Survei yang diselenggarakan Transparansi Internasional, sebuah organisasi non pemerintah global yang mempelajari penyuapan di seluruh dunia, kelihatannya menghancurkan harapan bahwa “Musim Semi Arab” akan menghasilkan pemerintahan dan dunia usaha yang lebih bersih di wilayah itu.

Publik Arab yang terus frustasi atas masalah korupsi bisa melemahkan upaya pemerintah untuk mengembalikan stabilitas politik, dan pada saat bersamaan juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

Korupsi Naik

Dari empat Negara yang mengalami pergantian pemerintahan dalam musim semi Arab, mayoritas responden di tiga Negara -- Mesir, Tunisia dan Yaman -- merasa bahwa tingkat korupsi naik selama dua tahun terakhir, demikian diperlihatkan oleh hasil survey tersebut.

Di Mesir, 64 persen mengatakan bahwa korupsi memburuk, di Tunisia proporsinya bahkan 80 persen. Kecuali di Libya, di mana hanya 46 persen mengatakan bahwa negara itu semakin korup.

78 persen responden di Mesir mengatakan bahwa polisi korup atau bahkan korup secara ekstrim. 65 persen menilai para hakim korup, sementara 45 persen masyarakat menganggap militer sebagai lembaga yang korup. Kepresidenan adalah satu diantara lembaga yang paling dihormati di seluruh negeri, namun presiden Mohamed Mursi pekan lalu terjungkal.

Survei itu juga memperlihatkan berkembangnya kekecewaan masyarakat di banyak negara-negara Arab yang tidak mengalami revolusi tapi ikut mengalami ketegangan akibat musim semi Arab.

Di Libanon, 84 persen menilai bahwa korupsi memburuk selama dua tahun terakhir, di Maroko 56 persen sementara di Irak angkanya mencapai 60 persen.

Sebagai perbandingan, di Yordania persepsi bahwa korupsi memburuk diamini oleh 39 persen masyarakat, sementara 44 persen mengatakan bahwa praktek penyuapan masih sama seperti sebelumnya.

Perlu Reformasi

Christoph Wilcke, direktur Transparansi Internasional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara mengatakan, polisi, hakim dan partai politik di negara-negara Arab perlu direformasi untuk meraih kembali kepercayaan dari masyarakat.

Dalam gejolak sosial dan ekonomi menyusul musim semi Arab, bagaimanapun, pemerintah punya waktu dan energi yang sedikit untuk melakukan reformasi semacam itu.

“Ada kontradiksi antara kebijakan dengan retorika,” kata Wilcke.

Sebagai contoh, dalam usaha untuk menarik investasi asing, pemerintah Mesir berdamai dengan beberapa bekas anggota rezim diktator Husni Mubarak yang telah dihukum karena tuduhan korupsi, tambah dia.

ab/hp (rtr,ap,afp)