Hubungan Turki dan Uni Eropa memburuk menyusul serangkaian insiden diplomatik di Belanda. Eskalasi berawal dari rencana Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu yang ingin berkampanye di Rotterdam pada Sabtu (10/3) untuk referendum konstitusi yang kontroversial karena memperkuat kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Namun kampanye yang diniatkan untuk warga negara Turki di Belanda itu dibatalkan sepihak oleh pemerintah kota Rotterdam karena masalah keamanan. Pasalnya Belanda hari Rabu (15/3) akan menggelar pemilihan legislatif. Cavusoglu sebelumnya sudah mengancam akan "menjatuhkan sanksi berat" jika Belanda menghalangi rencananya berkampanye.

Sontak cekcok antara dua negara memanas hanya dalam hitungan jam. Sebagai jawaban pemerintah di Den Haag melarang pesawat yang ditumpangi Cavusoglu mendarat. Hal tersebut menyulut emosi Erdogan. "Mereka adalah keturunan Nazi, mereka adalah kaum fasis. Sekarang kita lihat bagaimana pesawat kalian bisa mendarat di Turki!"

Pada Sabtu malam iring-iringan mobil Menteri Sosial Turki Fatma Betül Sayan Kaya yang datang lewat jalan darat dihadang kepolisian dan dikawal keluar dari Belanda.

Pada saat yang bersamaan ribuan demonstran pro Erdogan berkumpul di depan gedung konsulat Turki di Den Haag. Kepolisian membubarkan paksa aksi tersebut, antara lain dengan menggunakan meriam air.

Sebagai reaksi, Turki menutup gedung kedutaan besar Belanda di Ankara dengan alasan keamanan. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengancam akan membalas pengusiran menterinya dengan "cara yang paling berat." Sementara Erdogan mengatakan "mereka akan mendapat ganjaran yang sesuai."

Kini beberapa negara Eropa lain mengikuti langkah Belanda dengan melarang kampanye referendum Turki. Austria dan Swiss membatalkan lima acara kampanye. Menteri Dalam Negeri Austria Wolfgang Sobotka mengatakan pihaknya mengkaji penyusunan Undang-undang baru untuk melarang pejabat asing berpidato jika mengancam prinsip dasar Hak Azasi Manusia.

Sementara Kanselir Jerman Angela Merkel yang akan bertemu Erdogan pekan ini menyebut komentar pedas Ankara "tidak layak dikomentari" dan harus dihentikan.

Erdogan sedang bertaruh nasib lewat referendum konstitusi. Menurut berbagai jajak pendapat, sebagian besar penduduk Turki tidak mendukung konstitusi baru yang menanggalkan kekuasaan legislatif tersebut. Kini sang presiden mencoba menggunakan isu pertikaian dengan Eropa buat mendulang suara. "Saya akan mengajarkan kepada mereka apa artinya diplomasi," ujarnya.

rzn/yf (rtr,afp,dpa)