LSM Israel Terrestrial Jerusalem menyatakan, komisi pemerintah sudah mengeluarkan ijin untuk pembangunan 2610 rumah baru di pemukiman Givat Hamatos di Yerusalem Timur. LSM Terrestrial Jerusalem dan LSM Peace Now mengecam rencana itu dan menggelar aksi protes. ”Ini keputusan final. Tidak ada komisi lain lagi yang membahasnya. Ini akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, setelah itu ada periode 15 hari dan keputusan ini menjadi resmi. Kemudian mereka bisa mulai melakukan tender untuk pembangunannya,” kata Lior Amihai dari kelompok Peace Now. Mereka menolak pemukiman baru yang akan menghambat solusi dua negara dan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Sebuah komisi di kementrian dalam negeri Israel hari Senin (17/12) memberikan ijin bagi pembangunan 1500 rumah baru di pemukiman Ramat Shlomo. Komisi itu kemudian membahas pembangunan 4500 rumah di kawasan pemukiman lain, yaitu di Givat Hamatos dan Gilo. Pembahasan itu akan dilakukan minggu ini juga, demikian disampaikan jurubicara kementrian dalam negeri Efraz Orbach hari Selasa (18/12). Israel mengumumkan rencana pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur setelah Palestina diakui sebagai negara pengamat oleh PBB.

Israel mengklaim pemukiman Ramat Shlomo, Givat Hamatos dan Gilo sebagai kawasan miliknya, sekalipun daerah itu berada di kawasan Palestina yang diduduki sejak perang tahun 1967. Bagi Palestina, ini merupakan kawasan penting dalam upaya mendirikan sebuah negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. ”Kegiatan pembangunan pemukiman dilakukan secara sepihak dan samasekali bertentangan dengan solusi dua negara dan kemungkinan kami untuk tetap eksis,” kata Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad kepada kantor berita Reuters.

Provokasi Menentang Perdamaian

Kebanyakan negara dunia mengecam pendirian pemukiman ilegal. Negara-negara barat terutama resah dengan rencana Israel membangun pemukiman di kawasan yang disebut zona E-1. Ini adalah lahan diantara Yerusalem Timur dan Tepi Barat Yordan. Pembangunan pemukiman di kawasan ini sempat dihentikan atas tekanan Amerika Serikat.

Uni Eropa dan Amerika Serikat mengecam keras rencana pembangunan pemukiman baru ini. ”Kami sangat kecewa karena Israel bersikeras melanjutkan pola tindakan yang provokatif. Pengumuman berulang-ulang untuk melanjutkan rencana pembangunan pemukiman baru berlawanan dengan upaya mencapai perdamaian,” kata jurubicara Kementrian Luar Negeri AS Victoria Nuland kepada wartawan. Selanjutnya ia menambahkan: ”Para pimpinan Israel terus menerus mengatakan mereka mendukung jalan menuju solusi dua negara. Tapi tindakan-tindakan ini hanya memperbesar resiko melawan tujuan itu. Jadi, kami sekali lagi menyerukan pada Israel, dan pada Palestina, untuk menghentikan semua aksi sepihak dan kontraproduktif, lalu mengambil langkah konkret untuk kembali ke perundingan langsung.”

Kalangan kritis di Israel menilai, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang mencoba menarik para pemilih dari kalangan konservatif kanan. Ia ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 22 Januari mendatang.

HP/DK (afp, rtr)