1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Ekonomi

Korupsi, PHK dan Resesi: Kenapa Libanon Terancam Bangkrut?

25 Desember 2019

Demonstrasi massal iringi kemunduran ekonomi di Libanon. Tanpa bantuan luar, pemerintah diyakini tidak mampu membayar utang negara pada Maret 2020 mendatang. Ironisnya tawaran dana hibah dari Eropa ditolak. Apa pasal?

Aksi demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat keamanan di depan Istana Negara di Beirut, Libanon.
Aksi demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat keamanan di depan Istana Negara di Beirut, Libanon.Foto: Reuters/M. Azakir

Panik menjalar dari sebuah grup WhatsApp usai seorang anggotanya mengaku ingin bunuh diri lantaran tidak mampu menafkahi keluarga. Di kota Sidon, seorang pendeta menyarankan jemaatnya untuk menumpuk bahan pangan karena "bencana kelaparan" yang kian mendekat.

Menjelang pergantian tahun, perekonomian Libanon yang tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya, mulai ambruk secara perlahan. Devaluasi mata uang Lira memicu kerusuhan yang memaksa bank-bank nasional membatasi jumlah penarikan uang tunai.

Banyak yang meyakini tanpa bantuan luar negeri, Libanon tidak akan mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo pada bulan Maret 2020 mendatang.

Dipicu korupsi dan salah urus

Krisis ekonomi yang mendera negeri di tepi barat Jazirah Syam itu membuat sebagian besar masyarakat frustasi. Mereka turun ke jalan dalam protes massal mengecam praktik korupsi dan kegagalan pemerintah membina perekonomian negeri.

Baca juga: Perdana Menteri Libanon Saad Hariri Mundur

Maka ketika seorang pria mengadukan nasib ke sebuah grup WhatsApp sembari mengaku ingin bunuh diri lantaran himpitan keuangan, anggota grup yang lain ramai-ramai menggalang donasi untuk membantunya. Mereka menempatkan iklan di media sosial dan menawarkan donatur akses untuk mengawasi penggunaan uang tersebut.

Grup tersebut merupakan sarana warga mengorganisir aksi demonstrasi terhadap pemerintah. Di bulan ketiga sejak protes massal berkecamuk, kondisi ekonomi kian runyam yang ditandai dengan maraknya pemotongan gaji, PHK dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dilanda resesi signifikan

Kementerian Keuangan Libanon bahkan menuduh bank-bank nasional "memendam" gaji pegawai negeri sipil karena menetapkan pembatasan jumlah penarikan tunai. Adapun Bank Dunia mencatat, Libanon dilanda resesi sebesar lebih dari 0,2 persen menjelang pergantian tahun.

"Kita berada di dalam situasi di mana masyarakat tidak mampu lagi membeli makanan untuk anak-anaknya atau membayar sewa rumah," kata Mohamed Shkeir, mahasiswa Arsitektur di Beirut. Dia termasuk insiator penggalangan dana untuk pria yang mengaku ingin bunuh diri di WhatsApp.

Pria itu dikabarkan menolak menerima uang sumbangan. Sebab itu Shkeir kini mengalokasikan uang sumbangan untuk membantu 54 keluarga yang mengalami rawan pangan. Aksi solidaritas semacam itu kini menjalar bak jamur di musim hujan di seluruh Libanon. Warga yang masih mampu, menyumbang seadanya untuk membantu satu sama lain.

Restoran-restoran misalnya menawarkan makanan gratis dan toko roti mengundang mereka yang lapar untuk datang. Beragam grup di media sosial dibentuk untuk mengumpulkan sumbangan, termasuk dari kaum diaspora di luar negeri. Sekelompok pekerja IT bahkan mengembangkan aplikasi khusus untuk mengkoordinasikan bantuan bagi kaum miskin.

Baca juga:KTT Pemimpin Muslim di Malaysia Terseret Konflik Politik di Timur Tengah 

Budaya saling membantu itu diklaim sudah mendarah daging di Libanon dan ikut membantu warga melewati beragam krisis, termasuk perang saudara selama 15 tahun atau serangan udara Israel yang melumpuhkan infrastruktur negeri dan menghentikan kegiatan perekonomian.

Tolak bantuan pembangunan dari Prancis

Libanon tergolong negara paling korup di dunia. Menurut Indeks Anti Korupsi yang dirilis Transparency International, jiran Israel itu bertengger di urutan 138 dari 180 negara. Partai politik, parlemen, kepolisian dan lembaga-lembaga publik tercatat paling banyak diduga menyelewengkan uang negara.

Diduga, budaya itu pula yang menyeret Libanon ke jurang krisis dan menghalangi upaya pemulihan. Fenomena itu muncul belum lama ini ketika Perancis ingin turun tangan meredakan situasi perekonomian dan sekaligus menjaga stabilitas di kawasan.  

Paris yang merawat pengaruh besar di Libanon menawarkan bantuan pembangunan senilai USD 11 miliar, dengan syarat pembenahan transparansi keuangan publik. Namun tawaran itu dibiarkan tak terjawab oleh pemerintah dan parlemen. "Bisa kah Anda percaya mereka menolak bantuan itu?" tanya seorang bankir lokal kepada The Guardian. "Bagaimana kita bisa kehilangan arah seperti ini?"

rzn/as (ap, rtr, guardian)