Presiden Nepal Ram Baran Yadav hari Minggu kemarin (03/05) menolak keputusan pemerintah yang dipimpin partai Maois untuk memecat panglima militer. Sikap presiden tersebut semakin mendorong Nepal ke arah krisis politik yang membahayakan proses perdamaian yang telah berlangsung dua setengah tahun terakhir.

Pertentangan dalam Koalisi

Televisi pemerintah Nepal melaporkan bahwa sebagai komandan tertinggi militer Nepal, Presiden Yadav mengirimkan surat kepada panglima Rukmangat Katuwal untuk tetap bertugas. Sebuah surat lainnya dikirimkan kepada Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal yang berisi informasi tentang keputusan presiden tersebut. Tetapi Dahal tidak bersedia menerima surat tersebut, demikian laporan televisi Nepal.

Presiden Yadav mengambil langkah tersebut, setelah 17 partai politik yang kini memiliki suara mayoritas di badan sementara pembuat undang-undang meminta presiden agar menghalagi pengambilan keputusan secara sepihak oleh kaum Maois. Partai paling penting yang berkoalisi dengan partai Maois, yaitu Partai Komunis Nepal-Persatuan Marxis-Leninis dengan 110 kursi di badan itu menyatakan, partai Maois memaksakan kehendaknya kepada partai-partai lain, walaupun partai komunis itu telah mengajukan usul alternatif untuk mengakhiri sengketa soal panglima militer Rukmangat Katuwal. Partai Komunis Nepal menambahkan, mereka akan menarik diri dari koalisi pemerintah karena partai Maois bermaksud menanamkan otokrasi.

Perpecahan dalam Kabinet

Hari Minggu pagi (03/05) pemerintah mengadakan sidang istimewa kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Dahal. Ia dulunya pemimpin pemberontak Maois, yang dikenal dengan nama panggilan Prachanda. Sidang itu ditujukan untuk mengambil keputusan tentang pemecatan panglima Katuwal.

Namun demikian, sejumlah menteri yang berasal dari empat partai lainnya keluar dari ruang sidang, setelah Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal menerangkan rencananya. Walaupun ada boykot dari menteri-menteri tersebut, para menteri dari partai Maois tetap memberikan suara untuk memecat panglima Katuwal dengan tuduhan membangkang dan tidak menjalankan perintah.

Demonstrasi Pendukung Kedua Kubu

Pernyataan pemecatan panglima Katuwal sudah diberikan Menteri Penerangan dan Komunikasi Krishna Bahadur Mahara. Jenderal Kul Bahadur Khadka akan menjadi pengganti sementara. Puluhan ribu pendukung partai Maois berdemonstrasi mendukung pemerintah, dengan menyatakan hal itu sebagai kemenangan supremasi rakyat.

Di samping itu juga terjadi demonstrasi puluhan ribu warga, yang menentang pemerintah di bawah pimpinan Partai Kongres Nepal, yang menjadi partai oposisi terbesar negara itu. Bentrokan antar kedua kubu juga terjadi di ibukota Kathmandu, walaupun tidak dalam skala besar.

Sengketa antara Menteri dan Militer

Hubungan antara militer dan Menteri Pertahanan Ram Bahadur Thapa, yang juga menjadi salah satu politisi Maois senior, sudah menegang sejak militer merekrut 3.000 tentara baru Juli tahun lalu. Waktu itu Menteri Pertahanan Thapa berusaha memblokir perekrutan, tetapi militer tetap menjalankannya setelah mahkamah tertinggi Nepal menyatakan perekrutan itu legal.

Pertikaian juga terjadi setelah menteri pertahanan itu memensiunkan delapan jenderal. Padahal markas pusat militer telah mengirimkan permintaan agar masa tugas delapan jenderal itu diperpanjang tiga tahun. Para jenderal itu menantang pemerintah di pengadilan, dan pengadilan memutuskan agar masa tugas mereka diperpanjang.

Integrasi Bekas Pemberontak

Analis politik berpendapat jika Rukmanat Katuwal tidak menjadi panglima lagi, maka proses pengintegrasian sekitar 19.000 bekas pejuang gerilya Maois ke dalam angkatan bersenjata negara dapat berlangsung lebih mudah. Proses pengintegrasian mereka selama ini ditunda, karena jenderal-jenderal tertinggi dalam militer menentang dan akibat sengketa antar partai politik. Selama masa pemberontakan kaum Maois yang berlangsung bertahun-tahun, sekitar 14.000 orang tewas sebelum kesepakatan perdamaian akhirnya ditandatangani November 2006 lalu.

Partai komunis sudah sejak lama termasuk dalam spektrum politik Nepal. Kaum Maois yang dulu memerangi pemerintah dan monarki, baru menjadi partai dalam proses perdamaian yang ditandatangani di bawah penengahan PBB.

Walaupun keluar sebagai partai terkuat dalam pemilu parlemen April 2008 lalu, partai Maois tetap tidak mendapat suara mayoritas untuk mampu mendirikan pemerintahan sendiri. Oleh sebab itu Perdana Menteri Dahal mengadakan koalisi dengan partai komunis moderat dan Partai Rakyat Madhesi. Dengan berdirinya pemerintahan tersebut, berakhirlah monarki yang telah berumur 240 tahun di Nepal.

ML/dpa/ap/rtr/afp

Ed.: Rizki Nugraha