Di Suriah, tarik-ulur kepentingan yang berlangsung hampir setahun akhirnya meledak jadi bentrokan bersenjata.

Pertikaian ini melibatkan milisi Kurdi Suriah yang dikenal sebagai Syrian Democratic Forces (SDF) dan pemerintah sementara Suriah yang baru terbentuk.

Apa yang terjadi?

Selama hampir 14 tahun perang saudara, SDF menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah. Ketika konflik pecah pada 2011, pasukan pemerintah rezim diktator Bashar Assad menarik diri dari kawasan mayoritas Kurdi demi mempertahankan pusat kekuasaan. Kekosongan itu diisi oleh kelompok-kelompok Kurdi yang kemudian bernaung di bawah SDF.

Kelompok Kurdi tidak pernah secara langsung bertempur melawan rezim Assad. Namun mereka memperluas wilayah kekuasaan, termasuk di wilayah bermayoritaskan Arab, dengan menyingkirkan kelompok ekstremis "Islamic State”. Dalam pertempuran melawan ISIS, SDF berkoalisi dengan pasukan Amerika Serikat.

Wilayah yang dikuasai SDF selama lebih dari satu dekade kemudian dikenal sebagai Autonomous Administration of North and East Syria (AANES), yang juga sering disebut Rojava.

Setelah rezim Assad digulingkan pada Desember 2024, pemerintah interim baru — yang dipimpin oleh anggota milisi pemberontak yang menggulingkan kediktatoran — bersikeras agar seluruh Suriah bersatu. Mereka menuntut agar kelompok Kurdi menyerahkan wilayah yang mereka kelola kepada pemerintah pusat, serta mengintegrasikan pasukan SDF ke dalam tentara Suriah yang baru.

Pada Maret 2025, kedua pihak menandatangani perjanjian yang menjelaskan bagaimana proses penyatuan wilayah dan integrasi pasukan itu akan dilakukan. Namun setelah itu, perdebatan berlangsung alot dan hampir tidak ada langkah konkret untuk merealisasikannya.

Akibatnya, dalam setahun terakhir, telah terjadi sejumlah bentrokan antara SDF dan pasukan pemerintah Suriah, dengan bentrokan terparah terjadi pada akhir pekan lalu.

Para pengamat menilai SDF keluar dari rangkaian bentrokan tersebut dalam posisi yang lebih lemah, setelah kehilangan sekitar dua pertiga wilayah yang telah mereka kuasai selama lebih dari satu dekade.

Pada Minggu (18/01), kedua pihak menyepakati gencatan senjata. Namun, keesokan harinya, pertempuran kembali berlanjut dengan pasukan pemerintah Suriah terus bergerak maju.

Pada Selasa (20/01) malam, pemerintah Suriah memberi tenggat empat hari kepada SDF untuk menyetujui integrasi, dengan janji akan mematuhi gencatan senjata selama periode tersebut. Sementara itu, SDF menyatakan tidak akan menyerang kecuali jika diprovokasi. Meski demikian, belum jelas apakah langkah ini benar-benar akan menghentikan pertempuran.

Siapa itu SDF? 

SDF dibentuk pada 2015 dengan dukungan Amerika Serikat, dan terdiri dari kelompok paramiliter ini pejuang Kurdi dan Arab. Kelompok paramiliter ini didominasi oleh faksi Kurdi dan memiliki hubungan erat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang oleh banyak negara dan Uni Eropa ditetapkan sebagai organisasi teroris. Di Turki, PKK melakukan pemberontakan berdarah untuk otonomi Kurdi hingga mengumumkan pembubarannya pada Mei lalu.

Bangsa Kurdi, yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 juta orang secara keseluruhan, merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki negara sendiri. Banyak warga Kurdi menetap di kawasan perbatasan empat negara, Iran, Irak, Suriah, dan Turki, dengan kesamaan bahasa dan budaya.

Karena itu, penguasaan wilayah di Suriah oleh SDF selama bertahun-tahun memiliki makna simbolis yang besar bagi komunitas Kurdi di kawasan. Jika SDF berhasil mempertahankan kendali, wilayah tersebut dapat menjadi wilayah semiotonom yang dikelola oleh Kurdi, mirip dengan Kurdistan Irak di negara tetangga.

 

Apa yang menjadi sengketa?

Perselisihan antara SDF dan pemerintah Suriah pada dasarnya berpusat pada visi yang bertentangan mengenai masa depan negara.

SDF dan pendukungnya menginginkan sistem pemerintahan desentralisasi, di mana berbagai komunitas memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri. Sebaliknya, pemerintahan transisi Suriah menginginkan negara bersatu yang dikelola secara sentral dari Damaskus.

Jika pemerintah Suriah mengizinkan SDF memiliki wilayah semiotonom, hal itu dikhawatirkan akan memicu tuntutan serupa dari kelompok lain. 

Turki, negara tetangga yang mendukung pemerintah sementara Suriah, menentang keras pembentukan wilayah otonom Kurdi yang memiliki kedekatan dengan PKK di perbatasannya. Ankara menyatakan terus memantau perkembangan situasi dan tidak akan mentoleransi "provokasi apa pun.” Di masa lalu, Turki bahkan pernah mengancam akan melakukan aksi militer langsung terhadap SDF.

Sejumlah isu lain, seperti apa yang harus dilakukan dengan kelompok paramiliter Kurdi, siapa yang mengontrol perbatasan dan penjara "Negara Islam,” dukungan SDF terhadap mantan anggota rezim Assad, dan bahkan bahasa apa yang digunakan dalam ujian sekolah, pada dasarnya kembali pada perbedaan pandangan mendasar ini.

Persoalan ekonomi juga menjadi faktor penting. Wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok Kurdi menyimpan sebagian besar kekayaan minyak dan gas Suriah. mengatakan bahwa pada 2024, sekitar 90% produksi minyak Suriah berasal dari wilayah yang dikuasai Kurdi.

Siapa yang seharusnya menguasai wilayah mayoritas Kurdi?

Bentrokan akhir pekan lalu menyebabkan SDF terpaksa mundur dari wilayah mayoritas Arab yang sebelumnya mereka kuasai, sebagian karena berbaliknya dukungan sejumlah suku Arab terhadap kelompok tersebut.

Namun, bagaimana dengan wilayah mayoritas Kurdi? Dalam pertemuan pada Senin (19/01) antara Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa dan komandan SDF Mazloum Abdi, dilaporkan bahwa Abdi bersikeras agar SDF diizinkan mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Abdi kemudian meminta waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya, tetapi permintaan itu kembali ditolak oleh al-Sharaa.

Para analis menilai salah satu masalahnya adalah Abdi tidak sepenuhnya mengendalikan seluruh kelompok Kurdi yang terlibat, sehingga kemungkinan ia perlu berkonsultasi dengan pemimpin lain. Di bawah kepemimpinan Abdi, SDF kerap dianggap lebih pragmatis dalam konteks Suriah. Misalnya, kelompok ini pernah dikritik oleh pimpinan PKK karena melakukan kesepakatan minyak dengan Amerika Serikat, sebagaimana dicatat dalam laporan European Council on Foreign Relations.

Pengamat juga menduga bahwa hal inilah yang menjelaskan mengapa SDF kerap maju-mundur dalam negosiasi dengan pemerintah pusat dan, belakangan, mempertahankan tuntutan maksimal, meskipun pemerintah Suriah telah mengumumkan pengakuan negara terhadap bahasa dan hari raya Kurdi.

Di sisi lain, warga Kurdi Suriah juga menyuarakan kekhawatiran tentang perlakuan yang mungkin mereka terima dari pasukan pemerintah Suriah maupun kelompok Arab. Ini adalah kekhawatiran yang valid, kata pengamat, mengingat pengalaman historis warga Kurdi serta adanya kekerasan antarkomunitas dan pembunuhan di luar proses hukum di wilayah-wilayah minoritas lainnya pada tahun lalu. Dalam bentrokan terbaru, ratusan keluarga Kurdi dilaporkan mengungsi ke wilayah yang masih dikuasai SDF.

Integrasi kelompok paramiliter Kurdi

Masalah besar lainnya bagi kelompok paramiliter Kurdi adalah usulan integrasi mereka ke dalam angkatan bersenjata Suriah.

SDF sebelumnya menginginkan agar unit-unit mereka tetap dipertahankan di dalam struktur militer. Namun, pemerintah Suriah menolak gagasan tersebut karena tidak ingin ada struktur militer paralel yang tidak tunduk sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Pada Oktober, kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat menyebutkan bahwa para pejuang Kurdi dapat bergabung ke dalam militer Suriah sebagai satu divisi utuh. Namun, kesepakatan gencatan senjata 14 poin yang disepakati kedua belah pihak pada akhir pekan lalu tampaknya justru membatalkan rencana tersebut.

Kesepakatan itu membuat posisi SDF semakin melemah, tulis Elizabeth Tsurkov, peneliti nonresiden di lembaga pemikir New Lines Institute yang berbasis di Washington, dalam unggahan di media sosial.

Sebelumnya, kedua pihak sepakat untuk berbagi kendali atas perbatasan serta mengintegrasikan pejuang Kurdi Suriah ke dalam militer Suriah yang baru sebagai divisi penuh.

"Sekarang mereka harus menyerahkan kendali perbatasan, dan SDF akan bergabung dengan Angkatan Darat Suriah sebagai individu, bukan sebagai unit,” jelas Tsurkov dalam unggahannya di platform X.

 

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Rizki Nugraha