Jared Kushner, utusan sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meninggalkan Yerusalem pada Senin (17/8) tanpa membawa terobosan dalam upaya mengakhiri perang di Gaza.

Selama dua hari, ia menggelar pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan Hamas, tapi kedua pihak tetap bertahan pada tuntutan masing-masing.

Kushner bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sehari setelah mengadakan pertemuan dengan pemimpin politik Hamas di Mesir. Pertemuan itu dilakukan di tengah upaya menghidupkan kembali rencana perdamaian AS yang masih menemui jalan buntu. Di lapangan, Israel terus melancarkan serangan udara dan memperluas penguasaan wilayah di Gaza, sementara Hamas tetap menolak melucuti persenjataannya.

Kepada Fox News, Kushner menyebut pertemuannya yang berlangsung hampir empat jam dengan Netanyahu berjalan "baik". Ia juga mengatakan perwakilan Hamas menyampaikan "hal-hal yang tepat".

"Kita mungkin akan melihat kemajuan, Anda tahu, dalam waktu sesingkat 30 hari, semoga mulai menarik sebagian senjata dan, semoga, Anda tahu, menutup sebagian terowongan dalam 60 hingga 90 hari ke depan,” kata Kushner kepada Fox News.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Hamas telah menyetujui pelucutan senjata secara bertahap berdasarkan peta jalan 15 poin yang disusun Dewan Perdamaian. Rencana tersebut juga mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Hamas menyatakan menerima peta jalan itu. Namun, menegaskan pelaksanaannya bergantung pada langkah Israel untuk terlebih dahulu memenuhi komitmennya, termasuk menghentikan serangan militer dan menarik pasukan dari Gaza.

Netanyahu klaim ada kemajuan pembahasan rencana perdamaian Gaza

Di tengah proses tersebut, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Netanyahu dan perwakilan Dewan Perdamaian (Board of Peace) telah melakukan pembicaraan yang "mendalam dan konstruktif" di Yerusalem pada Senin (17/08).

"Telah disepakati untuk membentuk dua kelompok kerja, satu mengenai pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza, yang menurut Israel dan Dewan Perdamaian harus segera dilaksanakan dan diselesaikan sebelum rekonstruksi apa pun dilakukan di Gaza,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dilihat oleh Tania Krämer dari DW di Yerusalem.

"Kelompok kerja kedua akan berfokus pada sanitasi, air bersih, dan isu-isu kesehatan masyarakat lainnya bagi warga Gaza, yang juga berdampak pada warga Israel,” tambahnya.

AFP mengutip seorang pejabat Israel yang mengatakan bahwa Netanyahu juga meminta seorang jenderal AS mengawasi proses penyerahan senjata oleh Hamas. Mekanisme demiliterisasi Hamas, jadwal pelaksanaannya, serta nasib persenjataan yang diserahkan selama ini menjadi salah satu isu yang terus diperdebatkan dalam pembicaraan.

Sementara itu, kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat Dewan Perdamaian yang menggambarkan pertemuan dengan Netanyahu sebagai "panjang, mendalam, dan sangat produktif". Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai langkah selanjutnya, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Hingga kini, Dewan Perdamaian belum memberikan pernyataan resmi kepada publik.

Menteri Israel serukan lebih banyak ‘pembunuhan terarah' di Gaza

Di tengah pertemuan Netanyahu dan Kushner, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai sorotan setelah menyerukan pembunuhan lebih banyak warga Palestina melalui operasi yang disebutnya sebagai "pembunuhan terarah".

Pernyataan itu disampaikan politikus sayap kanan tersebut dalam sebuah podcast bersama mantan sandera Gaza yang ditayangkan pada Sabtu (15/08) malam.

"Saya pikir pembunuhan terarah harus dilakukan di Gaza, dengan menyingkirkan 30 hingga 40 orang setiap malam,” katanya, seraya menegaskan bahwa yang dimaksud tidak hanya anggota kelompok militan.

"Bukan hanya mereka yang menimbulkan ancaman langsung; ada orang-orang di sana yang tidak layak hidup. Mereka tidak seharusnya hidup. Mereka bahkan bukan manusia.”

Ben-Gvir merupakan ketua partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) dan anggota kabinet Netanyahu. Meski demikian, ia selama ini dikenal menentang sejumlah rencana Netanyahu terkait pengelolaan Gaza setelah perang berakhir.

Pernyataan Ben-Gvir langsung menuai kecaman dari Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menanggapi pernyataan tersebut melalui unggahan di media sosial pada Senin (17/08) pagi.

"Penjahat Zionis ini berbicara sekaligus tentang pengusiran warga Palestina dan pembangunan pemukiman di seluruh Jalur Gaza,” tulis Gharibabadi.

"Pengakuan-pengakuan ini harus dicatat dan disimpan untuk hari perhitungan dan untuk persidangan para penjahat ini.”

Sebelumnya, pernyataan-pernyataan serupa dari Ben-Gvir dan sejumlah pejabat Israel lainnya pernah diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai bagian dari argumentasi yang menuduh adanya niat genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Israel membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa operasi militernya tidak dapat dikategorikan sebagai genosida.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Levie Wardana

Editor: Tezar Aditya, Rizki Nugraha