Amerika Serikat dan Indonesia bersama-sama menyandang atribut "negara demokrasi terbesar dunia", namun ada perbedaan besar antara keduanya. Amerika Serikat adalah pelopor utama sistem kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan Indonesia adalah negara muslim terbesar dunia yang lebih condong pada sistem ekonomi sosial.

Terutama setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS menggantikan Barack Obama, ketegangan politik antara kedua negara makin besar. Kebijakan Imigrasi Trump yang melarang warga dari beberapa negara Islam berkunjung ke daratan AS dikecam di Indonesia.

Politik "America first" yang dicanangkan Presiden Trump sebagai landasan utama politiknya justru diambat berbahaya bagi perdagangan dan investasi global. "Kami di Indonesia tidak berubah. Perubahan itu terjadi di sana. Itu sebabnya kami sekarang mau bertanya, apa kebijakan ekonomi kalian sekarang? Demokrasi yang bagaimana sekarang setelah Trump berkuasa?'," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam wawancara dengan kantor berita Reuters 31 Maret lalu. "Apa artinya 'America first'? Saya juga bisa mengatakan 'Indonesia first' jika kalian mengatakan 'America pertama'."

Indonesia adalah salah satu dari 16 negara yang sedang disorot pemerintahan Amerika Serikat, karena neraca perdagangan AS-Indonesia menunjukkan angka defisit bagi AS. Artinya, AS mengimpor barang dari Indonesia dengan nilai jauh lebih tinggi daripada ekspornya.

Trump menuduh negara-negara itu, terutama Cina dan Uni Eropa, melakukan perdagangan yang "tidak adil" dengan AS dan mengancam akan menjatuhkan sanksi. Pendekatan agresif Trump tidak disukai di Indonesia. "Sayangnya, saya melihat ada penolakan makin besar di pihak kita," kata seorang pejabat pemerintah senior Indonesia, yang menolak disebutkan namanya. "Dan itu menjadi perhatian khusus karena kita berada dalam daftar 16 negara yang akan diselidiki."

Pejabat itu mengatakan, sikap penolakan itulah yang antara lain menyebabkan pemerintah Indonesia bersikap keras terhadap perusahaan-perusahaan besar AS, termasuk Alphabet, induk poerusahaan Google dan Freeport-McMoRan, pemilik PT Freeport Indonesia.

Sengketa juga muncul dengan perusahaan pemeringkat JP Morgan, setelah perusahaan itu mengeluarkan laporan negatif tentang Indonesia.

"Ini adalah rangkaian peristiwa yang sangat disayangkan, dan isunya semua kebetulan berkaitan dengan Amerika," kata pejabat itu.

Wakil Presiden AS Mike Pence saat ini melakukan lawatan panjang ke Asia. Indonesia akan menjadi tujuan pemberhentian ketiga setelah Korea Selatan dan Jepang. Perusahaan-perusahaan AS yang sedang menghadapi masalah di Indonesia menolak memberikantanggapan resmi ketika dihubungi Reuters. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan: "Kunjungan ini (Mike Pence) sepenuhnya tidak berkaitan dengan negosiasi kami saat ini dengan pemerintah Indonesia."

Namun harian New York Times memberitakan, miliarder Carl Icahn, pemegang saham terbesar ketiga di Freeport dan sekarang menjadi penasihat khusus Presiden Trump, pernah menggambarkan taktik Jakarta soal kontrak pertambangan sebagai "tidak jujur dan merendahkan".

Presiden Joko Widodo dalam politik luar negeri dikenal lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi ketimbang pertimbangan geopolitik. Jokowi berusaha meningkatkan hubungan dagang dengan Cina, namun tetap menjaga jarak diplomatik dari Beijing.

Selama pemerintahan Barack Obama, Washington dan Jakarta telah menyepakati sebuah Kemitraan Strategis. Duta besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr mengatakan pekan lalu, kunjungan Wakil Presiden Mike Pence ke Jakarta mencerminkan komitmen kemitraan ini dan akan memperdalam hubungan ekonomi serta kerjasama keamanan regional.

hp/ap (rtr)