1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Luhut Ogah Buka Big Data Tunda Pemilu: Buat Apa Dibuka?

16 Maret 2022

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan enggan membuka big data terkait suara 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu 2024 ditunda. Luhut mengatakan usul penundaan pemilu adalah salah satu bagian dari demokrasi.

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membantah isu mengenai dirinya memanggil petinggi parpol mengenai wacana penundaan pemilu 2024Foto: Rachman Haryanto/Detikcom

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait big data yang diklaimnya berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda. Dia mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik.

"Ya pasti ada lah, masak bohong. Ya janganlah, buat apa dibuka?" kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/03).

Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai big data itu. Menurutnya, teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat.

"Gini, sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya, jadi itu yang saya bisa bilang," kata dia.

Luhut kemudian mengungkap alasan wacana penundaan pemilu itu mengemuka. Luhut mengatakan dia mendapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pemilu.

"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar boleh nggak benar, 'Sekarang kita tenang-tenang kok', yang kedua 'kenapa duit segitu besar' kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, 'mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan COVID, keadaan masih begini' dan seterus-seterusnya, itu pertanyaan. 'Kenapa mesti kita buru-buru?', 'kami capek juga dengan istilah kadrun lawan kadrun', kayak gitu, istilah yang dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata dia.

Luhut mengatakan usul penundaan pemilu adalah salah satu bagian dari demokrasi. Dia mengatakan usulan itu akan melalui proses di DPR hingga MPR.

"Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus, DPR nggak setuju ya berhenti, kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR nggak setuju, ya, berhenti, ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" sebutnya.

Luhut kemudian menjawab isu mengenai dirinya memanggil petinggi parpol mengenai wacana penundaan pemilu ini. Luhut membantah itu itu.

"Nggak ada," jawab Luhut saat ditanya apakah dia memanggil petinggi partai politik.

Terkait big data Luhut

Big data ini disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/03). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan, masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah. Ucapan Luhut itu kemudian panen kritikan dari berbagai pihak yang menolak pemilu ditunda. (Ed: ha/rap)

 

Baca selengkapnya di: Detik News

Luhut Ogah Buka Big Data Netizen Dukung Tunda Pemilu: Buat Apa Dibuka?

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait