Pemimpin oposisi Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, berada di Kota Nanjing di Cina timur pada Rabu (08/04) dalam kunjungan yang sarat simbolisme sejarah.

Dipandang sebagai pendukung hubungan yang lebih dekat dengan Beijing, Cheng menjadi pemimpin KMT pertama yang mengunjungi Cina dalam satu dekade terakhir. Kunjungan ini terjadi di tengah ketegangan dengan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan, yang kepemimpinannya tidak diakui oleh Beijing.

Cheng diundang ke Cina oleh Presiden Xi Jinping pada bulan Maret. Saat menerima undangan tersebut, Cheng mengatakan ia berharap dapat bertemu Xi, meskipun pertemuan itu belum diumumkan secara resmi.

Beijing memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri dan suatu hari akan “bersatu kembali” dengan daratan Cina. Cina juga menentang keras setiap langkah politik yang mengarah pada “kemerdekaan” Taiwan.

Bobot sejarah dalam kunjungan

Perpecahan antara Cina dan Taiwan berakar dari perang saudara Cina. Nanjing pernah menjadi ibu kota pemerintahan Republik Cina yang dipimpin KMT sebelum pemerintah tersebut melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dari komunis pimpinan Mao Zedong, yang kemudian mendirikan Republik Rakyat Cina. Nama resmi Taiwan hingga kini tetap Republik Cina.

Pada Rabu (8/4), Cheng mengunjungi mausoleum pendiri KMT Sun Yat-sen di Nanjing, tokoh yang dihormati baik di Taiwan maupun di daratan Cina.

Sun dipandang sebagai tokoh revolusioner di Cina dan dianggap berjasa menggulingkan dinasti kekaisaran terakhir pada 1912, yang membuka jalan bagi revolusi yang kemudian dipimpin Mao. Di Taiwan, Sun secara resmi disebut sebagai “bapak bangsa.”

Cheng mengatakan KMT telah menghormati prinsip-prinsip pendirian Sun dengan menjadikan Taiwan sebagai masyarakat demokratis. Ia juga mengakui 38 tahun masa darurat militer yang diberlakukan KMT hingga 1987, periode yang dikenal sebagai “White Terror.”

“Demikian pula di daratan, kami juga telah melihat dan menyaksikan kemajuan dan pembangunan yang melampaui harapan serta imajinasi semua orang,” tambahnya.

Ketegangan lintas Selat Taiwan meningkat

Cina memutus kontak tingkat tinggi dengan Taiwan pada 2016 setelah Tsai Ing-wen dari DPP memenangkan pemilihan presiden dan secara terbuka menolak klaim Beijing atas pulau tersebut.

Sejak itu hubungan lintas Selat Taiwan terus memburuk. Presiden Cina Xi Jinping tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk membawa Taiwan di bawah kendali langsung Beijing. Cina juga secara rutin melakukan latihan militer besar di sekitar Taiwan menggunakan jet tempur dan kapal perang, yang terkadang mensimulasikan blokade terhadap pulau tersebut.

Beijing juga menolak berbicara dengan Presiden Taiwan saat ini Lai Ching-te, yang disebutnya sebagai “separatis.”

Pemimpin KMT menyerukan “perdamaian”

Dalam pernyataannya pada Rabu (8/4), Cheng mencoba meredakan ketegangan. “Kedua sisi Selat Taiwan tidak ditakdirkan untuk berperang seperti yang dikhawatirkan komunitas internasional,” katanya. “Saya berharap hari ini kita menanam benih perdamaian tidak hanya bagi rakyat Cina di kedua sisi selat, tetapi juga bagi seluruh umat manusia.”

Ia menambahkan bahwa kedua pihak harus bekerja sama untuk mempromosikan rekonsiliasi dan persatuan di kedua sisi selat serta menciptakan kemakmuran regional dan perdamaian.

Sementara itu di Taipei, Kepala Biro Keamanan Nasional Taiwan Tsai Ming-yen mengatakan Cina menggunakan intimidasi militer dan tekanan untuk menciptakan suasana ancaman konflik.

“Hal ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat Taiwan merasakan tekanan psikologis dan kecemasan akan kemungkinan konflik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa strategi tersebut juga bertujuan memecah masyarakat Taiwan dan menghambat upaya pemerintah untuk melanjutkan pembelian senjata dari Amerika Serikat.

Partai berkuasa kritik kunjungan KMT ke Cina

Di tengah kunjungan Cheng ke Cina, juru bicara DPP Wu Cheng mengatakan jika KMT benar-benar ingin menjaga stabilitas di Selat Taiwan, mereka harus berhenti menghalangi tambahan anggaran pertahanan sebesar $40 miliar (sekitar  Rp640 triliun) di parlemen.

“Perdamaian tidak pernah datang dari kemurahan hati para diktator; perdamaian harus dijaga oleh kekuatan Taiwan sendiri,” katanya.

Pemerintah Presiden Lai Ching-te juga mengatakan Cheng seharusnya menyampaikan kepada pejabat Beijing, termasuk Presiden Xi jika mereka bertemu, bahwa Cina harus menghentikan agresi militernya dan menghormati hak rakyat Taiwan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Ayu Purwaningsih