Komisi Pemilihan Umum, KPU, menolak tudingan adanya manipulasi Daftar Pemilih Tetap atau DPT di sejumlah daerah. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari mengatakan, Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan KPU sudah valid. Ia meminta semua pihak yang memiliki data Daftar Pemilih berbeda duduk bersama KPU untuk mencocokan data yang dimiliki, demi mengkahiri polemik ini.

Kisruh DPT dipicu oleh dugaan kecurangan dalam DPT di pilkada ulangan di Madura yang dihembuskan mantan Kapolda Jawa Timur Herman Surjadi Sumawiredja. Sejumlah Parpol, seperti PDIP, kemudian melansir temuan DPT bermasalah dari sejumlah kota di Jawa Timur.

Belakangan isu ini menjadi salah satu tema yang diusung sejumlah partai politik dalam kampanye terbuka. PDIP berniat menggalang pertemuan dengan sejumlah ketua umum Parpol untuk menyikapi masalah ini. Sementara Partai Gerindra mendesakan penundaan Pemilu.

Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Arif Wibowo menegaskan, pihaknya tetap siap bekerjasama untuk mengklarifikasi masalah itu dengan KPU.

“Kita menemukan fakta fakta itu, sesuai dengan data yang kita punyai. Karena itu kita minta KPU, kalau itu dianggap bukan penggelembungan dan sebagainya, ya kita perbaiki kan sederhana. Kalau kemudian diajak untuk dicocokan, ya mari kita cocokan."

Sejak kasus DPT mencuat, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, mengaku telah menerima laporan ribuan DPT ganda, terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Umumnya, DPT itu bermasalah karena adanya nama dan Nomor Induk Kependudukan NIK ganda. Namun menurut anggota Bawaslu, Bambang Eka, secara keseluruhan masalah itu lebih karena persoalan teknis ketimbang sebuah kesengajaan untuk melalukan manipulasi.

Bagaimanapun menurut Bambang Eka, masih ada sisa waktu untuk meluruskan masalah ini, ketimbang memunculkan wacana menunda Pemilu.