Satuan Gugus Tugas Pertahanan Nasional dari Partai Liberal Demokratik LDP yang baru memenangkan pemilu, menaikkan anggaran militer lebih dari 1,15 milyar Euro sebagai jawaban atas konflik wilayah dengan Cina.

Itu adalah angka yang relatif kecil, hanya dua persen dari total anggaran belanja militer Jepang. Namun itu menjadi simbol yang merefleksikan kecemasan atas meningkatnya permusuhan dengan Cina.

Duta Besar Cina Dipanggil

“Kami telah memutuskan anggaran tambahan itu akan dipakai untuk riset sistem radar baru, pengeluaran bahan bakar serta pemeliharaan peralatan sistem peringatan dini serangan udara,” demikian pernyataan seorang pejabat Jepang yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Berita naiknya anggaran militer dilansir setelah Kementerian Luar Negeri di Tokyo memanggil Duta Besar Cina sebagai protes atas penempatan kapal patroli Cina di wilayah perairan sekitar kepulauan Senkaku yang selama ini ada di bawah pengawasan Jepang. Beijing mengklaim kepulauan itu sebagai bagian dari wilayah mereka yakni Diaoyu.

Pemanggilan ini adalah yang pertama sejak Perdana Menteri Shinzo Abe berkuasa. Saat kampanye pemilu Desember tahun lalu, Shinzo Abe yang berhaluan nasionalis berkampanye akan menggunakan pendekatan yang “keras” kepada Cina.

Namun, Beijing menolak tuduhan Tokyo. Hong Lei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina di Beijing mengatakan kepada para wartawan bahwa kegiatan patroli adalah hal yang normal karena kepulauan itu adalah bagian dari wilayah Cina.

Kegelisahan Tokyo

Kegelisahan Jepang juga didorong oleh langkah tak terduga Korea Utara, yang meluncurkan roket jarak jauh melewati kepulauan selatan Jepang pada bulan lalu. Korea Utara sendiri mengklaim itu sebagai peluncuran satelit. Namun Tokyo dan para sekutunya menuding bahwa peluncuran itu adalah penyamaran uji coba rudal balistik antar benua.

Militer Jepang selama ini terikat perjanjian pasifis dengan Amerika Serikat. Perjanjian pasca Perang Dunia II itu membatasi Jepang dalam mengembangkan kekuatan atau kemampuan agresif dalam bidang militer.

Dalam kampanye pemilu akhir tahun lalu, LDP berjanji akan memperbanyak jumlah personal Pasukan Bela Diri serta meningkatkan peralatan dan belanja militer. Usulan penambahan anggaran itu muncul setelah lebih dari sepuluh tahun berturut-turut Tokyo bergulat mengatasi hutangnya yang besar.

Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera telah mengatakan bahwa pemerintahan Abe akan meninjau ulang program jangka panjang di bidang pertahanan negara itu yang sebelumnya berencana akan memangkas jumlah tentara hingga seribu orang.

Kazuhiko Togo, seorang pakar dari Universitas Sangyo di Kyoto mengatakan bahwa rencana menaikkan belanja bidang pertahanan itu adalah dampak langsung dari sikap Cina yang semakin memperlihatkan permusuhan, khususnya terkait sengketa wilayah dengan Jepang.

“Cina secara terbuka mengatakan akan merebut pulau-pulau itu, dengan cara paksa jika diperlukan dan mereka bertindak seperti itu. Untuk menghindari kemungkinan bentrokan bersenjata, Jepang tidak punya pilihan kecuali memiliki sistem pencegahan dengan meningkatkan anggaran pertahanan,“ kata dia.

Hitoshi Tanaka, bekas diplomat dan Kepala Institut untuk Strategi Internasional di Institut Penelitian Jepang mengatakan bahwa anggaran militer yang berjumlah sekitar 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto GDP adalah relatif kecil.

“Mengingat fakta bahwa ada situasi keamanan yang sulit akhir-akhir ini, maka adalah hal yang biasa bagi pemerintah untuk memikirkan untuk menaikkan (anggaran militer-red),“ kata dia.

Dukungan Washington

Abe telah berjanji akan meningkatkan hubungan dengan sekutu utama Amerika Serikat dan negara-negara demokratis di kawasan, termasuk Australia dan India, sebagai upaya mengimbangi Cina.

Amerika menempatkan 47 ribu tentara di Jepang sebagai salah satu sekutu utama. Kenaikan anggaran militer kelihatannya akan mendapat sambutan positif dari Washington yang sebelumnya telah meminta Tokyo ikut memikul lebih banyak tanggung jawab keamanan di wilayah tersebut.

Bagaimanapun, berbagai upaya untuk memperkuat kembali militer Jepang, secara tradisional akan menimbulkan kecurigaan di negara-negara seperti Cina dan Korea Utara bahkan Selatan, yang selama Perang Dunia II menjadi korban agresi militer Jepang.

ab/ as (AFP, DPA, AP)