Pada Kamis (24/07) pagi, pertempuran terjadi antara pasukan Thailand dan Kamboja di wilayah sengketa perbatasan kedua negara. Pihak berwenang telah mengonfirmasi bahwa sedikitnya 12 orang tewas dalam baku tembak, sebagian besar merupakan warga sipil Thailand.

Thailand menyalahkan Kamboja atas tewasnya warga negara mereka, sementara Kamboja menuduh Thailand telah memborbardir target-targetnya dengan jet tempur. Kedua klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen pada saat artikel ini dipublikasikan.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan dan suara tembakan di wilayah sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.

Mengapa konflik kembali memanas?

Meskipun belum jelas pemicu pasti dari eskalasi terbaru ini, ketegangan antara kedua negara telah meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhir Mei, pasukan bersenjata Thailand menembak mati seorang tentara Kamboja dalam baku tembak yang terjadi saat unit tentara tersebut tengah menggali parit di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Sejak itu, kedua negara mengirim tambahan pasukan ke wilayah tersebut.

Pada Rabu (23/07), Thailand menyatakan menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja.

Thailand juga menutup beberapa pintu perbatasan dengan Kamboja. Langkah ini diambil setelah serangkaian insiden di mana ranjau darat dilaporkan melukai sejumlah tentara Thailand di kawasan perbatasan. Pihak berwenang Thailand mengklaim ranjau tersebut baru saja dipasang di jalur-jalur yang seharusnya aman.

Apa yang diperebutkan kedua negara?

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama beberapa dekade. Kedua negara berbagi garis perbatasan sepanjang 800 kilometer yang membentang di wilayah yang jarang dihuni dan sulit diakses di beberapa titik, serta belum dipetakan secara menyeluruh di masa lalu.

Banyak penetapan batas merupakan peninggalan era kolonial. Prancis pernah menjajah Kamboja sejak 1863 hingga negara itu merdeka pada 1953, sementara Thailand tetap menjadi kerajaan independen.

Selama hampir satu abad pendudukan Prancis, Kamboja dan Thailand beberapa kali menyerahkan wilayah satu sama lain, yang mengubah garis perbatasan. Pada 1907, Prancis menekan Thailand, yang saat itu masih bernama Siam, untuk menandatangani perjanjian penyesuaian batas wilayah. Thailand kemudian menggugat perjanjian tersebut.

Terdapat pula beberapa kompleks candi di dekat perbatasan yang diklaim oleh kedua negara, yang paling terkenal adalah Candi Preah Vihear, situs Hindu berusia 1.000 tahun peninggalan Kekaisaran Khmer. Candi ini terletak di wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud.

Kedua negara membawa klaim mereka ke pengadilan, dan pada 1962 Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja. Pada 2008, saat UNESCO hendak menetapkannya sebagai Situs Warisan Dunia, sengketa lama itu kembali memanas. Beberapa orang tewas dalam kontak senjata di perbatasan. Ketika Kamboja kembali membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional pada 2011, putusannya kembali memenangkan Kamboja.

Siapa penengah konflik ini?

Pada 2000, Thailand dan Kamboja membentuk Komisi Perbatasan Bersama untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun hingga kini, lembaga tersebut belum mencatatkan keberhasilan berarti.

Pada Februari, Kamboja kembali mengajukan permintaan ke Mahkamah Internasional untuk mengadili sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama dengan Thailand.

Sementara itu, Thailand tampaknya lebih memilih penyelesaian bilateral, yang melihat eskalasi saat ini, masih jauh dari jangkauan.

"Kamboja ingin membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional karena sebelumnya mereka berhasil,” kata Zachary Abuza, pakar kawasan dari lembaga pemikir independen Lowy Institute, kepada DW pada Juni lalu. "Thailand ingin memanfaatkan kekuatan ekonominya, dan percaya memiliki keunggulan signifikan.”

Sejauh mana ketergantungan antara kedua negara?

Thailand lebih maju secara industri dibandingkan tetangganya di Asia Tenggara, dengan produk domestik bruto yang sekitar 12 kali lebih besar. Thailand mengekspor elektronik, mobil, dan bahan pangan, sementara industri Kamboja masih bergantung pada tekstil dan pertanian. Berdasarkan data resmi, sekitar 500.000 pekerja tamu asal Kamboja tinggal di Thailand.

"Keduanya punya banyak hal yang bisa hilang,” ujar Tita Sanglee, peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada DW. "Thailand sangat bergantung pada tenaga kerja asal Kamboja dan juga mengekspor banyak barang ke negara itu. Selain bahan bakar, mesin, dan minuman, banyak produk ekspor Thailand adalah kebutuhan sehari-hari.”

Ia menambahkan bahwa kedua negara juga sama-sama bergantung pada pendapatan dari sektor pariwisata, yang kemungkinan akan merosot drastis jika konflik terus berlanjut.

Krisis politik di Thailand: Peran dan pengaruhnya

Sebelumnya, hubungan antara pemerintah di Phnom Penh dan Bangkok cukup erat, sebagian berkat hubungan baik antara mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Di Kamboja, kekuasaan kini dipegang oleh putra Hun Sen, Hun Manet, sejak 2023. Namun di Thailand, putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra,baru-baru ini ditangguhkan akibat skandal politik terkait percakapan telepon yang bocor, di mana ia menyebut mantan pemimpin Kamboja sebagai "paman” dan mengkritik komandan militernya sendiri terkait konflik perbatasan.

Sebelumnya, kalangan konservatif yang dekat dengan militer telah mengkritik keras rencana Paetongtarn untuk berdiskusi dengan Kamboja tentang eksplorasi bersama ladang minyak dan gas di wilayah laut yang juga disengketakan di Teluk Thailand.

Thailand juga tengah menghadapi tantangan ekonomi, termasuk perlambatan ekonomi dan tarif tinggi dari Amerika Serikat.

Perdana menteri Thailand ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada awal Juli, dan kemungkinan butuh waktu berbulan-bulan hingga keputusan akhir keluar. Hingga saat itu, stabilitas politik Thailand diperkirakan tetap rapuh.

Militer Thailand mungkin memanfaatkan situasi yang belum stabil ini. Dalam beberapa pekan terakhir, retorika mereka terhadap Kamboja terdengar semakin tajam. Surat kabar harian berbahasa Inggris Bangkok Post bahkan secara terbuka membahas kekhawatiran dari sektor pariwisata bahwa kudeta militer lainnya mungkin akan terjadi.

 

Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Alfi Milano Anadri

Editor: Rahka Susanto