Perselisihan KPK versus Polri memasuki babak selanjutnya. Setelah Bambang dan Pandu, kini Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim. Sementara itu Istana Negara mengutus tim tujuh buat mengurai konflik.
Iklan
Aroma tak sedap berembus dari Istana Negara. Di tengah perselisihan maut antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Indonesia, beredar isu Presiden Joko Widodo akan segera melantik Budi Gunawan sebagai kapolri baru, pada Senin (26/01/15).
Bisa dipastikan isu tersebut cuma isapan jempol belaka, tapi memperjelas betapa gentingnya suasana di Jakarta.
Istana Negara saat ini telah mengutus tim independen buat mengurai kericuhan antara dua lembaga tersebut. Tim yang dipimpin oleh bekas Wakapolri Oegroseno itu beranggotakan sederet pakar hukum ternama, antara lain Jimly Asshidique dan bekas ketua umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.
"Kami diminta memberikan masukan terkait dengan masalah dan hubungan antara KPK dan Polri, termasuk juga personel Polri dan KPK yang menghadapi proses hukum. Kami diundang atas pribadi," ujar Jimly Asshidique, kepada Tempo.
Oegroseno dkk. dituntut mencari jalan keluar dari kisruh tak berujung antara dua lembaga negara itu. Namun begitu hingga kini tim tujuh belum mendapat mandat resmi dari Istana Negara. Sebab itu Jimly Asshidique meminta presiden menerbitkan Keppres sebagai landasan hukum.
Kriminalisasi KPK Berlanjut
Pembentukan tim tujuh adalah langkah positif pertama yang diambil Istana Negara sejak kisruh bermula awal Januari silam. Sebelumnya Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, mendulang hujan kritik lantaran sejumlah komentarnya yang dinilai berat sebelah dan cendrung memojokkan KPK.
Sementara itu, gelombang tudingan terhadap pimpinan KPK terus bergulir. Setelah Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus perampasan saham, kini Abraham Samad juga terancam nasib serupa.
Mabes Polri mengatakan pihaknya menerima laporan ihwal pertemuan Samad dengan sejumlah tokoh senior PDIP saat penjaringan calon wakil presiden tahun lalu. Samad juga dituding menawarkan bantuan kepada Emir Moeis, politisi PDIP yang sedang berpekara dengan KPK.
Bambang Widjojanto sendiri telah melayangkan surat pengunduran diri sementara selama kasusnya masih berproses.
KPK tidak tinggal diam. Kuasa hukum Bambang, Usman Hamid, mengatakan pihaknya akan melaporkan balik politisi PDIP, Sugianto Sabran, ke mabes polri. Sabran adalah tokoh yang melaporkan Bambang ke Bareskrim.
rzn/yf (ap,rtr,tempo,antara)
Cara Jerman Kontrol Korupsi dan Pemborosan Dana
1714 Friedrich Wilhelm I memerangi korupsi di Jerman dengan mendirikan badan pengawas keuangan negara. Di masa Hitler badan itu disalahgunakan. Sekarang namanya Bundesrechnungshof dan menjadi lembaga penting di Jerman.
Foto: picture alliance / dpa
Kemewahan dan Kebangkrutan
Friedrich Wilhelm I (1688-1740) mewarisi negara yang bangkrut dari ayahnya tahun 1713. Ayahnya yang penguasa Prusia membangun istana mewah, mengadakan pesta besar dan membiayainya dengan uang negara. Semuanya hanya untuk bisa bersaing dengan raja-raja lain di Eropa. Rakyatlah yang harus menanggung semuanya, dengan membayar pajak yang kian lama kian tinggi.
Foto: picture alliance / dpa
Belajar Sejak Dini
Friedrich Wilhelm I sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk jabatan penguasa. Sejak umur 15 tahun ia ikut rapat wakil berbagai badan negara, dan perembukan tentang strategi perang. Sejak dini ia sadar, bahwa Prusia miskin. Di luar ibukota Berlin kelaparan, penyakit pes dan kehancuran karena perang merajalela.
Foto: public domain
Harus Berhemat
Friedrich Wilhelm I menjual segala sesuatu yang dianggapnya tidak perlu, yaitu perhiasan, alat makan dari perak, mebel, kuda. Prinsip utama: hemat, efisien, pengawasan keuangan. November 1714 ia menddirikan badan yang independen dan netral untuk mengontrol keuangan negara. Foto: dokumen pendirian badan tersebut.
Foto: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
"Petugas Negara Yang Utama"
Demikian anak Friedrich Wilhelm I menyebut dirinya. Ia lebih dikenal sebagai Friedrich der Große (Friedrich Yang Agung). Ia tidak menggunakan badan pengawas yang didirikan ayahnya. Ia mengontrol sendiri keuangan negara dan pergi ke pelosok negeri untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam beberapa ratus tahun setelahnya, badan penawas keuangan kadang berperan signifikan kadang tidak.
Foto: picture-alliance/akg-images
Sempit, Gelap dan Tidak Sehat
Tempat kerja pemeriksa keuangan sangat sederhana. Ruang kerja kian lama kian sempit, karena data yang harus diperiksa semakin banyak. Tahun 1920-an sudah ada aliran listrik. Tapi pekerja badan ini tidak boleh menggunakannya. Jadi mereka menggunakan lampu gas. Alasannya: harus hemat.
Sistem gaji masa Prusia tidak kenal persamaan gaji. Sebagian besar pekerja badan pengawas terpaksa bekerja sampai meninggal dunia. Itu dianggap kewajiban bagi negara. Cuti musim panas adalah mode jaman modern. Pertengahan abad ke-19 hanya pekerja kehakiman dan pendidikan yang bisa mengambil cuti. Lagipula gaji pekerja badan pengawas terlalu kecil untuk membayar perjalanan wisata.
Foto: Sammlung Kreissparkasse Köln/DW/K. Jäger
Disalahgunakan NAZI dan Hitler
Di masa NAZI dan Hitler, badan pengawas keuangan kehilangan fungsi sepenuhnya. Ketika Perang Dunia II dimulai, badan itu jadi pemberi saran bagi administrasi di daerah-daerah pendudukan baru. Ketika memeriksa kamp konsentrasi Lodz di Polandia, para pemeriksa keuangan menetapkan para tahanan Yahudi harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja paksa.
Foto: picture-alliance/akg-images
Struktur Pekerja Yang Homogen
Ketika Jerman terpecah, di Jerman Timur terbentuk ABI dan SFR sebagai badan pengawas keuangan. Sementara di Jerman Barat namanya: Bundesrechnungshof. Di tahun 1950-an, pemeriksa keuangan pasti pria. Ia berpendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Ia juga berpengalaman bertahun-tahun, dan mulai bekerja di badan itu pada usia menengah. Perempuan bekerja sebagai penulis atau pembersih kantor.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Kritik dan Teguran
Bundesrechnungshof pernah menegur Angkatan Bersenjata, Bundeswehr, karena memproduksi sendiri krem, pil, pasta gigi dan balsam, dan tidak membeli produk yang lebih murah, yang ada di pasaran. Teguran terakhir: panser, helikopter dan senapan milik Bundeswehr sudah terlalu tua, rusak dan tidak bisa membidik tepat dalam pertempuran.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Menyinggung Kementrian dan Membuat Jengkel Pembayar Pajak
Jalan-jalan di Jerman dinilai buruk, ibaratnya permukaan bulan, karena banyak yang rusak. Penutupan jalan karena konstruksi sering terjadi, jembatan juga sering rusak. Banyak hal dinilai mahal dan tak berguna. Laporan tahunan badan pengawas keuangan Bundesrechnungshof memaparkan kasus-kasus penggunaan dana yang salah. Itu menyinggung kementrian dan membuat jengkel pembayar pajak.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Hadiah Kecil
Taat aturan dan ekonomis. Itulah peraturan utama pengawasan dana profesional. Pengontrol keuangan independen, netral dan obyektif. Bundesrechnungshof juga bekerjasama dengan badan serupa di negara-negara lain. Hadiah-hadiah kecil, yang terutama datang dari Asia dan Eropa Timur, disimpan di arsip badan tersebut.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Badan Penting Negara
Bundesrechnungshof hanya bisa memeriksa sebagian kecil masalah keuangan. Sejak berdiri 1959, badan itu jadi bagian penting demokrasi di Jerman. Tetapi ia bukan kekuatan keempat di negara, di samping badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan keuangan mereka serahkan kepada parlemen, Bundestag. Laporan mereka merujuk pada kesalahan, tapi tidak selalu ada konsekuensi.