Satu-satunya figur politisi yang masuk dalam susunan Kabinet Kerja terbaru Jokowi-JK adalah  Idrus Marham. Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mundur dari kabinet karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur di Pilkada Jatim.

Nama Idrus sebenarnya sudah digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK sejak menteri perindustrian Kabinet Kerja Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Partai Golkar.  Saat itu nama doktor ilmu politik Universitas Gadjah Mada itu sudah dituliskan akan menggantikan Khofifah berdasarkan surat keputusan Golkar  pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, akhir Desember.  Dengan masuknya nama Sekjen Golkar tersebut di kabinet, maka ada dua menteri Jokowi dari Partai Golkar yang memiliki posisi rangkap .

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan masuknya nama Idrus dalam kabinet tak lepas dari pemilihan presiden 2019.

"Strategi untuk lebih memastikan bahwa Golkar nanti betul-betul solid mendukung Jokowi dalam pilpres 2019,” ujar Sebastian kepada Tempo Online.

Dengan masuknya Idrus, maka jatah Golkar di Kabinet Jokowi menjadi tiga kursi. Selain Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga berasal dari Golkar. Pada Pemilihan Presiden 2014 lalu, Golkar lengket dengan kubu Prabowo Subiyanto. Namun sejak Kongres 2016, ketika Airlangga terpilih sebagai ketua umum, Golkar kian merapat ke Jokowi.

Kalkulasi panjang Jokowi

Seusai pelantikan Idrus Marham di Istana Negara, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa ia sudah mempertimbangkan banyak hal saat memutuskan sejumlah nama baru dalam kabinetnya. "Yang ditanya kok pertimbangan semua. Ya banyak saya kira pertimbangan. Soal apa yang sudah kita putuskan itu sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang," kata Jokowi seperti dikutip Antara.

Selain strategi jangka panjang, tentu ada pertimbangan lain ketika menempatkan Idrus dalam posisi yang akan diembannya tak kurang dari dua tahun. Idrus yang mengaku cocok dengan Jokowi berjanji akan memperkuat Kabinet Kerja dengan fokus mengurangi angka kemiskinan. "Prestasi pemerintahan Jokowi dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Turun 1,2 juta atau setara 0,6 persen dari keseluruhan yang ada. Tentu prestasi yang dicapai Mbak Khofifah akan kita tindaklanjuti. Sekarang ini masih ada 101 juta," ujar Idrus seperti dikutip dari Merdeka. 

Kerja genting saat waktu singkat

Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai meski Idrus memiliki latar belakang organisasi yang matang, namun tugasnya di kementerian sosial sangat krusial terlebih ketika dikaitkan dengan data PBI (Penerima Bantuan Iuran). Data tersebut mendesak untuk segera diperbaharui mengingat PBI akan menjadi basis bagi seluruh kementerian yang ada untuk memberikan bantuan sosial bagi KPM (keluarga penerima manfaat).

“Walau sepintas kelihatan mudah, tetapi di sana (kementerian sosial) ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan," ungkap Saleh menjelaskan kepada Kompas. “Sayangnya, data PBI ini masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan kami, ada banyak warga masyarakat yang semestinya layak dan pantas mendapat bansos, ternyata tidak terdaftar dan terkesan terlupakan," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Reshuffle kali ini adalah pergantian ke tiga selama periode pemerintahan Jokowi-JK. Selain Idrus Marham, Jokowi juga melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki yang digeser menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hasyim Muzadi yang tutup usia beberapa waktu lalu. Pejabat negara lain yang dilantik Presiden adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara yakni Marsekal TNI Yuyu Sutisna. 

ts/hp (DPA, Tempo, Antara, Kompas.com)