AS melarang negara-negara anti perang Irak ikut dalam tender proyek besar pembangunan kembali di Irak. Larangan tsb berdasarkan alasan kepentingan keamanan AS. Jerman termasuk salah negara anti Perang Irak yang terkena dampak peraturan tsb. Dalam Sari Pers DW kami mengutamakan reaksi harian-harian Jerman mengenai keputusan pemerintah AS tsb. Selain itu tema sorotan lainnya, sengketa mengenai konstitusi UE dan KTT Komunikasi dan Informasi di Genewa.

Mengenai keputusan pemerintah AS untuk melarang negara penentang perang Irak mengikuti tender untuk proyek pembangunan kembali di Irak harian ekonomi Handelsblatt di Düsseldorf menulis...

Presiden Bush dengan susah payah dengan ketekunan diplomasi berusaha agar dunia internasional bersedia meyediakan dana untuk pembangunan kembali di Irak. Dengan keputusan terbaru , AS tentu tidak dapat mengharapkan kesediaan negara-negara yang terkucil dari tender. Hal itu akan merugikan imbauan Bush untuk mengajak dunia internasional memerangi terorisme. Pentagon kembali membuka luka lama mengenai perang Irak , dan keputusannya merupakan bumerang bagi Bush sendiri.

Selanjutnya komentar harian Frankfurter Rundschau... Logika deputi menteri pertahanan Paul Wolfowitz adalah untuk meningkatkan kesediaan bekerjasama negara-negara yang menentang perang. Dalam prakteknya negara tsb dihukum. Ini merupakan tindakan balas dendam yang kasar. Karenanya larangan ikut tender merupakan keputusan yang picik dari segi politik luar negeri , dan juga bermasalah dari segi hukum perdagangan. Namun skandal sebenarnya bukanlah bahwa perusahaan Jerman dan Prancis di Irak hanya akan kebagian tender sebagai subkontraktor di Irak. Skandal sebenarnya adalah bahwa balas dendam politik pemerintah Bush merugikan rakyat Irak.

Harian DIE WELT di Berlin namun juga mengingatkan bahwa Jerman termasuk negara anti perang...

Sanksi itu memang tepat bagi Jerman. Namun, apakah tindakan AS itu bijaksana, boleh diragukan. Pihak sekutu di Irak membutuhkan setiap bantuan. Konflik baru antara AS dan Eropa hanya akan menguntungkan mereka yang menentang demokrasi di Irak. Seandainya perusahaan Jerman diikutsertakan dalam pembangunan kembali, maka di Jerman dapat timbul kesadaran , membela kedaulatan di negara teluk tsb, juga berarti membela kebebasan Jerman.

Tema lain: Sengketa mengenai konstitusi Uni Eropa. Harian konservatif Inggris The Daily Telegraph berkomentar...

Terutama Spanyol dan Polandia menolak konsep Giscard d'Estaing, yang mengundang peringatan dari Prancis dan Jerman, bahwa satu atau dua negara tidak dapat memblokir kemajuan yang diinginkan oleh negara lain. Jerman dan Prancis bertekad untuk memperkokoh integrasi dalam kelompok inti, apa bila KTT tidak berhasil meraih kesepakatan mengenai konstitusi. Bagaimana caranya untuk berintegrasi dengan kelompok inti di Eropa, tanpa melepaskan kepentingan nasional? Menurut pengalaman di masa lampau, akan terjadi lagi tawar menawar politik dan KTT akan berakhir dengan kompromi yang sulit dimengerti.

Harian Belanda de Volkskrant berkomentar poros Jerman-Prancis tidak disukai negara UE lainnya... Berkurangnya simpati terhadap Prancis-Jerman yang berperan sebagai pelopor di UE disebabkan karena Jerman yang selalu bersedia berkorban untuk kepentingan Eropa, kini di bawah kanselir Gerhard Schröder, lebih percaya diri dan lebih zakelijk. Contohnya, konflik megenai Pakta Stabilitas. Jerman dan Prancis menggunakan porosnya yang termashur itu bukan untuk kepentingan Eropa, melainkan hanya untuk kepentingan nasionalnya , dan untuk mecegah agar mereka tidak jatuh di bawah pewalian Brussel. Krisis mengenai Pakta Stabilitas namun juga menggambarkan, betapa efektifnya poros Prancis-Jerman. Namun risikonya, poros Jerman-Prancis tidak disukai oleh negara UE lainnya dan akan menimbulkan perlawanan di KTT di Brussel.