Jika Putri Sheikha Hamda Alnehayan dan 7 putrinya datang ke Brussel, mereka tinggal di hotel mewah Conrad. Juga di tahun 2008. Mereka menyewa seluruh tingkat selama berbulan-bulan. 20 pembantu memenuhi kebutuhan mereka selama 24 jam, tanpa diberi makan, tanpa tempat tidur, tanpa izin tinggal dan tanpa izin kerja.

Keluarga Alneyahan termasuk yang paling berpengaruh di UEA. Sebelumnya mereka membeli klub sepak bola "Manchester City". Delapan putri keluarga itu kini dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan perdagangan manusia dan pelanggaran UU pekerjaan. Para pembantu juga harus tidur di lantai dan terus-menerus dimaki, kata Patricia Le Cocq dari organisasi HAM Myria. (Foto: Hotel Conrad)

Situasi mengenaskan itu terungkap setelah salah seorang pembantu lari dan melapor ke polisi. Pihak berwenang kemudian menemukan bukti pelanggaran di hotel itu, dan diajukan ke pengadilan. Tapi baru 9 tahun setelahnya 8 putri itu harus menghadap hakim. Pengacara keluarga kerajaan itu mengkritik bahwa pemeriksaan polisi tidak sesuai hukum. Oleh sebab itu kasus harus diproses melalui banyak tangan.

Penyebab lain, kasus semacam ini jarang diberitakan media. Demikian Nicholas McGeehan dari HRW. Ini bukan pertama kalinya, pembantu dibawa dari negara-negara Arab ke Eropa tanpa ijin kerja, kemudian dianiaya. Januari 2017, sebuah keluarga Dubai membawa 3 pembantu asal Filipina ke Wina. Mereka bekerja tanpa henti dan dicaci-maki jika melakukan kesalahan hingga mereka takut akan mengalami kekerasan.

Mereka juga lari dan menuntut majikan. Dengan bantuan organisasi HAM Austria kasus mereka bisa sampai ke pengadilan Straßburg. Tapi pengadilan menutup kasus karena tidak ada kemungkinan menang. Antara Austria dan Dubai tidak ada perjanjian yang mengatur masalah seperti ini. Dan yang bertanggungjawab sudah lama meninggalkan Austria. Foto: Gedung kehakiman Belgia, di sini kasus 8 putri diproses.

Organisasi HAM sudah lama mengecam perbudakan modern di negara-negara Teluk. Akibat kemiskinan, pria dan perempuan mencari pekerjaan kepada penyalur di negara asal, misalnya Bangladesh, India, Sri Lanka. Mereka dijanjikan gaji besar. Ketika tiba di Arab Saudi, Bahrain atau UEA mereka menghadapi realita hidup yang pedas. Foto: Pekerja imigran ilegal Indonesia bersiap untuk berangkat ke Arab Saudi

Banyak orang kaya Arab adakan perjalanan ke Eropa untuk berlibur, berobat atau bekerja. Perlakuan buruk mereka terhadap pembantu tidak melanggar hukum di negara asal, seperti selalu dikatakan 8 putri dari keluarga Alnehayan untuk membela diri, kata Patricia le Cocq. Tetapi itu melanggar UU di negara-negara Eropa. Karena para pembantu tidak punya ijin kerja, Myria menyebutnya "perdagangan manusia".

Kalau pengadilan memutuskan bersalah, 8 putri itu bisa divonis penjara atau ganti rugi. Tapi pelanggaran sudah terjadi 9 tahun lalu, sehingga hukuman bisa ringan. Selain itu, jika vonisnya penjara, diragukan bahwa pemerintah UEA akan menyerahkan 8 putri itu. Tapi HRW positif. Setidaknya kasus itu membuat orang lebih sadar akan pelanggaran HAM di negara-negara teluk. Penulis: N. Niebergall (ml/ap)

Perempuan Arab Saudi awalnya tidak diizinkan mengeyam pendidikan dasar. Hingga akhirnya sekolah khusus perempuan, Dar al-Hanan, dibuka tahun 1955. Namun butuh waktu hampir dua dekade bagi perempuan untuk bisa mendapat akses menuju perguruan tinggi, yakni Riyadh College of Education yang beroperasi tahun 1970.

Pada awal abad ke 21 perempuan untuk pertamakalinya mendapat Kartu Tanda Penduduk. KTP membantu kaum perempuan Saudi dalam kasus hukum seputar warisan atau properti. Awalnya perempuan harus mendapat izin dari wali laki-laki untuk mendapat KTP. Aturan tersebut dilonggarkan pada 2006 ketika perempuan bebas mendapat KTP tanpa izin walinya.

Pemerintah Arab Saudi secara resmi melarang pernikahan paksa pada 2005. Namun kontrak nikah antara calon pengantin pria dan orangtua perempuan masih marak dilakukan. Kontrak semacam itu mewajibkan perempuan menikahi pria pilihan orangtua.

Pada 2009 raja Abdullah mengangkat perempuan untuk jabatan tinggi di pemerintahan. Noura al-Fayez hingga kini adalah wakil Menteri Pendidikan Arab Saudi. Ia bertugas mengurusi pemberdayaan perempuan.

Keberadaan Noura al-Fayez di pucuk pemerintahan banyak mengubah nasib atlit perempuan Arab Saudi. Pada 2012 untuk pertamakalinya Riyadh mengizinkan perempuan mengikuti Olympiade di London. Salah satunya adalah Sarah Attar, atlit lari di cabang 800 meter. Sebelumnya Komite Olympiade Internasional diisukan bakal melarang keikutsertaan Arab Saudi jika Riyadh melarang partisipasi perempuan.

Setahun setelah Olympiade, pemerintah Arab Saudi untuk pertamakalinya mengizinkan perempuan menggunakan sepeda dan sepeda motor. Namun begitu kelonggaran tersebut bukan tanpa catatan. Perempuan hanya diizinkan bersepeda atau mengendarai sepeda motor di area rekreasional, diwajibkan mengenakan niqab dan didampingi wali pria.

Pada Februari 2013 Raja Abdullah melantik 30 perempuan untuk Majelis Syura, dewan pertimbangan Arab Saudi. "Perubahan ini harus dilakukan secara gradual," kata Abdullah tentang hak perempuan. Tidak lama setelah keputusan tersebut, perempuan diizinkan untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Pemilihan komunal 2015 di Arab Saudi ditandai dengan peristiwa bersejarah: untuk pertamakalinya perempuan diizinkan memilih dan dapat mencalonkan diri untuk jabatan publik. Sebagai hasilnya sebanyak 20 perempuan terpilih untuk berbagai jabatan di tingkat pemerintah kota.

Pada Februari 2017, bursa saham Arab Saudi menunjuk Sarah al-Suhaimi sebagai direktur. Putri bankir berusia 37 tahun ini ikut merangkai salah satu penawaran umum perdana paling akbar sejagad, yakni ketika perusahaan minyak negara Aramco melepas sebagian kecil sahamnya ke lantai bursa.

Pada 26 September 2017, pemerintah Arab Saudi mengumumkan perempuan akan diperbolehkan mengemudi mobil mulai bulan Juni 2018. Mereka nantinya tidak perlu meminta izin wali pria untuk mendapatkan surat izin mengemudi dan tidak perlu mengajak walinya untuk ikut menemani ketika mengemudi.

Tidak lama berselang, pada 29 Oktober 2017, otoritas olahraga Arab Saudi mengumumkan perempuan akan diizinkan untuk menginjakkan kaki di stadion olahraga. Tiga stadion yang tadinya hanya mengizinkan penonton laki-laki juga akan dibuka buat perempuan pada awal 2018.

Hukum baru dirancang untuk melindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat mengecek status pernikahannya online atau mendapatkan fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tidak sepenuhnya melindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus yang sangat terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami melakukan tindak kekerasan.