Pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, Latvia memperoleh kemerdekaan pada 1990-an dan kemudian menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Namun, terlepas dari tiga dekade yang telah berlalu, masa lalu Soviet di negara itu masih memiliki dampak yang kuat hingga saat ini.

Jejak Moskow terutama hadir di Rezekne, sebuah kota berpenduduk sekitar 27.000 orang yang terletak sekitar 60 kilometer dari perbatasan Rusia. Di permukaan, tidak ada perbedaan nyata antara kota-kota di Latvia ini dan kota kecil di pedesaan Rusia.

Banyak penduduk Latvia yang tinggal di blok apartemen yang dibangun di era Soviet — dengan atap yang ditutupi oleh antena satelit yang menerima saluran televisi Rusia. Kebanyakan orang di sini juga masih berbahasa Rusia. Ada alasannya: hampir separuh penduduk kota ini adalah etnis Rusia dan banyak dari mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan bahasa Latvia atau bahkan tidak sama sekali.

Latvia larang media pemerintah Rusia

Bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, otoritas Latvia sudah mulai melarang siaran media Rusia. Pada bulan Agustus 2022, Dewan Media Massa Elektronik Nasional melarang 20 media Rusia dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Namun, terlepas dari larangan itu penduduk setempat mengatakan kepada DW bahwa saluran TV pemerintah Rusia masih dapat diakses melalui internet dan antena satelit. Penduduk Rezekne, Maria Dubitska menjelaskan, efek propaganda Rusia sangat terlihat di kotanya. "Kami kehilangan teman dan tetangga kami. Ini menyakitkan. Propaganda Rusia seperti racun. Memecah belah masyarakat kami," katanya kepada DW. "Ide-ide beredar tentang kebangkitan kembali Uni Soviet dan semua ide ini disiarkan langsung ke kepala orang-orang di sini."

Namun, banyak penutur bahasa Rusia yang senang masih bisa mengakses siaran TV dari Rusia, dengan mengatakan bahwa negara Latvia tidak boleh membatasi pilihan media mereka. "Untuk membentuk opini, Anda harus mengetahui kedua belah pihak," kata Igor, yang tidak menyebutkan nama belakangnya. "Terutama ketika ada banyak penutur bahasa Rusia yang tinggal di Latvia."

Dukungan Latvia untuk Ukraina

Secara resmi, pemerintah Latvia dan kebanyakan warganya mendukung Ukraina, baik dalam hal bantuan militer maupun kemanusiaan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 82% penduduk Latvia menyatakan mendukung Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi Rusia.

Menurut Arnis Kaktins, Kepala Pusat Penelitian Opini Publik SKDS yang berbasis di Riga, narasi Kremlin masih memainkan peran penting di antara banyak anggota minoritas Rusia di Latvia.  "Selama beberapa dekade, penutur bahasa Rusia menonton propaganda Rusia yang berkualitas tinggi dan berhasil," katanya. "Itu membentuk pandangan dunia banyak orang (Latvia) dan sikap mereka tidak bisa berubah dalam semalam."

TV pemerintah Rusia bukan satu-satunya alat propaganda Moskow. Melalui sosial media, semakin banyak disinformasi yang disebarkan dari Rusia di Latvia. Media sosial telah menjadi medan perang informasi dalam beberapa tahun terakhir, kata Inga Springe, salah satu pendiri Re:Baltica, sebuah organisasi jurnalisme investigasi nirlaba yang berbasis di Riga. "Kami melihat semakin banyak disinformasi di TikTok sekarang; ini seperti dunia Wild West. Beberapa blogger misalnya mengatakan betapa buruknya kehidupan di Latvia dan betapa baiknya di Rusia,” katanya kepada DW.

Nika Aleksejeva, peneliti di Laboratorium Riset Forensik Digital Atlantic Council, memperingatkan agar tidak menggeneralisasi komunitas Rusia di Latvia, karena mereka bukan kelompok yang homogen. Ada juga generasi yang tumbuh di era pascaSoviet, katanya. "Mereka lebih berpikir secara Eropa, meskipun mereka menggunakan bahasa Rusia di rumah tangga mereka."

Dalam upaya mempromosikan bahasa Latvia, pemerintah Latvia telah mengesahkan undang-undang yang sepenuhnya menghapuskan bahasa Rusia dari kurikulum sekolah. Langkah tersebut dianggap diskriminatif oleh banyak orang di komunitas Rusia. Pakar hak asasi manusia PBB juga menyatakan keprihatinan mereka, dengan mengatakan otoritas Latvia juga memiliki kewajiban untuk "melindungi dan menegakkan hak bahasa komunitas minoritas negara itu, tanpa diskriminasi."

(hp/ha)