1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Kontroversi Turki di Uni Eropa

14 Desember 2004

Tema Turki dan permohonannya menjadi anggota Uni Eropa, masih tetap merupakan sorotan harian-harian Jerman dan internasional. Mayoritas penduduk di Uni Eropa, sejauh ini masih tetap menolak keanggotaan Turki dalam Uni Eropa.

PM Turki, Erdogan dan Kanselir Jerman, Schröder
PM Turki, Erdogan dan Kanselir Jerman, SchröderFoto: AP

Indikasi paling jelas terlihat di Jerman dan Perancis, dua negara yang dapat dianggap pimpinan Uni Eropa, dimana dalam jajak pendapat terbaru, lebih dari 55 persen penduduknya menyatakan menolak. Menjelang KTT Uni Eropa untuk memutuskan dimulainya perundingan dengan Turki, menyangkut permohonannya, terutama partai oposisi uni Kristen Jerman CDU/CSU, memanfaatkan tema ini untuk menarik simpati para pemilih. Harian Tagesanzeiger-TAZ yang terbit di Berlin menulis analisis mengenai tema tsb :

Harus kembali diingatkan, bahwa dalam KTT Uni Eropa akhir pekan ini, yang akan diputuskan adalah mengenai dimulainya perundingan permohonan Turki, untuk menjadi anggota. Bukannya keputusan penerimaan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Desakan partai oposisi uni Kristen di Jerman, CDU/CSU agar perundingannya menghasilkan keputusan mengambang, dan pada akhirnya hanya menawarkan "kemitraan khusus" kepada Turki, merupakan hal yang sulit dipahami. Sebab Turki sudah lama menjadi anggota NATO, Dewan Eropa dan anggota OECD. Juga dengan Uni Eropa sudah menjalin kerjasama erat di bidang kesepakatan pajak dan bea. Jadi apalagi yang dapat ditawarkan dari "kemitraan khusus" yang diusulkan partai oposisi uni Kristen di Jerman ?

Harian Stuttgarter Nachrichten menyoroti diskusi di Jerman, menyangkut permohonan Turki menjadi anggota Uni Eropa sbb :

Baik koalisi pemerintahan Jerman SPD dan Partai Hijau, maupun partai oposisi uni Kristen CDU/CSU, sam-sama memainkan kartu yang salah. Di satu pihak, partai oposisi uni Kristen di Jerman, sudah melontarkan janji, jika dalam pemilu tahun 2006 terpilih menjadi partai pemerintah, akan melakukan segala cara, untuk mencegah keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Secara politik, janji itu salah besar. Sebab yang melaksanakan perundingan dengan Turki bukan Berlin melainkan Brussel. Di pihak lainnya, janji terlalu bersemangat dari kanselir Schöder dan menlu Fischer, kelihatanya tidak serius. Momentum untuk debat serius, bagi penerimaan dan penolakan keanggotaan Turki, sudah lewat. Yang salah adalah semua pihak yang terlibat, dan bukan hanya kesalahan pemerintah di Berlin saja.

Harian Der Tagesspiegel yang terbit di Berlin menulis :

Barang siapa mengkaitkan masalah permohonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa, dengan tema-tema peka seperti kriminalitas dan Islamisme, seperti partai uni Kristen CDU/CSU di Jerman, hal itu hanya akan menegaskan kekuatan mereka hanya ditopang prasangka dari kelompok kecil. Bermain dengan tema sentimen semacam itu, akan membawa partai oposisi pada kesulitan. Hanya partai yang ingin tetap menjadi oposisi, dapat saja terus memprovokasi masalah Turki, tanpa perlu khawatir rusaknya citra diplomatik di masa depan. Partai yang yakin akan memenangkan pemilu, harus bersikap seolah-olah mereka sudah menjadi kepala pemerintahan, ketika berhadapan dengan para negarawan dari Ankara.

Harian Perancis HarianLe Figaro yang terbit di Paris, menyoroti perdebatan bagi dimulainya perundingan keanggotaan dengan Turki sbb :

Masalah Turki tetap merupakan tema utama perdebatan. Yang amat mengherankan, tema ini bukan hanya dibahas di Parlemen Eropa atau dewan menteri Eropa saja, yang pekan ini memang menggelar sidang. Akan tetapi di hampir semua lembaga Uni Eropa. Padahal tema terpentingnya adalah masalah lain. Yakni, apa sebenarnya yang ada di balik proyek tsb? Menyangkut hal apa sebetulnya proyek perluasan ini ? Mengapa perluasan Uni Eropa yang dilaksanakan belum lama ini malahan membuat orang semakin bingung dan prosedurnya semakin tidak transparan? Warga Uni Eropa tidak bisa diajak terus menerus menghadapi situasi yang membingungkan. Hari ini Turki, besok atau lusa mungkin calon anggota lainnya yang dipersoalkan.

Harian Perancis lainnya, La Charente Libre mengomentari :

Jajak pendapat menunjukan, warga di Jerman dan Perancis, mayoritasnya menolak keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Tapi juga Uni Eropa akan terus mengikuti secara intensif, perkembangan di Turki pada tahun-tahun mendatang. Akan tetapi kewaspadaan dan berbagai persyaratan yang lebih ketat saja tidak cukup. Sebab kecil kemungkinannya, usulan alternatif "kemitraan khusus" akan diterima secara resmi. Persyaratan yang lebih ketat, memang tidak dapat menenangkan publik yang cemas. Akan tetapi paling tidak menunjukan, bahwa para politisi tidak sepenuhnya tuli menanggapi ketakutan tsb.