Para pemimpin Uni Eropa (UE) dan ASEAN memulai pertemuan puncak tatap muka pertama mereka di Brussel hari Rabu (14/12), memperingati 45 tahun hubungan diplomatik UE-ASEAN. Hadir antara lain Presiden Indonesia Joko Widodo, yang tiba malam sebelumnya di Belgia.

"Saya melihatnya sebagai peluang bagi UE dan ASEAN untuk berkomitmen pada kemitraan strategis mereka dan komitmen bersama untuk mengikuti tatanan internasional berbasis aturan di tengah ketegangan geopolitik saat ini," kata seorang pejabat UE kepada wartawan sebelum pembukaan KTT.

“Kami juga senang bahwa mitra ASEAN kami berbagi keprihatinan kami tentang agresi Rusia di Ukraina,” lanjut pejabat itu, seraya menambahkan bahwa Eropa juga perlu memperhatikan tantangan keamanan di Myanmar, Semenanjung Korea, dan Laut Cina Selatan.

Ketegangan geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik saat ini terutama muncul terkait dominasi Cina di kawasan dan ketidaknyamanan Eropa. Di tengah hubungan yang mendingin dengan Beijing itu, UE memandang peningkatan hubungan perdagangan dengan ASEAN sebagai prioritas utama.

Charles Santiago, ketua ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), kepada DW mengatakan, negara-negara di Asia membutuhkan penyeimbang terhadap pengaruh kuat Cina di kawasan, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan. Uni Eropa juga sedang berusaha meyakinkan ASEAN agar tidak menjalin hubungan yang lebih erat dengan Rusia.

Belum ada kesepakatan perdagangan bebas UE-ASEAN

Namun Charles Santiago menekankan, perjanjian perdagangan bebas antara UE dan ASEAN belum jadi topik utama di meja perundingan saat ini. "Eropa ingin mempertahankan hubungan dagangnya dengan ASEAN berdasarkan beberapa hal. Pertama, UE sedang mencari sumber bahan baku seperti litium, yang dapat disediakan ASEAN. Saat ini, setiap pembicaraan perdagangan akan lebih fokus untuk membatasi pengaruh Cina dan Rusia di kawasan," katanya.

ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga UE setelah AS dan Cina, dengan volume perdagangan barang mencapai lebih dari €215,9 miliar pada tahun 2021.

Produk kimia, mesin dan peralatan transportasi merupakan ekspor utama UE ke negara-negara ASEAN, sedangkan impor meliputi mesin dan peralatan transportasi, produk pertanian, tekstil dan pakaian jadi.

Kedua blok sudah memulai negosiasi perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2007, tetapi memilih membuat kesepakatan perdagangan bilateral lebih dulu. Menurut Komisi Eropa, perjanjian perdagangan dan investasi bilateral ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk perjanjian perdagangan UE-ASEAN di masa depan.

UE memulai negosiasi perdagangan secara individual dengan masing-masing negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia pada 2010, Vietnam pada 2012, Thailand pada 2013, Filipina pada 2015, dan Indonesia pada 2016. “Masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan di ASEAN, yang akan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dalam empat atau lima tahun ke depan, dan kami ingin menyelesaikan lebih banyak perjanjian perdagangan bilateral. Ini juga penting bagi kami untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan permintaan kami," kata seorang pejabat UE kepada wartawan.

Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen juga diharapkan mengajukan paket investasi UE untuk mengembangkan energi terbarukan, transportasi, sektor digital dan infrastruktur dengan negara-negara ASEAN, tambah pejabat itu.

Isu hak asasi manusia bukan prioritas

Organisasi hak asasi manusia telah mengeluarkan pernyataan yang meminta para pemimpin ASEAN untuk juga membahas masalah hak asasi manusia selama KTT. Kudeta di Myanmar dan pengesahan hukum pidana baru di Indonesia adalah dua dari beberapa masalah hak asasi manusia yang dihadapi negara-negara ASEAN.

Namun, menurut Charles Santiago, isu hak asasi manusia dan demokrasi tidak menjadi prioritas ketika perdagangan dan ekonomi menjadi agenda utama. "Demokrasi dikesampingkan, dan pemerintahan yang baik serta hak asasi manusia dikesampingkan, ketika prioritasnya adalah perdagangan," tegasnya.

"Baik itu ASEAN maupun Eropa, di tengah situasi geopolitik saat ini…memprioritaskan peningkatan hubungan perdagangan dan konektivitas menjadi agenda utama yang ingin didorong oleh kedua blok," tambahnya.

“Tapi mengenai Myanmar, saya berhubungan dengan seorang komisaris Eropa, fokus pada situasi di Myanmar dan pembicaraan tentang masa depan negara itu di ASEAN serta pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, tetap akan dilakukan dalam KTT di Brussel. Apakah itu akan mengarah pada kesepakatan akhir antara kedua blok, masih belum diketahui," kata Charles Santiago.

Pernyataan bersama UE-ASEAN diharapkan akan dikeluarkan setelah KTT dan akan fokus pada peningkatan hubungan multilateral.

(hp/as)