Komisi luar negeri di parlemen Rusia memperingatkan, "awal baru" hubungan Rusia-Amerika Serikat yang dicetuskan pemerintahan di bawah Presiden AS, Barack Obama kini sudah "terkubur". Kritik pedas juga dilontarkan kementrian luar negeri Rusia terhadap "Magnitsky Act" yang dipublikasi oleh kementrian luar negeri AS. "Daftar hitam" itu mencantumkan sejumlah nama pejabat Rusia yang dituding bertanggung jawab atas tewasnya pengacara Sergej Magnitsky. Rusia menuduh publikasi ini sebagai "mencampuri urusan dalam negeri".

Mulai Jumat 12.04.2013, 18 pejabat Rusia yang dituding melanggar hak asasi manusia, terancam pembekuan rekening bank dan larangan memasuki AS. Sebagai reaksi atas langkah ini, hari Sabtu (13/04) Rusia mengeluarkan larangan memasuki Rusia bagi 18 warga AS yang dituding terlibat dalam penyiksaan di kamp tahanan Guantanamo atau melanggar hak-hak Rusia.

"Magnitsky Act" adalah UU yang ditandatangani Barack Obama Desember lalu dan berawal dari tewasnya Sergej Magnitsky di penjara Moskow. Magnitsky yang diduga tewas akibat penyiksaan, sebelumnya bekerja sebagai konsultan bagi sebuah perusahaan pengacara AS dan dana investasi barat, Hermitage Capital. Setelah berhasil membongkar sebuah skandal korupsi di lembaga pemerintahan Rusia, dia ditangkap dengan tuduhan melakukan penipuan pajak.

Terobosan dan Hukum Internasional

Direktur Andrei Sakharov-Center, Sergei Lukashewesky melihat "Magnitsky Act" sebagai terobosan dalam hukum internasional. "Menurut saya, UU ini menegaskan postulat bahwa HAM harus dipertahankan tanpa peduli perbatasan", ujarnya kepada Deutsche Welle. Dia menuntut agar Magnitsky Act ini dapat dicontoh. Rusia tidak merupakan satu-satunya negara dengan HAM yang buruk. Ide di belakang Magnitsky Act ini tidak boleh tercemar, tegas Lukashewesky. Tetapi ia juga mengkritik, daftar Magnitsky yang "tidak jujur". Karena seharusnya banyak pejabat Rusia yang tercantum dalam daftar itu.

Tak ada dampaknya bagi Kremlin

Juga Lew Ponomarjow, pemimpin gerakan Rusia "Bagi HAM" menganggap, Daftar Magnitsky tidak memuat pejabat tinggi Rusia, misalnya pemimpin Pengadilan Kota Moskow, Olga Jegorowa yang namanya seharusnya tercantum, kata aktivis tersebut kepada DW.

Namun terlepas dari berapa banyak nama tercantum dalam daftar itu, tidak akan ada dampak yang akan dirasakan Rusia. Demikian Ponomarjow. "Daftar ini atau yang lainnya tidak akan membuat pimpinan Rusia bertindak sesuai dengan prinsip negara hukum dan HAM", tambahnya. Tetapi secara umum Ponomarjow menganggap awal ini sebagai "langkah yang sepenuhnya positif".

Tidak begitu merusak hubungan

Sergei Utkin dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia juga berpendapat bahwa daftar AS itu kecil dampaknya. "Saya tidak begitu mengerti harapan penyusun daftar yang salah duga bahwa mereka bisa mempengaruhi kondisi di Rusia. Hal yang sama juga berlaku bagi kemarahan dari penentangnya", ujar pakar politik itu. Utkin yakin bahwa hanya ancaman sanksi terhadap Rusia akan membawa pengaruh lebih besar ketimbang sanksi terhadap individu.

Direktur Institut bagi Pengkajian Politik Internasional di Moskow, Jewgeni Minstshenko mengatakan, larangan Rusia terhadap sejumlah warga AS menunjukkan bahwa politisi Rusia tidak dapat menerima jika AS menganggap peradilan Rusia di bawah wewenangnya. Selain itu, daftar yang pendek itu memperlihatkan bahwa pimpinan AS tidak ingin merusak hubungannya dengan Kremlin.