Banyak Pejabat dan Politisi Disebut Terlibat Korupsi E-KTP
10 Maret 2017
Banyak nama-nama pejabat dan politisi yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi E-KTP yang kini digelar KPK. Belum tentu semua nama yang disebut terlibat.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Iklan
Puluhan nama pejabat dan politisi teras disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi proyek kartu identitas penduduk - elektronik atau E-KTP. Di antaranya ada nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Menteri Dalam Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi, Mantan Ketua DPR Marzuki Ali, Gubernur Jawa Tengah saat ini Ganjar Pranowo.
Belum tentu semua nama-nama itu dapat dibuktikan terlibat korupsi di pengadilan. Namun banyaknya politisi dan pejabat yang disebut-sebut terlibat dan nilai kerugian negara yang mencapai Rp 2,3 triliun, mencatat sejarah baru kasus-kasus korupsi besar di Indonesia.
Yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK baru dua orang, yaitu Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri yang saat itu bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
KPK sudah memperingatkan agar tidak terjadi guncangan politikFoto: Gacad/AFP/Getty Images
Dalam surat dakwaan yang dibacakan hari Kamis (9/3) juga disebut-sebut nama Ketua Umum Golkar saat ini, Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua DPR. Pada saat kasus korupsi itu bergulir, Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Sebelum menggelar kasus ini di pengadilan, KPK sudah memperingatkan agar tidak terjadi goncangan politik, karena banyak "nama besar" yang akan disebut.
Menurut KPK, kasus korupsi E-KTP melibatkan sekitar 80 konspirator dan beberapa perusahaan besar. Proyek itu dianggarkan di parlemen dengan dana total Rp. 5,9 triliun.
Setya Novanto, namanya disebut-sebut memegang peran penting dalam proyek E-KTPFoto: Reuters/S. Kurniawan/Antara
Dari anggaran tersebut, sekitar setengahnya direncanakan untuk pembuatan sistem E-KTP, sedangkan sisanya, sekitar Rp 2,6 triliun, rencananya akan dibagikan kepada para politisi dan pejabat untuk memenangkan tender dan memuluskan pencairan anggaran.
Hingga kini, sudah ada sembilan politisi yang membantah terlibat dalam korupsi E-KTP, antara lain Ketua DPR Setya Novanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Korupsi E-KTP menjadi ujian baru bagi pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi anti-korupsi.
Transparency International tahun lalu menempatkan Indonesia di peringkat 90 dari 176 negara, jauh dari target Indonesia untuk mencapai peringkat ke 50 pada tahun 2016.
Koruptor Paling Tamak Dalam Sejarah
Hampir tidak ada diktatur di dunia yang tidak menilap uang negara. Tapi ketika sebagian puas dengan vila atau jet pribadi, yang lain rakus tanpa henti. Berikut daftar koruptor yang paling getol mengumpulkan uang haram
Foto: AP
#1. Soeharto, Indonesia
Selama 32 tahun berkuasa di Indonesia, Suharto dan keluarganya diyakini menilap uang negara antara 15 hingga 35 miliar US Dollar atau sekitar 463 trilyun Rupiah. Jendral bintang lima ini lihai menyembunyikan kekayaannya lewat berbagai yayasan atau rekening rahasia di luar negeri. Hingga kini kekayaan Suharto masih tersimpan rapih oleh keluarga Cendana
Foto: picture alliance/CPA Media
#2. Ferdinand Marcos, Filipina
Ferdinand Marcos banyak menilap uang negara selama 21 tahun kekuasaanya di Filipina. Menurut Transparency International, ia mengantongi setidaknya 10 milyar US Dollar. Terutama isterinya, Imelda, banyak menikmati uang haram tersebut dengan mengoleksi lebih dari 3000 pasang sepatu. Imelda kini kembali aktif berpolitik dan ditaksir memiliki kekayaan sebesar 22 juta USD
Foto: picture-alliance/Everett Collection
#3. Mobutu Sese Seko, Zaire
Serupa Suharto, Mobutu Sese Seko berkuasa di Zaire selama 32 tahun. Sang raja lihai memainkan isu invasi negara komunis Angola untuk mengamankan dukungan barat. Ketika lengser, Mobutu Sese Seko menilap hampir separuh dana bantuan IMF sebesar 12 milyar US Dollar untuk Zaire dan meninggalkan negaranya dalam jerat utang.
Foto: AP
#4. Sani Abacha, Nigeria
Cuma butuh waktu lima tahun buat Sani Abacha untuk mengosongkan kas Nigeria. Antara 1993 hingga kematiannya tahun 1998, sang presiden meraup duit haram sebesar 5 milyar US Dollar atau sekitar 66 trilyun Rupiah. Sesaat setelah meninggal, isterinya lari ke luar negeri dengan membawa 38 koper berisi uang. Polisi kemudian menemukan perhiasan senilai jutaan dollar ketika menggeledah kediaman pribadinya
Foto: I. Sanogo/AFP/Getty Images
#5. Slobodan Milosevic, Serbia
Slobodan Milosevic yang berkuasa di Serbia antara 1989-1997 dan kemudian Yugoslavia hingga 2000 tidak cuma dikenal berkat serangkaian pelanggaran HAM berat yang didakwakan kepadanya, melainkan juga kasus korupsi. Selama berkuasa Milosevic diyakini menilap uang negara sebesar 1 milyar US Dollar atau sekitar 13 trilyun Rupiah.
Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb
#6. Jean-Claude Duvalier, Haiti
Selama 15 tahun kekuasaannya di Haiti, Jean-Claude Duvalier tidak cuma bertindak brutal terhadap oposisi, tetapi juga rajin mengalihkan uang negara ke rekening pribadinya di Swiss. Saat kembali dari pengasingan 2011 silam, Duvalier didakwa korupsi senilai 800 juta US Dollar.
Foto: picture-alliance/AP/Dieu Nalio Chery
#7. Alberto Fujimori, Peru
Alberto Fujimori berkuasa selama 10 tahun di Peru. Buat pendukungya, dia menyelamatkan Peru dari terorisme kelompok kiri dan kehancuran ekonomi. Tapi Fujimori punya sederet catatan gelap, antara lain menerima uang suap dan berbagai tindak korupsi lain. Menurut Transparency International ia mengantongi uang haram sebesar 600 juta US Dollar atau sekitar 8 trilyun Rupiah.
