Hari Rabu (15/04)  ini juga menandai tiga tahun pecahnya konflik antara militer Sudan di bawah pimpinan Abdel-Fattah Burhan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo.

Menjelang dimulainya konferensi, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan harapannya bahwa lebih dari satu miliar dolar AS (Rp16 triliun) dapat terkumpul.

"Krisis kemanusiaan besar di Afrika ini tidak boleh dilupakan,” ujarnya kepada penyiar radio Jerman Deutschlandfunk.

Pernyataan Jerman menjelang konferensi Sudan

"Konfirmasi masih terus berdatangan,” kata Wadephul pada Rabu (15/04) pagi. "Kami ingin melampaui hasil konferensi terakhir di London, yang mencapai satu miliar dolar AS,” tambahnya.

Menteri Pembangunan Jerman Reem Alabali Radovan menyatakan bahwa Jerman akan menambah dana sebesar 20 juta euro, di luar 155,4 juta euro yang telah dialokasikan untuk proyek-proyek di Sudan pada akhir tahun lalu.

Wadephul juga menekankan bahwa, meskipun anggaran sedang ketat, Berlin perlu menutup kekurangan dana akibat pemotongan besar bantuan luar negeri AS yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump.

Ia menambahkan bahwa dirinya juga telah berbicara dengan Menteri Ekonomi Jerman Lars Klingbeil terkait pengurangan bantuan dari pihak Jerman sendiri. Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar "kewajiban moral”, tetapi juga langkah untuk mencegah masyarakat terpaksa mengungsi.

Perang Sudan memasuki tahun keempat, tanpa tanda berakhir

Perang di Iran dan Ukraina telah mengalihkan perhatian dunia dari konflik di Sudan, meskipun dampak perang tersebut terus memburuk.

Berikut gambaran situasi setelah tiga tahun konflik:

• Sedikitnya 59.000 orang tewas, menurut ACLED, meski angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi
• Sekitar 4.300 anak termasuk di antara korban jiwa, menurut UNICEF
• Sekitar 19 juta orang menghadapi kelaparan akut, demikian menurut Badan Pangan Dunia  (WFP)
• Sekitar 9 juta orang mengungsi di dalam negeri, sementara 4,5 juta lainnya melarikan diri ke negara tetangga
• Sekitar 217 fasilitas kesehatan menjadi sasaran serangan yang terverifikasi, demikian menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO)

Konflik ini bermula setelah tergulingnya diktator lama Omar al-Bashir pada tahun 2019. Harapan akan transisi demokrasi pupus akibat perebutan kekuasaan antara Burhan dan wakilnya saat itu, Dagalo.

Kini, Sudan terpecah: Militer menguasai ibu kota Khartoum serta wilayah utara, timur, dan tengah—termasuk pelabuhan Laut Merah dan kilang minyak—sementara RSF menguasai wilayah Darfur serta sebagian Kordofan di selatan dan barat.

Perang ini juga semakin bernuansa internasional karena kepentingan terhadap ladang minyak dan tambang emas Sudan. Militer didukung terutama oleh Mesir, sementara RSF diduga mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA)—meski negara tersebut membantah keterlibatannya.

Jutaan warga sipil terjebak dalam kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang meluas. Situasi ini sangat parah di Darfur, di mana RSF dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Peringatan yang suram ini menjadi tanda bahwa dunia kembali gagal menghadapi ujian di Sudan,” ujar Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid