Pengadilan pidana Thailand akan mengumumkan putusan dalam kasus pencemaran nama baik kerajaan yang menjerat mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra pada Jumat (22/08). Ini menjadi putusan pertama dari serangkaian kasus hukum yang tengah membayangi dinasti Shinawatra. 

Thaksin Shinawatra tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan Thailand, namun miliarder kontroversial berusia 76 tahun itu tetap berpengaruh dalam politik Thailand dan dianggap sebagai kekuatan di balik Partai Pheu Thai yang tengah berkuasa.

Thaksin didakwa menghina raja dalam sebuah wawancara pada tahun 2015 saat berada di pengasingan, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Ia membantah tuduhan dan menegaskan kesetiaannya kepada monarki.

Kasus ini bermula dari pengaduan militer pro-kerajaan yang menggulingkan Thaksin dan saudarinya, Yingluck, lewat kudeta 2006 dan 2014. Kasus Thaksin menjadi yang paling menonjol dari lebih 280 kasus serupa berdasarkan undang-undang penghinaan raja, yang menurut aktivis kerap disalahgunakan untuk membungkam oposisi.

Putusan terhadap Thaksin dijadwalkan seminggu sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan nasib putrinya, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, atas dugaan pelanggaran etika dalam percakapan telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen.

Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun di luar negeri untuk menjalani hukuman delapan tahun, yang dipangkas menjadi satu tahun oleh Raja Vajiralongkorn. 

Namun ia tak pernah masuk penjara, melainkan dirawat di rumah sakit polisi selama enam bulan sebelum bebas bersyarat. Bulan depan, Mahkamah Agung juga akan menentukan apakah masa rawat inap itu sah dihitung sebagai masa hukuman.

Baik jaksa penuntut maupun Thaksin dapat mengajukan banding terhadap putusan Jumat ini. Ketika ditanya tentang kasus tersebut dalam acara publik bulan lalu, Thaksin mengatakan: "Saya tidak khawatir”.

Pertaruhan dinasti politik dan dinamika politik Thailand kedepan

Keluarga Shinawatra telah bertahan melalui dua kudeta militer dan tiga putusan pengadilan yang secara kolektif menggulingkan tiga pemerintahan mereka dan lima perdana menteri.

Serangkaian putusan pengadilan ini dinilai menjadi tantangan besar bagi ketahanan politik keluarga Shinawatra, terlebih di tengah isu pemilu dini dan ekonomi lesu yang tengah dihadapi Thailand, serta membuka berbagai kemungkinan dalam politik Thailand.

Dinasti politik keluarga Shinawatra telah menjadi pusat perhatian selama dua dekade terakhir, dan kini terancam oleh kasus dugaan pelanggaran etika Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra serta potensi kembalinya sang ayah, Thaksin, ke penjara.

Vonis buruk bagi Paetongtarn, 39, dan Thaksin, 76, bisa melemahkan posisi politik keluarga dan berpotensi memicu pemilu dini, saat partai mereka, Pheu Thai, tengah mengalami penurunan dukungan dari warga Thailand. 

"Kemungkinan partai Pheu Thai akan kembali dominan sangat kecil,” kata Prinya Thaewanarumitkul, profesor hukum Universitas Thammasat.

Pemerintahan Paetongtarn sendiri tengah goyah, menunggu putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus, sementara ekonomi Thailand tengah dihantam utang, pariwisata yang lesu, hingga kekhawatiran investor. 

Terlebih saat Paetongtarn dituduh melanggar etika lewat percakapan bocor dengan mantan PM Kamboja Hun Sen saat ketegangan perbatasan memanas.

Pendahulu Paetongtarn, Srettha Thavisin, dipecat oleh pengadilan yang sama setahun lalu. Jika ia digulingkan, parlemen harus memilih perdana menteri baru dari daftar calon yang diajukan sebelum pemilu 2023. 

Di sisi lain, Partai Pheu Thai hanya menyisakan Chaikasem Nitisiri, seorang mantan menteri berusia 76 tahun yang kurang populer dan membutuhkan dukungan besar mengingat koalisi partai yang rapuh di parlemen. 

Sementara itu, terdapat sejumlah calon lainnya termasuk mantan menteri dalam negeri Anutin Charnvirakul, yang partainya keluar dari koalisi pemerintahan pada Juni lalu, serta mantan perdana menteri dan pemimpin kudeta Prayuth Chan-ocha, yang mundur dari politik dan kini menjadi penasihat kerajaan.

Partai oposisi People's Party yang menjadi mayoritas di Parlemen, memberi sinyal bisa mendukung Anutin jika ia sepakat menggelar pemilu awal dan reformasi konstitusi.

Meski berisiko, beberapa analis menilai Thaksin masih dilindungi elit konservatif yang ingin membendung oposisi progresif. "Kelompok konservatif telah memilih Thaksin,” kata Olarn Thinbangtieo dari Universitas Burapha. "Chaikasem kemungkinan dipilih sebagai perdana menteri sementara dan membubarkan parlemen di waktu yang tepat.

 

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
Editor: Rahka Susanto