Donald Trump presiden terpilih AS pertanyakan politik Taiwan yang sudah berlangsung empat dekade. Trump tegaskan tidak perlu berpegang pada politik selama ini tentang "satu Cina".
Iklan
Presiden terpilih AS Donald Trump dalam wawancara dengan Fox News hari Minggu kemarin mengatakan, ia tidak merasa "terikat pada kebijakan satu Cina". Kecuali jika AS mencapai kesepakatan baru dengan Cina mengenai hal-hal lainnya, termasuk perdagangan.
Global Times Cina beberapa jam kemudian setelah wawancara mempublikasikan sebuah komentar yang,menyebut Trump "naiv". Media Cina juga memperingatkan Trump hari ini, bahwa kebijakan "satu Cina" tidak bisa dinegosiasikan lagi. Jika politik itu disangkal, hal tersebut bisa memicu Beijing mengalihkan sokongannya, dan mendukung musuh-musuh AS.
Trump sudah menyulut kemarahan Cina, Jumat, 2 Desember silam karena melakukan pembicaraan per telefon dengan Presiden Taiwan Tsai Ing Wen. Beijing menganut politik, Taiwan termasuk wilayahnya yang membelot, dan siapapun yang beranggapan berbeda dianggap sebagai menghina.
Trump dekati Taiwan?
Pembicaraan telefon antara Trump dan Presiden Tsai Ing Wen adalah kontak pertama antara presiden atau presiden terpilih AS dengan Taiwan dalam kurun waktu sekitar 40 tahun terakhir. Adalah Presiden AS Jimmy Carter yang mengubah kebijakan diplomatik AS tahun 1979, dengan mengakui Taiwan sebagai bagian dari "satu Cina".
Dengan pernyataan lewat Fox News, Trump melontarkian sinyal, bahwa politik peninggalan era Carter akan diubah. Menyangkut pernyataan terkhir Trump dalam wawancara dengan Fox News kemarin, pemerintah Cina belum memberikan reaksi resmi.
Setelah pembicaraan telefon pertama antara Trump dan presiden Taiwan, Gedung Putih yang saat ini masih di bawah kendali Obama mengontak pemerintah di Beijing dan menekankan, bahwa bagi Washington kebijakan yang berlaku tetap "satu Cina". Gedung Putih juga memperingatkan, semua kemajuan dalam hubungan Cina-AS bisa terkena dampak negatif akibat berkobarnya isu Taiwan. Posisi itu tetap dipertahankan pemerintah di bawah Obama yang akan segera mengakhiri jabatannya, setelah pernyataan terakhir Trump dalam wawancara Fox News.
Inilah Wajah Kabinet Donald Trump
Perlahan kabinet pemerintahan baru AS di bawah Donald Trump mulai terbentuk. Mereka berasal dari jantung konservatisme Partai Republik yang berisi bankir Wall Street atau bekas capres yang menolak mengakui teori Evolusi.
Foto: Getty Images/D. Hauck
Wakil Presiden: Mike Pence
Pence (57) telah malang melintang di dunia politik AS. Sempat aktif sebagai pengacara dan pembawa acara radio konservatif, ia lalu bekerja selama 12 tahun di parlemen sebelum menjadi gubernur di negara bagian Indiana 2013 silam. Pence menolak hak aborsi dan pernikahan sesama jenis. Ia menyebut dirinya seorang kristen yang taat, konservatif dan kader sejati Partai Republik.
Foto: Reuter/S. Morgan
Menteri Pertahanan: James Mattis
Selama 44 tahun berkarir di militer, Mattis (66) membangun reputasi sebagai "anjing gila" dan "rahib pendekar." Ia memimpin Komando Pusat AS hingga 2013 silam dan menjadi tokoh kunci dalam perang di Irak dan Afghanistan. Mattis adalah serdadu profesional. Boleh jadi ia adalah satu di antara sedikit aktor rasional di antara anggota kabinet Trump yang pekat ideologi konservatif.
Foto: picture alliance/AP Photo
Jaksa Agung: Jeff Sessions
Senator Alabama ini adalah anggota pertama Kongres yang mendukung Trump. Sessions (69) menolak imigrasi dan legalisasi mariyuana. Berbagai dakwaan rasisme, termasuk kesaksian bekas rekan kerja tentang celotehan Sessions bahwa menurutnya kelompok rasis Ku Klux Klan sebenarnya "baik, sampai saya mengetahui mereka menghisap ganja," melumat peluangnya menjadi hakim federal tahun 1986.
Foto: Getty Images/AFP/J. Samad
Menteri Keamanan Dalam Negeri: John Kelly
Hingga pensiun Januari 2016 silam, Kelly (66) adalah jendral marinir yang paling lama aktif dalam sejarah AS. Sebagai kepala komando selatan AS, ia bertanggungjawab atas operasi militer di Amerika Tengah dan Selatan, termasuk mengawasi penjara teror Guantanamo di Kuba. Putra tertua Kelly tewas terbunuh dalam perang Afghanistan tahun 2010 lalu.
Foto: picture-alliance/AP Photo/M. Balce Ceneta
Menteri Perumahan: Ben Carson
Carson, pakar bedah saraf dari Michigan, terjun ke panggung politik sebagai rival Trump dalam konvensi Partai Republik. Selama kampanye ia kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial. Carson tidak mengakui teori evolusi atau perubahan iklim. Soal asuransi terjangkau buat warga miskin di AS, ia mengatakan "Obamacare adalah hal paling buruk yang pernah terjadi di negeri ini sejak zaman perbudakan."
Foto: Getty Images/C. Somodevilla
Menteri Perdagangan: Wilbur Ross
Investor dan bekas bankir Wall Street ini mencetak uang dengan cara merestrukturisasi perusahaan yang nyaris bangkrut dan kemudian menjualnya kembali. Ia juga gemar berspekulasi dengan menanam uang pada bank-bank bermasalah Eropa selama krisis keuangan 2008. Ross adalah pendukung Trump paling vokal dan meyakini Amerika membutuhkan "pendekatan yang baru dan lebih radikal."
Foto: picture-alliance/newscom/J. Angelillo
Menteri Keuangan: Steven Mnuchin
Setelah lama bekerja di Goldman Sachs, Mnuchin (53) membentuk dana investasi hedge fund dan mencetak jutaan Dollar AS dengan membeli dan menjual kembali kredit perumahan yang macet selama krisis 2008. Ia juga gemar berinvestasi pada produksi film di Hollywood. Mnuchin antara lain ingin memangkas pajak untuk pelaku bisnis dan kelas menengah.
Foto: picture-alliance/AP Photo/C. Kaster
Menteri Perhubungan: Elaine Chao
Chao pernah tercatat sebagai perempuan berlatarbelakang Asia pertama yang terpilih dalam kabinet pemerintahan AS saat menjabat menteri tenaga kerja di era George W. Bush. Chao (69) yang bermigrasi dari Taiwan pada usia delapan pernah bekerja di sektor perbankan dan sebagai direktur Korps Perdamaian.
Foto: picture-alliance/AP Photo/C. Kaster
Menteri Luar Negeri?
Sepuluh nama diisukan masuk dalam nominasi calon menteri luar negeri AS di pemerintahan Trump. Selain bekas capres Mitt Romney yang menyebut kandidat Partai Republik itu sebagai "tukang tipu" selama masa kampanye, Trump juga mempertimbangkan pensiunan jendral David Patreus, bekas kepala komando AS di Irak dan Afghanistan serta Rudy Giuliani, bekas gubernur New York.
Foto: Picture-Alliance/dpa/A. Guerrucci
9 foto1 | 9
Trump kritik terbuka Cina
Dalam wawancara itu, Trump juga secara lugas mengkritik Cina. Tepatnya ia mengkritik kebijakan mata uang Cina, aktivitas Cina di Laut Cina Selatan, dan sikap Beijing dalam konflik Korea Utara. Trump menekankan, apakah ia melakukan pembicaraan telefon dengan pemimpin Taiwan atau tidak, bukan urusan Beijing.
Trump menambahkan, "Sejujurnya, saya pikir malah sangat tidak menghormati, jika saya tidak menerima telefon itu." Trump disebutkan merencanakan untuk menominasikan Gubernur Iowa, Terry Branstad, yang terkenal "berteman" dengan Cina, untuk jadi duta besar AS berikutnya di Cina.
Tapi menurut kalangan dekatnya, Trump juga mempertimbangkan John Bolton, yang mengusulkan sikap lebih keras terhadap Beijing, untuk menduduki posisi penting di Departemen Luar Negeri. Dalam artikel yang dimuat Wall Street Journal Januari lalu, , Bolton mengatakan presiden AS berikutnya harus mengambil tindakan lebih keras untuk menghentikan agresi militer Cina di Laut Cina Selatan.
ml/as (ap, afp, dpa)
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Konflik Laut Cina Selatan menjadi ujian terbesar Cina buat menjadi negara adidaya. Meski bersifat regional, konflik itu mendunia dan mengundang campur tangan pemain besar, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.
Foto: Getty Images/R. Pudyanto
Bersekutu dengan Rusia
Cina sendirian dalam konflik seputar Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Kecuali Rusia yang rutin menggelar latihan militer bersama (Gambar), negeri tirai bambu itu tidak banyak mendulang dukungan atas klaim teritorialnya. Terutama karena klaim Beijing bertentangan dengan hukum laut internasional.
Foto: picture-alliance/AP Images/Color China Photo/Z. Lei
David Versus Goliath
Secara umum Cina berhadapan dengan enam negara dalam konflik di Laut Cina Selatan, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunai dan Filipina yang didukung Amerika Serikat. Dengan lihai Beijing menjauhkan aktor besar lain dari konflik, semisal India atau Indonesia. Laut Cina Selatan tergolong strategis karena merupakan salah satu jalur dagang paling gemuk di dunia dan ditengarai kaya akan sumber daya alam.
Foto: DW
Diplomasi Beton
Ketika jalur diplomasi buntu, satu-satunya cara untuk mengokohkan klaim wilayah adalah dengan membangun sesuatu. Cara yang sama ditempuh Malaysia dalam konflik pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, Cina lebih banyak memperkuat infrastruktur militer di pulau-pulau yang diklaimnya.
Foto: CSIS, IHS Jane's
Reaksi Filipina
Langkah serupa diterapkan Filipina. Negara kepulauan itu belakangan mulai rajin membangun di pulau-pulau yang diklaimnya, antara lain San Cay Reef (gambar). Beberapa pulau digunakan Manila untuk menempatkan kekuatan militer, kendati tidak semewah Cina yang sudah membangun bandar udara di kepulauan Spratly.
Foto: CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
Di Bawah Naungan Paman Sam
Filipina boleh jadi adalah kekuatan militer terbesar selain Cina dalam konflik di perairan tersebut. Jika Beijing menggandeng Rusia, Filipina sejak dulu erat bertalian dengan Amerika Serikat. Secara rutin kedua negara menggelar latihan militer bersama. Terakhir kedua negara melakukan manuver terbesar dengan melibatkan lebih dari 1000 serdadu AS.
Foto: Reuters/E. De Castro
Indonesia Memantau
Indonesia pada dasarnya menolak klaim Cina, karena ikut melibas wilayah laut di sekitar kepulauan Natuna. Kendati tidak terlibat, TNI diperintahkan untuk sigap menghadapi konflik yang diyakini akan menjadi sumber malapetaka terbesar di Asia itu. Tahun lalu TNI mengerahkan semua kekuatan tempur milik Armada Barat untuk melakukan manuver perang di sekitar Natuna.
Foto: AFP/Getty Images/J. Kriswanto
Bersiap Menghadapi Perang
TNI juga membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menangkal ancaman dari utara. Komando tersebut melibatkan lusinan kapal perang, tank tempur amfibi dan pesawat tempur jenis Sukhoi.
Foto: Getty Images/R. Pudyanto
Indonesia Tolak Klaim Cina
Cina berupaya menjauhkan Indonesia dari konflik dengan mengakui kedaulatan RI di kepualuan Natuna dan meminta kesediaan Jakarta sebagai mediator. Walaupun begitu kapal perang Cina berulangkali dideteksi memasuki wilayah perairan Natuna tanpa koordinasi. Secara umum sikap kedua negara saling diwarnai kecurigaan, terutama setelah Presiden Jokowi mengatakan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum
Foto: Getty Images/R. Pudyanto
AS Tidak Tinggal Diam
Pertengahan Mei 2015 Kementrian Pertahanan AS mengumumkan pihaknya tengah menguji opsi mengirimkan kapal perang ke Laut Cina Selatan. Beberapa pengamat meyakini, Washington akan menggeser kekuatan lautnya ke Armada ketujuh di Pasifik demi menangkal ancaman dari Cina.