Serangan drone yang membunuh tiga jihadis asal Inggris di Suriah picu perdebatan panas di London. Serangan itu timbulkan konfrontasi antara kepentingan keamanan nasional dengan aturan hukum. Perspektif Grahame Lucas.
Foto: picture-alliance/dpa/Bae Systems
Iklan
Menteri Pertahanan Michael Fallon mengauki adanya daftar nama teroris yang berniat menyerang pemerintah. Termasuk di dalamnya nama ratusan ekstrimis yang hengkang dari Inggris untuk bergabung dengan Islamic State atau ISIS di Suriah. Salah satu nama yang paling beken adalah “Jihadi John” warga Inggris yang dijuluki penjagal brutal sejumlah sandera ISIS.
Mohammed Emwazi alias Jihadi JohnFoto: Reuters//SITE Intel Group
Pertanyaannya: apakah ada alterntif? Apakah seorang Perdana Menteri dapat mengambil resiko tanpa mempedulikan saran dari kepala bidang keamanan kabinet? Apakah dia boleh mengambil resiko terjadinya serangan teror di negaranya? Jawabannya: Tidak!
Kira semua tahu betapa mematikannya Islamic State. Dan kita semua tahu ISIS berniat menghancurkan negara Barat. Tidak diragukan lagi, inilah keputusan paling sulit yang diambil seorang pimpinan pemerinatah. Posisi pemerintah, dipandang dari sudut ancaman terrnyata, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Grahame Lucas kepala redaksi South-East Asia DW
Tapi pihak oposisi Partai Buruh di Inggris juga memiliki hak untuk meminta penjelasan. Sebab, jika aksi pembunuhan terarah menggunakan drone jadi kejadian sehari-hari, dengan basis informasi rahasia yang hanya diketahui kelompok penguasa, hal itu akan memicu preseden buruk.
Yang lebih penting lagi, pemerintah di London jangan berusaha bersembunyi di belakang apa yang disebut pertimbangan keamanan nasional, dan menolak mengungkapkan informasi yang mengarah kepada keputusan itu.
Lima Negara Asia Penyumbang Terbesar Serdadu ISIS
Diperkirakan sebanyak 1000 orang asal Asia berperang di bawah bendera Islamic State. Indonesia dan Cina perlahan menjadi lahan subur buat perekrutan gerilayawan IS, dengan Malaysia sebagai persinggahan.
Foto: Graham Denholm/Getty Images
Cina
Sebanyak 300 warga Cina telah bergabung dengan ISIS, kata Meng Hongwei, Menteri Ketertiban Umum. Kebanyakan termasuk kelompok etnis minoritas muslim, Uighur. Uniknya, 'relawan' negeri tirai bambu itu berangkat ke Suriah lewat Malaysia. "Mereka menggunakan Malaysia sebagai terminal," ujar Meng.
Foto: Getty Images
Indonesia
Hingga akhir tahun lalu pemerintah di Jakarta mencatat 60 WNI yang diduga kuat hijrah ke Suriah demi ISIS. Baru-baru ini 16 orang dikabarkan menghilang dari rombongan wisata saat berkunjung ke Turki. Mereka pun diyakini sengaja memisahkan diri untuk menyebrang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.
Foto: Anwar Mustafa/AFP/Getty Images
Pakistan
Negeri di jantung Asia Selatan ini paling banyak menyumbangkan serdadu buat ISIS. Tercatat sebanyak 330 warga Pakistan bergabung dengan Islamic State di Suriah. NATO juga memastikan, ISIS banyak melakukan upaya perekrutan di wilayah kesukuan yang terletak di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Mereka terutama mendekati klan setempat atau bekas gerilayawan Taliban.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Guez
Afghanistan
Hindukush sejatinya termasuk negara yang dihindari Islamic State lantaran keberadaan Taliban. Namun menurut laporan militer Amerika Serikat, belakangan kelompok teror pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi itu mulai merambah ke Afghanistan dengan merekrut kelompok pecahan Taliban. Hingga Desember tahun lalu pemerintah di Kabul mencatat 23 warganya hijrah ke Suriah demi ISIS.
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Khaliq
Australia
Tahun lalu sebanyak 90 warga negara Australia terbang ke Suriah buat bergabung dengan ISIS, kata Jaksa Agung George Brandis. Secara keseluruhan, kontingen Australia yang bekerja untuk Islamic State berjumlah 250. Canberra berupaya mencegah eksodus warganya dengan memberlakukan undang-undang baru yang melarang warganya berpergian ke wilayah tertentu tanpa izin, antara lain Raqqa, Suriah.
Foto: Graham Denholm/Getty Images
5 foto1 | 5
Komisi parlemen yang biasanya berunding secara rahasia harus punya peluang untuk mengkaji ulang keputusan tersebut. Hanya dengan cara itu publik bisa diyakinkan, bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan semena-mena dengan melanggar hak rakyat. Kita tidak boleh membiarkan perang melawan ISIS justru merusak pilar demokrasi.