Pertengahan Desember 2022 lalu, sebanyak 10 negara anggota ASEAN dan ke27 anggota Uni Eropa untuk pertamakalinya bertemu di Brussels. Konferensi tersebut menandakan kemesraan baru yang kian kental sejak ASEAN dan UE meningkatkan status hubungan menjadi "kemitraan strategis" pada 2020 lalu.

Banyak pihak di Brussels yang merasa optimis, bahwa Indonesia yang tahun ini memegang presidensi ASEAN, akan menjadi mitra yang bisa diandalkan. Indonesia adalah negara demokratis pertama yang memimpin ASEAN sejak beberapa tahun terakhir. Tidak heran jika Jakarta dipercaya bisa menjembatani perbedaan dengan Uni Eropa.

"Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dipastikan bakal melanjutkan tren positif dalam relasi dengan UE," kata William Yuen Yee, peneliti di Harvard University. Hal ini setidaknya dijanjikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bagi Asia Tenggara, Uni Eropa adalah mitra strategis dalam menyeimbangkan konflik antara AS dan Cina.

Krisis geopolitik

Namun begitu, prospek menguntungkan dalam relasi antara UE dan ASEAN masih harus diuji pada 2023. Analis meayakini, isu Rusia bisa menjadi batu sandungan. Karena meski telah menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama dengan Ukraina, ASEAN tidak serta merta memilih berpihak dalam konflik dengan Rusia.

Laos dan Vietnam misalnya selama ini bersikap abstain setiap kali Sidang Umum PBB membahas sanksi terhadap Rusia. Kebimbangan serupa bisa dilihat pada respons diplomatik negara-negara ASEAN lain.

Uni Eropa menilai negara-negara ASEAN selayaknya lebih vokal dalam menentang perang. Hal ini dinilai rasional mengingat konflik teritorial yang digencarkan Cina di Laut Cina Selatan.

Perang Ukraina "mengingatkan kita bahwa saat ini, di dunia yang saling bergantung satu sama lain, tidak ada lagi istilah masalah Eropa atau masalah Asia," kata Ursula von der Layen, Presiden Komisi Eropa, dalam KTT UE-ASEAN di Brussels. "Semua tantangan yang kita hadapi saat ini bersifat global dan berdampak terhadap kita semua."

"Anda, ASEAN, memahami betul apa yang sedang dipertaruhkan di sini," imbuhnya.

Demokrasi dan perdagangan

UE belakangan semakin mengaitkan relasi dagang dengan situasi politik di negeri bersangkutan. Hubungan dengan Kamboja atau Thailand misalnya mendingin akibat situasi demokrasi. "Dalam strategi Indo-Pasifiknya, UE menekankan promosi hak asasi manusia dan demokrasi," kata Alfred Gerstl dari Palacky University Olomouc.

"Sebab itu sangat sulit membayangkan bahwa Uni Eropa akan mau menerima hasil pemilu yang tidak didapat dengan bebas dan adil," kata dia lagi. "ASEAN sebaliknya akan menekankan prinsip dasar non-interfensi terhadap urusan dalam negeri masing-masing anggota. Perbedaan sikap ini sulit untuk dijembatani."

Shada Islam, analis politik di Brussels, menilai "kemesraan politik" antara UE dan ASEAN bisa berakhir pada 2023 seputar isu proteksionisme dagang. Indonesia dan Malaysia saat ini menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena ingin mengurangi impor sawit. Bagi kedua negara, langkah yang diklaim sebagai komitmen iklim itu dituduh sebagai upaya untuk melindungi petani minyak nabati di Eropa sendiri.

WTO diperkirakan bakal membuat keputusan pada awal 2023. Pada Desember silam, WTO mengabulkan gugatan UE yang menolak keputusan Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Konflik dagang semacam itu dinilai berpotensi merusak relasi ekonomi yang sedang dibangun.

"Indonesia dan Malaysia sangat tidak mungkin akan mau mencabut gugatannya terhadap larangan sawit di Uni Eropa, dan mungkin akan mengajukan banding terhadap putusan WTO," kata Islam.

Saat ini perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Uni Eropa dan ASEAN masih dibekukan. Brussels sebelumnya sudah menyepakati FTA dengan Vietnam dan Singapura. Putaran lanjutan negosiasi saat ini sedang dilangsungkan dengan Indonesia dan Malaysia. Tapi peluang terbesar ada pada negosiasi FTA dengan Filipina dan Thailand yang diprediksi akan rampung pada 2023. (rzn/gtp)