1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Penegakan HukumKorea Selatan

Lagi, Mantan Presiden Korsel Yoon Terjerat Dakwaan Baru

Dharvi Vaid sumber: Reuters, AFP and AP
10 November 2025

Seorang jaksa khusus menuduh Yoon Suk Yeol, mantan presiden Korea Selatan yang digulingkan, berusaha memicu ketegangan dengan memerintahkan pengiriman drone ke Korea Utara.

Korea Selatan Seoul 2025 | Presiden yang diskors Yoon Suk-yeol di hadapan kejaksaan
Yoon secara resmi dicopot dari jabatannya pada bulan April (Foto arsip: 5 Juli 2025)Foto: Hwawon Ceci Lee/Anadolu Agency/IMAGO

Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, didakwa dengan tuduhan tambahan pada Senin (10/11) terkait upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer tahun lalu.

Setelah Yoon dimakzulkan, penggantinya, Lee Jae Myung, menunjuk tim penasihat khusus untuk melakukan penyelidikan.

Tim tersebut mengatakan bahwa Yoon diduga memerintahkan pengiriman drone mata-mata ke Korea Utara pada Oktober 2024, dengan tujuan sengaja memicu ketegangan dan membenarkan rencananya untuk mendeklarasikan darurat militer.

Yoon dan dua pejabat pertahanan utamanya, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan mantan kepala intelijen militer Yeo In-hyung, didakwa dengan tuduhan membantu musuh dan menyalahgunakan kekuasaan.

Park Ji-young, juru bicara kejaksaan, menyebutkan bahwa ditemukan bukti di ponsel seorang pejabat militer yang berisi beberapa kata yang diduga mengarah pada potensi provokasi terhadap Korea Utara, seperti “drone” dan “serangan bedah,” menurut laporan kantor berita Reuters.

Tidak ada komentar langsung dari Yoon, Kim, maupun Yeo.

Korea Utara sebelumnya menuduh Seoul menerbangkan drone di atas Pyongyang untuk menjatuhkan selebaran anti-Korea Utara pada Oktober tahun lalu.

Awalnya, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim dengan samar menyangkal tuduhan tersebut.

Namun kemudian pihak militer negara itu mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah klaim Pyongyang benar atau tidak.

Masalah ini sempat memicu ketegangan tinggi antara kedua negara yang saling bermusuhan, dengan pihak Utara mengancam akan memberikan “tanggapan dengan tanggapan.”

Namun, tidak ada langkah besar yang diambil oleh kedua negara dan ketegangan secara bertahap mereda.

Masalah hukum mantan presiden Korea Selatan yang digulingkan

Korea Selatan terjerumus dalam kekacauan politik ketika Yoon mengirim pasukan bersenjata ke parlemen dalam upaya gagal untuk menghentikan para anggota dewan memberikan suara menentang keputusan darurat militernya.

Pemimpin konservatif itu ditahan dalam sebuah penggerebekan pada Januari, menandai penangkapan pertama terhadap seorang presiden yang masih menjabat dalam sejarah negara Asia Timur tersebut.

Yoon dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi pada April lalu.

Yoon bersikeras bahwa ia tidak pernah berniat memberlakukan pemerintahan militer, melainkan mendeklarasikan darurat militer untuk memperingatkan kesalahan partai oposisi dan melindungi demokrasi dari “elemen anti-negara.”

Tim pembelanya juga mengatakan bahwa Yoon tidak mengetahui adanya penerbangan drone tersebut.

Mantan presiden, yang saat ini berada di penjara, masih diadili atas tuduhan mengarahkan pemberontakan dan pelanggaran lainnya yang terkait dengan deklarasi darurat militernya.

Tuduhan pemberontakan merupakan kejahatan berat di Korea Selatan yang jika terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait