyebut korban tewas mencapai 15 orang, dan dalam operasi militer melawan pemberontak sepatratis, menambahkan 7 lainnya terluka dalam pertempuran tesebut. Meski tidak mengungkapkan berapa banyak korban warga sipil, Menteri HAM, Natalius Pigai mengatakan, siapa pun yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil "harus menghadapi proses hukum secepatnya.”

Empat pemberontak dan satu anak tewas

Satuan Tugas Habema yang merespons aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan operasi pada 14 April di wilayah Puncak setelah menerima laporan dari warga tentang keberadaan mereka yang disebut TNI sebagai pemberontak di desa mereka, menurut juru bicara satuan tugas, Wirya Arthadiguna, kepada Reuters.

Empat pemberontak tewas selama operasi di Desa Kembru. Seorang anak juga dilaporkan meninggal dunia dalam insiden terpisah di desa terdekat, jelas Wirya lebih lanjut. "Tidak ada personel militer yang berada di desa tersebut pada saat penembakan anak berlangsung dan kedua insiden tersebut terjadi di lokasi dan waktu yang berbeda, tidak saling terkait,” ujarnya.

Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, dalam pernyataan kepada Detik turut menguatkan pernyataan Jubir Satgas Habema, menyebut penembakan anak Papua dan empat kelompok pemberontak yang dilumpukan adalah dua kejadian berbeda.

Kejadian pertama terjadi di Kampung Kembru, Papua. Saat itu pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM.

Pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti yang mengindikasikan aktivitas kelompok bersenjata. Di antaranya senjata rakitan, senapan angin, amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, serta berbagai senjata tajam seperti parang dan pisau.

Sementara itu, dia mengatakan, kejadian kedua terjadi di Kampung Jigiunggi, yang berjarak hampir 7 kilometer dari Kampung Kembru. Dalam insiden ini, pihaknya menerima laporan dari kepala kampung setempat mengenai seorang anak yang meninggal dunia akibat luka tembak.

"TNI segera melakukan pengecekan dan memastikan adanya korban tersebut. Namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian," ujarnya.

Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini, adalah bekas jajahan Belanda yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1961. Indonesia mengambil alih kendali administratif Papua di tahun 1963, diikuti oleh referendum penentuan nasib sendiri pada tahun 1969 di mana 1.000 orang Papua dari populasi sekitar 800.000 memilih untuk bergabung dengan negara tersebut. Demikian dikutip dari AFP. 

Papua yang kaya akan sumber daya alam, terutama emas dan tembaga terbesar kedua di dunia, sarat gerakan separatis yang kerap memanas sejak referendum di tahun 1969.

Aktivis kemerdekaan Papua secara rutin mengkritik pemungutan suara tersebut dan menyerukan pemungutan suara baru, yang ditolak oleh Jakarta dengan alasan penerimaan PBB atas kedaulatannya di wilayah tersebut.

Editor: Ayu Purwaningsih