Pada Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Industri Mineral, dengan salah satu fokus utamanya mengolah mineral kritis yang saat jadi rebutan dunia: Logam Tanah Jarang (LTJ). 

Ambisi itu bukan tanpa alasan. LTJ merupakan salah satu komponen penting untuk berbagai peralatan modern, mulai dari telepon genggam, laptop, televisi, mobil listrik, hingga peralatan militer. Di industri pertahanan, LTJ bahkan marak ditemukan dalam konstruksi jet tempur, kapal selam, amunisi khusus, serta kendaraan lapis baja, sehingga dinilai memegang peranan penting bagi produsen senjata dan pertahanan.

Badan bentukan Prabowo itu kini dipimpin oleh Brian Yuliarto yang juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek). Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertugas sebagai ketua dewan pengarah, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra sebagai anggotanya.

Tidak hanya melakukan riset lebih lanjut tentang LTJ, lembaga yang bekerja secara langsung di bawah presiden itu juga ditugaskan merancang sistem dan tata kelola, serta menjembataninya dengan sektor industri.

Tim DW Indonesia telah mengirimkan surat permohonan wawancara sejak awal Januari lalu untuk mengetahui lebih lanjut tentang kewenangan badan ini. Namun, hingga tulisan ini dirilis, belum ada respons terkait permohonan tersebut.

Seperti apa potensi LTJ di Indonesia?

Pemerintah hingga kini masih memetakan dan mengidentifikasi unsur LTJ yang tersebar di penjuru negeri. Meski begitu, pada tahun 2024, Indonesia dilaporkan memiliki bijih LTJ lebih dari 136 juta ton dan dalam bentuk logam sebesar 118 ribu ton.

Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan bahwa bijih LTJ paling banyak tersebar di Bangka Belitung, Sulawesi, serta Kalimantan Barat. Walau belum ada data terkait potensi nilai ekonomi dari komoditas tersebut, nilainya diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah.

LTJ pada dasarnya adalah kelompok 17 unsur kimia yang yang mencakup lanthanum (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodymium (Nd), promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb), lutetium (Lu), skandium (Sc), dan itrium (Y), demikian seperti dilansir dari Badan Geologi Kementerian ESDM.

Jika dilihat salah satu saja dari belasan unsur ini, ada yang nilainya melonjak tajam sepanjang 2025. Pada pertengahan Agustus 2025, penyedia data pasar keuangan Refinitiv mencatat harga neodymium (Nd) telah mencapai Rp1,8 miliar/ton. Angka tersebut terhitung 1.000 kali lipat di atas harga batu bara sebesar Rp1,8 juta/ton.

Per 19 Januari 2026, harga neodymium makin merangkak naik mencapai Rp1,9 miliar/ton. Pergerakan harga ini menguatkan posisi LTJ sebagai mineral strategis dengan potensi ekonomi besar.

Meski begitu, jalan menuju hilirisasi LTJ di Indonesia dinilai masih sangat panjang.

“Memiliki sumber daya itu baru satu hal, tapi untuk kemudian membuatnya menjadi applicable input terhadap satu produk di industri pertahanan, itu jalannya sangat panjang. Kita harus memiliki visi jangka panjang, LTJ ini mau menjadi supply untuk produk apa, atau bagian mana dari rantai pasok yang ingin kita kuasai. Tidak bisa hanya dengan membentuk satu badan, kemudian tiba-tiba Indonesia menjadi inovatif,” kata Muhammad Habib Abiyan, Peneliti Departemen Hubungan Internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), saat diwawancara DW.

Dominasi Cina dan tantangan bagi Indonesia

Demi memaksimalkan potensi ekonomi, Prabowo menginstruksikan agar LTJ dikuasai secara langsung oleh negara melalui BUMN. Belakangan, PT Timah Tbk, anak usaha holding BUMN Pertambangan Mind ID, tengah mengembangkan LTJ melalui revitalisasi fasilitasi pilot plant pengolahan monasit di Tanjung Ular, Bangka Barat.

Namun, tantangan paling besar justru datang dari ketersediaan teknologi. Pasalnya, unsur LTJ bercampur dengan mineral lainnya, seperti timah, emas, dan nikel, sehingga membuatnya sulit diekstraksi dan dimurnikan. Hal ini memicu pertanyaan baru: Akankah Indonesia membuka keran kerja sama dengan negara yang sudah punya teknologinya?

Teknologi pemisahan yang canggih kini dimiliki oleh Cina, yang menguasai lebih dari 60 persen rantai pasok LTJ global dari hulu hingga hilir. Amerika Serikat dan Australia juga memiliki teknologi pengolahan LTJ, meski belum semasif Cina.

Menurut lembaga riset energi dari Inggris, Benchmark Mineral Intelligence, Cina menguasai hingga 99% pengolahan heavy rare earths di dunia. Hal ini menyebabkan ketergantungan global terhadap Cina yang terus mencengkeram komoditas tersebut.

Pada Oktober 2025, Cina bahkan memperketat kendali atas ekspor logam langka. Peraturan yang menyusul pada 1 Desember 2025 menyatakan bahwa perusahaan asing di seluruh dunia harus memperoleh izin pemerintah Cina jika ingin mengekspor produk yang mengandung bahan LTJ asal negara tersebut. Hal ini berhasil memaksa perwakilan dagang AS dan Uni Eropa untuk bernegosiasi demi menjamin pasokan LTJ bagi industri mereka.

"Jangan ulangi kesalahan yang sama seperti hilirisasi nikel"

Melihat dinamika global yang sulit diprediksi, Habib dari CSIS mengatakan bahwa penting bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam membuka keran kerja sama internasional terkait LTJ.

“Penting bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi sumber investasi. Artinya, Indonesia harus membuka kemitraan secara inklusif dengan berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Cina, Malaysia, Eropa, hingga Inggris yang memiliki kepentingan di bidang yang sama,” tuturnya kepada DW Indonesia.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti hilirisasi nikel, yakni bersikap pragmatis dan hanya mengedepankan kepentingan ekonomi tanpa melakukan analisis geopolitik secara menyeluruh. Akibatnya, ruang gerak dan daya saing Indonesia justru menyempit karena mengabaikan dimensi internasional dari bahan baku strategis.

“Yang harusnya Indonesia lakukan itu, don’t put all of our eggs in one single basket dengan mendapatkan investasi seluruhnya hanya dari Cina atau AS. Penting untuk bermitra dengan semuanya dan membangun ekosistem regional dengan Malaysia, Vietnam, dan Australia sebagai anggota serta mitra ASEAN agar kita bisa menciptakan rantai pasok LTJ yang lebih resilien terhadap risiko geopolitik,” tambahnya.

"Standar lingkungan harus diperketat"

Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif dari Institute for Essential Services Reform menilai, proses untuk memisahkan LTJ dari unsur lain bersifat toksik karena akan menghasilkan limbah beracun dan residu radioaktif. 

Residu radioaktif ini dapat tercemar ke air, tanah, dan udara, sehingga mengganggu rantai pangan serta kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Menurutnya, jika belajar dari hilirisasi nikel, belum ada aturan spesifik tentang pembuangan limbah serta keselamatan pekerja. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar untuk pengolahan LTJ, mulai dari pengelolaan lingkungan hidup dan dampak, perlindungan hak-hak masyarakat setempat, perlindungan HAM, pengawasan kualitas lingkungan hidup, serta transparansi yang jelas dari perusahaan.

“Mengolah LTJ itu lebih kompleks dan berbahaya dampaknya. Kalau pemerintah serius membangun, mengekstraksi, dan memproduksi LTJ, maka sejak awal standar lingkungannya harus diperketat,“ katanya saat diwawancara DW.

Pengolahan LTJ oleh Cina sendiri telah menimbulkan bencana ekologis. Perusahaan Cina menjalankan penambangan serta pengolahan LTJ di negara bagian Shan, Myanmar. Dari hasil penambangan ini, anak Sungai Mekong yang mengalir dari Myanmar ke Thailand dilaporkan memiliki kadar arsenik yang hampir empat kali lebih tinggi dari batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Logam beracun lainnya juga terdeteksi pada tingkat yang membahayakan. Menurut WHO, paparan jangka panjang terhadap arsenik dan logam lainnya dapat menyebabkan kanker, gangguan saraf, dan kegagalan organ tubuh.

“Indonesia harus melakukan cost-benefit analysis. Kira-kira, lebih besar biaya Indonesia mengekstrak, atau manfaat dari mengekstraksi mineral tersebut. Kalau hitungannya menunjukkan bahwa biaya sosial dan lingkungannya lebih besar daripada pendapatan ekonomi, harusnya LTJ tidak usah diekstraksi,” tambahnya.

Editor: Prihardani Purba