Tanpa penolakan, Sidang Umum PBB di New York, Kamis (15/10), memilih Libanon, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Gabon dan Nigeria untuk bertugas di Dewan Keamanan tahun 2010 hingga 2011. Kelima negara itu diajukan oleh kelompok regional masing-masing. Mulai 1 Januari mereka menggantikan Burkina Faso, Costa Rica, Kroasia, Libya dan Vietnam.

Perpecahan politik di dalam negeri dan masalah keamanan membuat Bosnia dan Libanon mendapat sorotan khusus dibanding tiga anggota baru lainnya. Sejak tahun 1978 PBB menempatkan pasukan penjaga perdamaian untuk Libanon, UNIFIL, di selatan negara itu untuk mengawasi perbatasan Libanon dengan Israel. UNIFIL diperkuat menjadi 12.500 tentara helm biru, setelah perang musim panas tahun 2006 antara gerakan syiah Hisbullah dan Israel.

Sementara Bosnia, tercabik-cabik oleh perang etnis antara Serbia dan muslim Bosnia tahun 90-an, masih dijaga pasukan perdamaian Uni Eropa. Secara politik, negara Balkan itu tetap terbelah antara Repulik Serbia dan Federasi Kroasia Muslim.

Mengomentari terpilihnya Libanon dan Bosnia, Dubes Inggris untuk PBB John Sawers mengatakan, pengalaman di dalam DK akan membantu memperkuat sistem pemerintahan nasional untuk memampukan mereka mengambil keputusan dalam isu-isu internasional.

Kalangan diplomat PBB berharap, Libanon dapat berbicara mewakili negara-negara Arab, walaupun di dalam negeri Libanon menghadapi perpecahan sektarian. Presiden Libanon Michel Suleiman hari Kamis (15/10) mengatakan, negaranya akan membela kepentingan Arab. Libanon, lewat hubungan internasional dan keberadaannya di jantung dewan tertinggi PBB, menggambarkan jaring pengaman menghadapi usaha destabilisasi apapun oleh Israel, kata Suleiman dalam sebuah pidato.

Sementara Menlu Bosnia Sven Alkalaj mengatakan, terpilihnya Bosnia merupakan penghargaan bagi perjalanan panjang yang dilalui negara itu sejak perang etnis tahun 1992 hingga '95. Pemerintah di Sarajevo mengharapkan kerjasama dengan anggota lainnya dalam DK untuk mendorong perdamaian di kawasan Balkan, kata Alkalaj.

DK beranggotakan 15 negara. Lima anggota tetap pemegang hak veto, AS, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina, 10 anggota tidak tetap, tanpa hak veto, dipilih secara bergilir oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti dua tahun. Lima diantaranya diganti setiap tahunnya. Walau tak punya hak veto, anggota tak tetap berwenang menjatuhkan sanksi dan mengirim pasukan penjaga perdamaian. Karena untuk meloloskan sebuah resolusi, DK membutuhkan 9 suara.

RP/YF/afp/rtr