Belum juga berjalan, kebijakan Luhut ajak PNS kerja dari Bali menuai kritik. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan upaya pengetatan untuk mencegah COVID-19, dan dinilai hanya buang-buang anggaran.
Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar PandjaitanFoto: Getty Images/AFP/R. Rahman
Iklan
Pemerintah mengeluarkan rencana baru untuk mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Pulau Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggencarkan program Work From Bali untuk kementerian di bawah koordinasinya.
Dengan program ini, pegawai kementerian akan melakukan pekerjaannya dari Pulau Bali. Hal ini dinilai Luhut dapat membantu mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Bali. Utamanya, untuk mendorong keterisian hotel di Bali.
Bahkan rencana ini nampaknya tidak cuma jadi wacana, pasalnya Luhut sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi pada kawasan The Nusa Dua Bali, Selasa (18/05) kemarin.
"Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves," jelas Luhut dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/05).
Setidaknya akan ada 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.
Pariwisata Global Masih Berjuang Hadapi Pandemi Corona
Pandemi COVID-19 menjadi ancaman bagi kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Industri pariwisata sangat terpengaruh, begitu pula orang yang bekerja di sektor ini. Apa perkembangan terbaru?
Foto: Clara Margais/dpa/picture alliance
Kerugian terbesar sepanjang sejarah
Pandemi virus corona menyebabkan sektor pariwisata menderita kerugian sekitar 460 miliar dolar dari Januari hingga Juni 2020, kata Organisasi Pariwisata Dunia di Madrid. Angka ini 5 kali lebih tinggi daripada kemunduran selama krisis keuangan dan ekonomi global tahun 2009.
Foto: AFP/D. Martin
Industri pariwisata minta pembukaan lebih awal
Norbert Fiebig, presiden Asosiasi Perjalanan Jerman DRV), mengatakan ini adalah "saatnya untuk pendekatan terkoordinasi guna memulihkan perjalanan yang aman." Dia berharap pada kartu vaksinasi dan tes cepat corona - strategi yang juga dipromosikan para politisi. Uni Eropa 25 Februari lalu memutuskan untuk memperkenalkan kartu vaksinasi standar bagi pelancong pada musim panas 2021.
Foto: Clara Margais/dpa/picture alliance
Pro-kontra soal kartu vaksinasi di Eropa
Apakah orang yang sudah divaksinasi akan mendapat kelonggaran melakukan perjalanan, masih jadi debat kontroversial di Eropa. Jerman termasuk negara yang kurang setuju, sedangkan Estonia, Polandia dan Islandia sudah mengizinkan masuk pelancong yang punya sertifikat vaksinasi.
Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance
Pariwisata anjlok di seluruh dunia
Menurut survei terbaru organisasi pariwisata PBB UNWTO, sektor ini secara global mengalami penurunan sampai 74%, dengan lebih 100 juta pekerjaan terkait dengannya. Tahun 2021 juga diprediksi masih tetap akan menghadapi hambatan pembatasan perjalanan. Tren yang muncul adalah liburan di rumah, liburan berbasis alam, dan lebih banyak minat pada perjalanan ramah lingkungan.
Foto: Felicitas Wilke/DW
Beijing batalkan penerbangan dan perjalanan kereta api selama Imlek 2021
Tahun Baru Imlek biasanya adalah masa ratusan juta warga Cina melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Tapi tahun ini, pemerintah Cina menghentikan layanan penerbangan dan kereta api menjelang 12 Februari, terutama untuk Beijing. Warga Cina diminta menahan diri dan tidak bepergian untuk mencegah peningkatan infeksi yang bisa menyebabkan "lockdown besar-besaran".
Foto: picture-alliance/dpa/SIPA/Hao Qunying
Israel tangguhkan penerbangan internasional
Israel akhir Januari menangguhkan sebagian besar penerbangan internasional selama hampir seminggu. Langkah itu dimaksudkan untuk mencegah virus mutasi masuk ke negara itu. Sampai 40 persen kasus baru di Israel disebabkan oleh mutasi COVID-19 dari Inggris, B117.
Foto: picture-alliance/W. Rothermel
Wisatawan kembali diizinkan masuk ke Sri Lanka - dengan persyaratan
Sepuluh bulan setelah perbatasan ditutup, wisatawan internasional akhirnya diizinkan kembali ke Sri Lanka. Mulai 21 Januari, turis diizinkan masuk dengan mematuhi peraturan keamanan yang ketat, menunjukkan tes PCR negatif, dan tinggal di hotel karantina selama 14 hari.
Foto: picture-alliance/robertharding/R. Francis
Australians dan Selandia Baru membentuk "travel bubble"
Warga Australia kembali diizinkan berlibur ke Selandia Baru awal 2021 dengan sistem "gelembung perjalanan". Setelah berbulan-bulan penutupan perbatasan, Selandia Baru mengizinkan lagi wisatawan dari Australia datang tanpa persyaratan harus dikarantina. Warga Selandia Baru sudah diizinkan berkunjung ke Australia tanpa karantina sejak Oktober 2020.
Foto: picture-alliance/All Canada Photos
Setelah jeda 8 bulan, kapal pesiar Aida melaut lagi
Awal Desember tahun lalu, kapal pesiar Aida pertama kali melaut lagi menuju Canary Islands di Spanyol. Kapal yang dirancang untuk 3300 penumpang itu hanya akan membawa 50 persen penumpang. Semua penumpang harus menunjukkan sertifikat tes corona negatif, tidak lebih dari 72 jam. Di atas kapal, ada protokol kesehatam yang ketat bagi wisatawan dan pegawai. (hp/vlz)
Foto: Ingeborg Knol/imabeBROKER/picture alliance
9 foto1 | 9
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga hadir dalam penandatanganan tersebut berharap program ini dapat menarik para pegawai pemerintah, bahkan swasta untuk bekerja dari Bali. Dengan begitu, bisa membantu mendorong tingkat keterisian hotel di Bali.
"Work From Bali mudah-mudahan dapat menarik para profesional di sektor pemerintahan maupun dunia usaha, untuk memastikan peningkatan tingkat kunjungan hotel," kata Sandiaga.
Kawasan The Nusa Dua sendiri dipastikan telah memperoleh sertifikasi pariwisata sehat dan aman, berupa sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Saat ini, ITDC dan stakeholder setempat tengah menyelesaikan vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan The Nusa Dua dan masyarakat sekitar desa penyangga.
Iklan
Belum juga berjalan, rencana Work From Bali sudah tuai kiritik
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira rencana Work From Bali untuk pegawai kementerian dinilai hanya membuang anggaran. Anggaran APBN, menurut Bhima, baiknya digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian.
"Kalau pegawai pemerintah disuruh Work From Bali, sepertinya sayang sekali anggaran APBN digunakan untuk perjalanan dinas. Masih banyak kebutuhan anggaran yang urgent, yakni belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial," kata Bhima kepada detikcom.
Bhima justru bingung, di tengah melebarnya defisit APBN, tetapi masih ada dana yang digunakan untuk rapat di Bali. "Ini saja karena pemerintah kebingungan karena defisit APBN melebar, bahkan tarif PPN mau dinaikan, kok dana yang ada digunakan buat rapat di Bali," ujarnya.
Bhima juga meningkatkan agar pemerintah jangan mubazir menghamburkan anggaran untuk perjalan dinas. Dampak perjalanan dinas ke daerah pun menurutnya tak besar. Alih-alih memberikan dampak ekonomi, perjalanan dinas justru menurutnya cuma untungkan pegawai pemerintah saja.
"Jangan mubazir, sejauh ini anggaran perjalanan dinas dampaknya terbatas bahkan cenderung menguntungkan pegawai pemerintah itu sendiri," kata Bhima.
Cegah Kelelahan Mental Akibat Terus Bekerja dari Rumah Selama Pandemi Corona
Bekerja dari rumah dalam jangka waktu lama mengaburkan batas kehidupan profesional dan pribadi, serta berpotensi melelahkan mental. Berikut cara yang dapat dilakukan pekerja dan perusahaan dalam menjaga semangat.
Foto: picture-alliance/Newscom
Perlu dukungan organisasi pemberi kerja
Psikolog sosial dan ketua riset PP Himpunan Psikologi Indonesia, Juneman Abraham, mengatakan batas kehidupan di kantor dan rumah kian kabur. “Ini adalah kenyataan yang perlu dikelola organisasi. Karena itu, organisasi (kantor, tempat kerja) perlu menggeser pandangannya. Organisasi tidak dapat menganggap bahwa semua jam work from home merupakan “hak kantor”," ujar Juneman kepada DW Indonesia.
Foto: picture-alliance/dpa/M. Wüstenhagen
Biarkan karyawan menghibur diri pada jam kerja
Organisasi tempat kerja dapat memberikan alokasi waktu khusus agar karyawan bisa menghibur diri pada jam bekerja dari rumah, misalnya membiarkan karyawan mengikuti webminar yang berkaitan dengan hobi seperti menyanyi, berolahraga, atau bermain. “Karyawan menjadi tidak mudah bosan, kelelahan, dan menjadi lebih produktif,” ujar Juneman. Ini akan memberikan efek positif bagi semua pihak.
Foto: picture-alliance/dpa themendienst/C. Klose
Pentingnya dukungan keluarga
Keluarga berperan besar sebagai sistem pendukung sosial bagi para karyawan yang harus bekerja dari rumah, misalnya dengan menampakkan sikap optimisme, harapan, doa, serta rasa syukur. Perlu ada pemaafan sewajarnya bila harus bekerja pada akhir pekan. Sebagai gantinya, pekerja dan keluarganya dapat berunding untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua.
Foto: Imago/U. Grabowsky
Atur pemakaian sumber daya
Juneman juga mengingatkan agar "bermain cantik" supaya tenaga dan semangat para pekerja tidak cepat terbakar habis, atau bahkan stres, saat bekerja dari rumah dalam waktu lama. Perlu ada fleksibilitas cara berpikir bahwa aturan dan kebiasaan lama dari organisasi kantor masih bisa dinegosiasikan, asal dikomunikasikan dengan baik ke pimpinan.
“Sebenarnya yang perlu dikembangkan dalam diri individu pekerja work from home adalah perasaan bahwa pekerjaannya adalah panggilan hidup (calling)-nya,” ungkap Juneman. Calling terbukti efektif mengurangi perasaan terbebani tuntutan kerja. Organisasi juga bisa membantu dengan program pengembangan karyawan, seperti konseling daring, dan program bantuan untuk karyawan. (ae/vlz)
Foto: picture-alliance/dpa/T. Hase
5 foto1 | 5
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah pun menilai kebijakan Work From Bali ini keliru. Bahkan, cenderung berlawanan dengan upaya pengetatan untuk mencegah penularan COVID-19, larangan mudik misalnya.
"Ini kebijakan keliru dan berlebihan. Ini malah akan kontraproduktif terkait dengan kemarin ada larangan mudik, pengetatan, dan sebagainya. Publik juga jadi gusar melihat ini, kebijakannya nggak masuk gitu lho," ungkap Trubus ketika dihubungi detikcom.
Kebijakan ini disebut keliru karena dengan membawa pegawai negeri sipil kementerian ke Pulau Bali maka potensi penyebaran virus antar daerah bisa terjadi. Bahkan Trubus menyebutkan, saat ini Bali sebetulnya adalah wilayah dengan potensi penularan yang tinggi.
"Bali juga sebenarnya lagi tinggi kan penularannya, malah varian baru ada di sana juga kan. Di situ potensi penularan ini tinggi, nanti PNS yang pada pulang malah bawa virus lagi ke keluarganya, menularkan varian baru misalnya," kata Trubus.
"Orang juga kan dari luar ke Bali juga belum tentu bersih nggak bawa virus," pungkasnya.
Di sisi lain, kebijakan Work From Bali dinilai Trubus juga memiliki sederet potensi penyimpangan yang bisa dilakukan para pegawai negeri sipil kementerian. Mulai dari pemborosan, bolos kerja, bahkan korupsi.
"Potensi penyimpangannya banyak ini, bisa jadi pemborosan anggaran, bahkan korupsi. Belum lagi, di sana bisa saja mereka bukan kerja malah foya-foya, jalan-jalan, main-main," kata Trubus. (Ed: gtp/ha)
