Polisi di Berlin diizinkan, sementara di Bayern tidak. Jika mereka mengenakan seragam polisi, maka tato mereka tidak boleh terlihat. Hal ini telah diputuskan oleh Pengadilan Wilayah Administratif Bayern. Seorang perwira polisi Bayern, yang ingin memiliki tato "Aloha" di lengannya, mengajukan gugatan. Para hakim tidak terkesan dengan fakta bahwa 1 dari tiap 5 orang Jerman memiliki tato.

Respek yang didapat dari seragam polisi akan hilang dengan adanya tato, kata Freistaat Bayern. Hal itu juga didukung oleh sebuah penelitian. Jika polisi tidak mendapat respek dari masyarakat, maka itu bisa meningkatkan risiko bahaya dalam bertugas karena orang cenderung menjadi tidak mematuhi polisi. Namun, penelitian tentang polisi bertato ini tidak representatif.

Polisi dari Hannover yang ada di foto ini boleh memiliki tato. Di Jerman, masing-masing negara bagian memiliki peraturannya sendiri. Di Nordrhein-Westfalen dan Sachsen-Anhalt, misalnya, tato berukuran besar pada betis dan lengan atas diperbolehkan. Berlin juga telah melonggarkan aturan untuk tato bagi pegawai negeri karena kurangnya tenaga kerja yang bekerja di kantor pemerintahan.

Di Inggris jelas nampak tidak ada masalah bagi pegawai negeri yang terlihat memiliki tato di tubuh mereka. Dari segi warna, tato sang polisi dari West Sussex pada foto, paling tidak, cocok dengan seragamnya.

Di AS, tato pada pegawai negeri juga umumnya tidak dilarang. Polisi Arizona ini memilih motif tato yang cukup sederhana. Dengan iklim negara bagian yang panas, ia cenderung selalu memakai kemeja polisi lengan pendek yang memperlihatkan tatonya.

Di kota New York, AS, polisi diperbolehkan untuk tidak hanya mengenakan tato, tetapi juga tanda-tanda afiliasi keagamaan seperti turban, jilbab atau jenggot. Seperti di Berlin, New York, yang juga mengalami kekurangan pegawai negeri generasi muda, telah melonggarkan peraturan dengan mentoleransi tato dan pakaian keagamaan. (na/vlz).

Penjara Militer Camp Delta Guantanamo adalah tempat penahanan tersangka teroris dengan reputasi terburuk sedunia. Ratusan tahanan tanpa proses pengadilan dijebloskan ke penjara. Presiden Barack Obama berjanji menutupnya pada masa jabatan pertama, tapi hingga kini gagal. Sejumlah tahanan kini disebar ke seluruh dunia ke negara yang bersedia menampung bekas tahanan yang tidak jelas kesalahannya.

Tahanan tersangka teroris dengan seragam penjara warna oranye tidak mendapatkan hak-haknya sebagai tahanan perang. Mereka juga tidak diproses sesuai hukum internasional. Alasannya mereka adalah milisi tempur yang tidak berseragam dan tidak jelas kesatuannya. Kebanyakan diciduk dari Irak, Afghanistan dan kawasan Timur Tengah.

Cara penyiksaan CIA yang paling brutal dikenal dengan sebutan Water Boarding. Tahanan dikondisikan seolah-olah akan mati tenggelam dalam air. Cara penyiksaan itu diperagakan dalam aksi protes di Manhattan AS. Mantan Presiden George W.Bush menyatakan cara itu bukan penyiksaan melainkan interogasi secara keras.

Penjara Abu Ghraib di ibukota Irak, Bagdad menjadi simbol bagi aksi penyiksaan CIA dalam perang melawan terorisme pasca serangan 11 September 2001. Puluhan tahanan dilecehkan martabatnya dan diperlakukan lebih buruk dari hewan. Sebagai konsekuensinya, hanya pelaku berpangkat rendah yang dihukum ringan di AS, dengan tuduhan melakukan kesalahan prosedur.

Gambar tahanan Abu Ghraib yang disuruh berdiri di atas sebuah peti, kepalanya ditutupi kantung kain dan kedua tangannya dihubungkan ke kabel listrik dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, setelah televisi CBS menayangkan program berdurasi satu jam April 2004. Foto-foto penyiksaan lebih brutal dan sadis menyusul dibocorkan beberapa hari kemudian.

Penjara rahasia CIA yang juga terkenal dengan praktik penyiksaannya adalah yang berlokasi di pangkalan militer Bagram, Afghanistan. Organisasi pembela hak asasi menjulukinya “Guantanamo di Afghanistan.” Di penjara militer di utara Kabul itu dalam satu kurun waktu, ditahan hingga lebih 600 orang yang dituduh sebagai teroris dan ditangkap militer Amerika Serikat.

Sebuah bangunan bekas sekolah menunggang kuda di Antaviliai, Lithuania, 20 kilometer di luar ibukota Vilnius, diduga keras merupakan penjara rahasia CIA. Di sini disebutkan dilakukan penyiksaan tahanan tersangka teroris Al Qaida. Selain di Lithuania, CIA dilaporkan punya penjara rahasia di Rumania dan Polandia, dua negara lain anggota Uni Eropa.

Jerman mempersiapkan upacara kenegaraan buat menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo. Di jantung Eropa dia menyisakan waktu tidak barang sehari. Jokowi terutama membidik kerjasama pendidikan kejuruan buat calon tenaga kerja muda. Dengan cara itu sang presiden ingin menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Namun Jokowi tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari isu Lingkungan dan Hak Azasi Manusia. Selama kunjungannya di Berlin sang presiden diiringi aksi demonstrasi berbagai kelompok, antara lain organisasi lingkungan Rettet den Regenwald. Sementara International People Tribunal 65 menyerahkan petisi yang berisikan tuntutan kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu HAM masa lalu.

Agenda serupa juga menantinya di Istana Bellevue, saat bertemu dengan Presiden Jerman, Joachim Gauck. Gauck yang bekas pendeta itu membahas hak minoritas dan hubungan antar agama di Indonesia. Ia juga menyentil sang presiden ihwal hukuman mati. Jokowi berkilah Indonesia sedang dalam darurat narkoba

Setelah bertemu Gauck, Jokowi bergegas menemui Kanselir Angela Merkel yang terpaksa menunggu selama tiga menit di kantor kekanseliran di Berlin. Bersama perempuan paling berkuasa di Bumi itu Jokowi membahas berbagai kerjasama ekonomi, terutama pendidikan vokasi dan juga isu terorisme.

Namun serupa dengan Gauck, Merkel turut membahas "kasus HAM di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua." Soal isu pembantaian 1965, Jokowi akhirnya angkat bicara ketika sudah tiba di London. "Saya belum memutuskan apa-apa," ucapnya membantah klaim Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan.

Tanpa membuang banyak waktu presiden beserta rombongan langsung terbang ke London, lalu Belgia dan Belanda dengan selang waktu satu hari. Di Eropa Jokowi membidik perjanjian perdagangan bebas yang ia canangkan akan selesai dalam dua tahun. Selain kerjasama pendidikan vokasi dengan Jerman, Jokowi juga menggandeng Inggris untuk membenahi industri kelautan.

Saat ini Amerika Serikat memperkerjakan hingga 900.000 aparat kepolisian. Jumlah tersebut membengkak sejak dekade 1990an. Pada saat itu di AS berkecamuk perang obat bius antara kepolisian dan kartel narkoba. Sejak saat itu setiap tahun satuan khusus kepolisian yang bernama SWAT diterjunkan sebanyak 50.000 kali dalam setahun dari yang sebelumnya cuma 3000.

Untuk memperkuat kepolisian dalam perang narkoba pemerintah AS di era Presiden Bill Clinton mengesahkan National Defence Authorisation Act yang antara lain mencantumkan "program 1033." Butir tersebut mengizinkan kepolisian lokal mendapat peralatan militer semisal senapan serbu, baju pelindung atau bahkan kendaraan lapis baja dan senjata pelontar granat.

Antara 2002 hingga 2011 pemerintahan federal AS telah mengucurkan dana sebesar 35 miliar Dollar atau sekitar 450 triliun Rupiah kepada polisi lokal untuk perang melawan obat bius dan terorisme. Yayasan American Civil Liberties Union (ACLU) mencatat nilai perlengkapan militer yang digunakan polisi meningkat dari 1 juta Dollar di tahun 1990 menjadi 450 juta di tahun 2013.

Tapi perang narkoba ikut meracuni mentalitas aparat keamanan AS. Polisi yang dulunya bekerja untuk melayani warga, kini menjadi serdadu dengan tugas membunuh. Tidak heran jika kasus penembakan oleh polisi meningkat tajam. Tahun 2015 silam polisi AS menembak mati 90 orang yang tidak bersenjata tanpa alasan jelas.

Pertengahan tahun lalu Presiden Barack Obama mengeluhkan betapa "perlengkapan militer justru membuat polisi merasa seakan-akan menjadi tentara pendudukan dan ini bertentangan dengan peran melindungi warga." Namun demikian gagasan demilitarisasi kepolisian selama ini selalu menemui perlawanan di parlemen dan senat, terutama berkat lobi industri senjata.

Celakanya program 1033 sering disalahgunakan. Departemen Kepolisian di Watertown, sebuah kota kecil berpenduduk 22.000 jiwa di Connecticut, misanya beberapa tahun silam mendapat kendaraan lapis baja MRAP yang didesain untuk melindungi serdadu dari jebakan ranjau di pinggir jalan. Untuk itu kepolisian lokal cuma membayar 2800 Dollar. Ironisnya Watertown tidak pernah mencatat kasus jebakan ranjau

Demam militer juga melanda kepolisian lokal di kota-kota kecil Amerika. Kepolisian di Bloomington, Georgia, yang berpenduduk cuma 2700 orang saat ini memiliki empat senjata pelontar granat. Situasi itu diperburuk dengan pendekatan kepolisian terhadap kaum minoritas hitam yang cendrung bias rasial. Menurut ACLU kaum Afrika-Amerika adalah yang paling sering menjadi korban brutalitas kepolisian.

Januari silam polisi di negara bagian Iowa menurunkan tim bersenjata lengkap untuk menyerbu sebuah rumah. Misi mereka adaah mencari benda curian seharga 1000 Dollar AS. Ketika diketahui pemilik rumah yang berkulit hitam tidak bersalah dalam kasus tersebut, polisi lalu memublikasikan catatan kriminal mereka untuk membenarkan penyerbuan.

Polisi berdalih perlengkapan militer dibutuhkan untuk melindungi warga dari kejahatan berat semisal penembakan massal. Namun brutalitas aparat keamanan yang dalam banyak kasus sering disisipi bias rasial memicu ketegangan sipil di seantero negeri. Komunitas kulit hitam sampai-sampai membuat gerakan sipil bernama "black lives matter".

Ironisnya kepolisian juga kerap menindak keras demonstran yang turun ke jalan buat menentang brutalitas aparat keamanan. Dalam berbagai aksi protes seperti di Ferguson atau Phoenix, polisi menangkap aktivis dan bahkan wartawan. Terebih sebagian besar perwira yang terlibat dalam penembakan terhadap warga sipil divonis bebas oleh pengadilan.