Kesepakatan moratorium atom yang tercapai antara Korea Utara dan AS dalam perundingan di Beijing, dua setengah bulan setelah pergantian pimpinan oleh Kim Jong Un, dipuji oleh para pihak yang terlibat perundingan. Moratorium itu juga berlaku bagi peluncuran roket jarak jauh, ujicoba nuklir serta pengayaan Uranium. Demikian ditegaskan kantor berita resmi Korea Utara KCNA.

Sekjen PBB, Ban Ki Moon mengharapkan, kesepakatan itu akan memberikan kontribusi bagi terciptanya kawasan bebas senjata atom di semenanjung Korea.

Perwakilan pemerintah Cina, Jepang dan Korea Selatan menyatakan optimisenya, menanggapi rencana Korea Utara menghentikan program atom yang kontroversial.

Jurubicara kementrian luar negeri di Beijing, Hong Lei hari Kamis (01/03) menyatakan, AS dan Korea Utara memberikan kontribusi berharga, untuk memelihara perdamaian serta stabilitas di semenanjung Korea.

Sementara menlu Jepang, Koichiro Gemba menilai kesepakatan itu sebagai hal positif. Tapi di sisi lainnya, Tokyo juga menunggu dilakukannya aksi kongkrit. "Target  kami tidak berubah, yakni penutupan semua fasilitas nuklir Korea Utara atau yang terkait dengan itu", tegas Gemba.

Imbalan janji bantuan

Sebagai imbalan dari kesepakatan moratorium, Washington menjanjikan akan memberikan bantuan pangan sebanyak 240.000 ton. Jika diperlukan, juga dapat dikirimkan bantuan lanjutan. AS juga mengisyaratkan, siap menggelar perundingan berikutnya, bagi pencabutan sanksi terhadap Pyongyang.

Sesuai kesepakatan di Beijing, juga terbuka kemungkinan bagi para inspektur badan energi atom internasional-IAEA untuk kembali melakukan pemeriksaan di reaktor atom Yongbyon.

Washington menegaskan, akan terus memantau dengan seksama pimpinan baru Korea Utara. Penilaian akan ditentukan oleh tindakan yang dilaksanakan. "AS masih tetap mencemaskan sikap Korea Utara dalam skala luas," kata menlu Hillary Clinton di depan komite parlemen.

Tahun 2005 Pyongyang berjanji akan menghentikan program atomnya. Untuk itu, diberikan rangsangan berupa imbalan bantuan ekonomi dan pelonggaran sanksi diplomatik. Tapi pada kenyataannya kesepakatan tidak pernah diterapkan. Bahkan pada tahun 2006 dan 2009, Korea Utara melakukan dua kali ujicoba senjata nuklir.

Agus Setiawan (rtr,afp,dpa,ap)

Editor : Hendra Pasuhuk