Keadaan darurat nasional selama satu tahun telah diumumkan. Mantan Jenderal Myint Swe ditunjuk sebagai penjabat presiden dan telah menyerahkan kendali kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing.

Truk tentara terparkir di depan Balai Kota di Yangon dan pasukan terlihat di ibu kota negara, Naypyitaw.

Brad Adams, Direktur Asia di Human Rights Watch, mengaku khawatir terhadap kondisi aktivis di dalam negeri. "Kami sangat prihatin dengan keselamatan dan keamanan para aktivis dan kritikus militer lainnya yang mungkin telah ditahan," katanya.

Beberapa orang merayakan kudeta militer

Para pendukung militer Myanmar mengibarkan bendera nasional dari atas truk, menyuarakan dukungan kudeta terhadap pemerintahan sipil.

Sebuah rekaman video yang diposting di media sosial menunjukkan kerumunan orang di pusat kota Myanmar merayakan pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

"Hari ini adalah hari di mana orang-orang bahagia," kata seorang biksu nasionalis kepada kerumunan pendukung militer dalam sebuah video yang dipublikasikan di Facebook.

Namun suasana di daerah lain dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, dan frustasi. "Saya marah. Saya tidak ingin kekuasaan militer lagi," kata Zizawah, yang tidak menyebutkan nama lengkapnya karena takut mendapat ancaman. "Cara mereka bertindak seperti diktator. Kita semua tahu siapa yang kita pilih."

Kekhawatiran investor asing

Perusahaan raksasa ritel Jepang, Aeon Co yang berencana membuka pusat perbelanjaan di Myanmar pada 2023, mengatakan bisa menghubungi karyawannya melalui internet. Namun belum bisa berbuat banyak terkait keberlanjutan bisnis mereka pasca kudeta militer.

"Kami belum membuat keputusan," ujarnya. "Untuk saat ini, kami hanya memantau situasi dengan cermat," kata juru bicara Aeon.

Sementara perusahaan pembuat suku cadang mobil Denso Corp mengatakan tengah berjuang untuk menjangkau seluruh staf setelah koneksi telepon dan internet terganggu. "Kami belum bisa menjalin kontak dengan mereka, jadi kami tidak tahu seperti apa situasinya," kata seorang juru bicara.

Perusahaan besar Jepang termasuk Kirin Holdings telah berbisnis di Myanmar sejak partai Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum pada 2015. Seorang juru bicara Kirin mengatakan sedang memantau situasi dan masih berencana untuk mengambil keputusan hingga akhir April terkait aktivitas bisnisnya di Myanmar.

Kirin tetap berada dalam "Daftar Kotor" perusahaan internasional yang menjalin bisnis dengan militer.

Pemerintah di seluruh dunia mengutuk kudeta militer Myanmar

Amerika Serikat (AS) menyerukan pemulihan demokrasi Myanmar setelah militer melakukan kudeta dan menangkap Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya. Amerika "akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Sedangkan Cina, yang kerap kali menentang intervensi PBB di Myanmar, menyerukan semua pihak untuk "menyelesaikan perbedaan".

"Cina adalah tetangga sahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat, di bawah kerangka konstitusional dan hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada Senin (01/02).

Lain halnya dengan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang mengatakan kepada wartawan bahwa Moskow mengikuti perkembangan di Myanmar, tetapi belum dapat berkomentar banyak.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "dengan keras" mengutuk penahanan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin lainnya. "Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Jepang, India, Turki, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel juga mengecam kudeta Myanmar dan mendesak militer untuk segera membebaskan Suu Kyi serta memulihkan demokrasi.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan "keprihatinan" seraya mendesak kedua belah pihak "menahan diri".

Di sisi lain, juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque mengatakan situasi di Myanmar adalah "masalah internal".

"Perhatian utama kami adalah keselamatan warga kami," katanya. "Angkatan bersenjata kami bersiaga jika kami perlu mengangkut mereka serta kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka jika perlu."

ha/hp (dpa, Reuters, AFP)